Wednesday, February 11, 2009

Pemilu Indonesia 2009, sebuah proses Pembodohan

Banyak orang menyebut Pemilu di Indonesia sebagai sebuah “Pesta Demokrasi”. Saya tidak sependapat, saya lebih suka menyebutnya proses pembodohan. Mohon maaf saya tidak punya istilah yg lebih halus. Apa yang hendak dicapai dengan sebuah Pemilu yang diikuti oleh 44 partai politik ?

Saya kira rumusan Todung Mulya Lubis dalam kolomnya berjudul “Partai Politik: Nafsu Besar Tenaga Kurang” di majalah Tempo edisi 5-11 Januari 2009 sangat tepat. Demikian Todung menulis (halaman 112):

“…pemerintahan yang kuat akan sulit terbentuk di negara yang banyak partainya, dan pengalaman kita sejak 1999 menunjukkan kekuasaan pemerintah terus-menerus tergerus. Pemerintah dipaksa melakukan kompromi yang akhirnya membuat banyak program tak berjalan, dan inilah yang juga bakal kita alami pasca Pemilu 2009 nanti.

Bagaimana mungkin ada partai yang bisa memperoleh suara mayoritas di pemilu yang diikuti 44 partai politik ? Akhirnya, tak bisa dihindarkan, yang bakal terjadi adalah koalisi antarpartai, yang berarti menguatnya transaksi politik antar partai. Yang saya takutkan, pengalaman demokrasi yang tak melahirkan pemerintahan yang kuat dan tak efektif ini akan membuat rasa tidak puas mendorong kembali negara ini ke masa lalu yang otoriter tapi diperintah oleh pemerintahan yang relatif. Kerinduan akan masa lalu yang stabil dan “agak makmur” secara ekonomi memang sudah sering kita dengar, dan kita tak boleh menganggap remeh kerinduan ini”

Ada dua pokok pikiran Todung di paragraf ini, pertama soal banyaknya partai politik menyebabkan terbentuknya pemerintah yang tidak kuat. Kedua, bahwa pemerintahan yang tidak kuat tadi mendorong menguatnya kerinduan akan pemerintahan yang kuat tapi otoriter.

Pada kesempatan ini saya ingin fokus pada pokok pikiran pertama, dan itu saya kira sudah terjadi pada masa pemerintahan SBY saat ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya terpilih secara mutlak dan memiliki legalitas penuh sebagai presiden, namun di lain pihak harus diakui bahwa SBY tidak mempunyai basis massa. SBY dicalonkan oleh Partai Demokrat yang perolehan suaranya jauh dibawah Golkar dan PDIP misalnya. Akibatnya adalah SBY sibuk melakukan kompromi dengan partai-partai besar tersebut, karena kekhawatiran tidak akan mendapatkan cukup dukungan oleh legislatif.

Hal serupa mudah ditebak akan terulang pada Pemilu 2009 ini. Siapapun yang terpilih sebagai presiden akan sibuk melakukan kompromi politik untuk bisa mendapatkan dukungan dari begitu banyak partai.

Tapi di luar soal di atas, secara sederhana saja sulit masuk di akal saya ada 44 buah partai politik di negara ini, dan itu bisa saja bertambah setiap saat. Begitu mudahnya membentuk sebuah partai, mungkin sama mudahnya dengan membuka satu cabang gerai minimarket, asal ada sejumlah pendukung dan cukup uang, jadilah. Kemudahan ini saya kira bukanlah sebuah pembelajaran politik yang baik. Yang menariknya lagi, di negeri ini setiap kali terjadi sengketa atau konflik internal partai, begitu mudahnya sekelompok orang memisahkan dirinya dari partai induknya dan mendirikan partai baru.

Saya tidak pro Amerika, tapi dalam beberapa hal kita patut belajar pada Amerika. Di Amerika hanya ada dua partai, dan setiap partai mempunyai pendukung yang loyal pada partainya tersebut. Pendukung loyal pada partai dan ideologi partai, dan tidak mempunyai agenda pribadi sendiri. Sehingga sebagai contoh pada saat Hillary Clinton kalah sebagai calon presiden, maka saat itu juga dia langsung dengan besar hati memberikan dukungan penuh kepada Barrack Obama, rivalnya dari satu partai yang sama.

No comments:

Post a Comment