Friday, December 27, 2013

Belajar dari Malaysia (3)

Menjelang akhir tahun 2013 ini, saya bertemu dengan seorang teman yg sudah hampir tiga tahun tinggal dan bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia.  Dia pulang ke Indonesia untuk merayakan tahun baru bersama keluarga.

Selalu ada hal menarik yg bisa kita pelajari dari negara lain, yg dibutuhkan hanyalah itikad baik dan rasa ingin tahu, dan tentu keinginan untuk memperbaiki hal-hal yg masih kurang baik di negara kita.

Ada beberapa info menarik yang saya dengar dari teman ini, tapi saya hanya ingin membahas satu hal saja, yaitu bagaimana Malaysia mengelola pajak.  Ada dua hal yg saya catat dari diskusi soal pajak di Malaysia ini..

Bagaimana mengelola pajak yang baik,  salah satunya adalah secara online, dimana sistem dibuat transparan dan tidak ada peluang terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pajak bersama dengan wajib pajak tentunya.   Seluruh proses dilakukan secara online, memasukkan data penghasilan dan pengeluaran, perhitungan besaran pajak hingga proses bayarnya.  Dalam hal ini tentu pajak pribadi atau perorangan, tapi saya kira bisa diterapkan juga untuk perusahaan atau badan usaha lainnya.

Dengan cara online maka tidak ada kemungkinan bahwa kita harus berjumpa dengan petugas pajak, yang mau tidak mau merupakan pintu masuk ke kongkalikong untuk melakukan penyelewengan bersama.

Hal yang kedua adalah bagaimana pemerintah Malaysia "mengatur" atau "mengarahkan" pola belanja masyarakat.  Saya kira ini satu ide inovatif yang sangat bagus, dan tentu bisa juga diterapkan di Indonesia (dengan syarat pemerintah peduli dan punya itikad baik).

Jika seseorang membelanjakan uang atau penghasilannya untuk beberapa benda tertentu misalnya komputer atau buku, maka penghasilan kena pajaknya menurun.  Ini semacam insentif bagi masyarakat yang membeli buku dan/atau komputer. Kenapa ? karena buku dan komputer digunakan atau bisa digunakan untuk mencerdaskan orang untuk proses belajar.

Hal yang ketiga, jika seseorang melakukan kelebihan bayar pajak, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan. Semua perhitungan dilakukan secara online, berapa penghasilan dan berapa pengeluaran termasuk rincian pengeluaran (seperti buku atau komputer tadi).  Bagaimana bukti pengeluaran ?  Pemerintah mewajibkan setiap warga wajib pajak untuk menyimpan semua bon pembelian barang (yang dicatat dalam laporan pajak) selama tujuh tahun.  Pemeriksaan keabsahan data yg dimasukkan dalam laporan pajak akan dilakukan secara acak sewaktu-waktu (dengan memeriksa bon pembelian tersebut). Jadi jangan coba-coba Anda berbuat curang misalnya memalsukan pengeluaran tertentu, jika sampai ketahuan Anda harus membayar denda yang cukup banyak untuk membuat Anda menyesal.

Demikian "pelajaran berharga" dari Malaysia, jika cara tersebut diterapkan di Indonesia, termasuk ke perusahaan-perusahaan, saya yakin kejahatan pajak bisa diminimalkan, tidak ada tempat bagi orang seperti Gayus Tambunan demikian pula kasus penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh Asian Agri bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Tinggal satu hal saja yang kurang yaitu itikad baik dari pemerintah yang cerdas dan punya visi.

Tuesday, December 24, 2013

Selamat Natal (?)

Menjelang Natal di Indonesia selalu muncul kembali perdebatan tentang boleh tidaknya umat muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani/Kristen.

Saya tidak ingin menyampaikan pandangan pribadi saya atas hal ini, saya hanya ingin mencantumkan beberapa link web/blog dari beberapa orang yg punya pendapat tentang isu ini.

Kajian hukum mengucap Selamat Natal.

Natal: memutuskan hubungan kekeluargaan atas nama Islam ?

Tak habis pikir pada halal haram Selamat Natal.

Ketua MUI: Umat Islam mengucapkan Selamat Natal: tidak masalah

Selamat Natal buat Anda yang merayakannya, semoga damai Tuhan menyertai kita semua.

Monday, December 09, 2013

Soal kemacetan di Jakarta: logika bengkok dari Pemerintah Indonesia

Anda yang tinggal atau bekerja di Jakarta, tentu merasakan sendiri dari hari ke hari tingkat kemacetan semakin parah.  Kalau dulu berangkat ke kantor dari rumah cukup jam setengah enam pagi, sekarang (mungkin) harus jam lima seperempat.  Kalau dulu (katakanlah setengah tahun yg lalu), pulang dari kantor jam lima sore, jalan di sekitar Patung Tani masih agak longgar, sekarang mungkin jam lima sore putaran Patung Tani sudah macet.

Titik awal kemacetan saya amati juga sudah bergeser, jika Anda datang dari arah Stasiun Cikini, menuju arah Metropole kemudian ke jalan Diponegoro, katakanlah setengah tahun yg lalu, pada sore hari sekitar jam setengah enam, kemacetan biasanya akan mulai di pertigaan Metropole, sekarang ini pada jam yang sama, awal kemacetan sudah bergeser maju, sudah mulai dari Stasiun Cikini.

Kemacetan di Jakarta sudah terjadi sejak sehingga lama sudah tidak lagi dilihat sebagai hal yang aneh.  Bagi saya yang jauh lebih aneh adalah sikap pemerintah dalam hal ini pak Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono berserta menteri-menterinya.......

Pertama: pernyataan Presiden SBY saat ditanya soal kemacetan Jakarta oleh  Kepala Negara lain, pak SBY menyatakan dirinya malu dan merasa tertusuk (oh betapa pedihnya ?).  Lengkapnya sebagai berikut: “Saat pertemuan ASEAN Summit di Brunei, saya juga seperti tertusuk bertemu teman saya yang perdana menteri. Ada yang bertanya, Pak (SBY), di Jakarta dari airport ke down town (pusat kota) bisa dua jam yah,” kata Presiden saat menerima kunjungan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).


SBY juga menegaskan bahwa beliau tidak bisa berbuat banyak, karena kemacetan adalah tanggung jawab Gubernur.

Pertanyaan saya: apakah pantas seorang presiden menjawab seperti itu, tidak ada sikap gentleman, tidak ada sikap seorang leader, tidak ada sikap seorang negarawan, yang ada adalah mengeluh (malu dan merasa tertusuk) dan melemparkan tanggung-jawab ke orang lain (gubernur).

Alangkah bijaknya jika pak SBY menjawab demikian: "Betul memang kami menghadapi masalah serius dengan transportasi di Jakarta dan sudah menjadi komitmen saya untuk bersama dengan Gubernur mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah ini...."

Kedua: soal kebijakan mobil murah atau LCGC (Low Cost Green Car), mengenai hal ini sudah saya bahas di posting sebelumnya. ..Presiden SBY menyatakan bahwa mobil murah diperuntukkan bagi angkutan pedesaan, (maksudnya bukan untuk kota besar seperti Jakarta ?).  Ini saya kira pernyataan yang aneh bin ajaib dan diucapkan oleh seorang yang tidak paham permasalahan (kalau kita tidak diijinkan menggunakan kata bodoh karena terdengar kasar).

Jika betul mobil murah diperuntukkan bagi angkutan pedesaan, pertanyaan saya: "bagaimana mengatur distribusinya ? bagaimana membatasi atau melarang orang kota yang membelinya ? lalu, apakah betul masyarakat pedesaan membutuhkan mobil untuk transportasi mereka di pedesaan ? apakah mobil hendak dipakai untuk pergi ke sawah atau ke pasar ? ataukah mobil dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen ?"

Sederet pertanyaan sederhana yang saya yakin pak SBY gak bisa jawab, karena statement beliau dari awal sudah tidak tepat dan menunjukkan ketidakpedulian beliau.

Faktanya jalan-jalan di Jakarta saat ini sudah mulai dipenuhi oleh mobil-mobil baru dan murah tersebut, seperti Daihatsu Ayla dan Toyota Agya, dan saya yakin pula bahwa ini adalah penambah kemacetan Jakarta yang sudah parah menjadi semakin parah.

Ketiga: soal kemacetan, pemerintah sudah kehilangan fokus.  Apa yang sesungguhnya dibutuhkan adalah transportasi publik yang massal, yang aman dan nyaman.  Bukan mobil pribadi yang sudah jelas akan memperparah kemacetan sekaligus menambah tingginya konsumsi BBM serta menambah polusi udara.  Tingginya konsumsi BBM secara langsung akan menambah tingginya subsidi BBM yang lagi-lagi dikeluhkan oleh pak SBY (presiden yang begitu gemar mengeluh).

Sekali lagi disini terlihat bahwa pemerintah belum sanggup berpikir secara terintegrasi dalam skala yang luas dan dalam jangka panjang.

Soal pemerintah yg hilang fokus ini juga terlihat dari pernyataan atau argumen pemerintah "...rakyat miskin juga berhak membeli mobil...." atau "....jangan halangi orang miskin untuk memiliki mobil sendiri...."   Sekali lagi isunya bukanlah bagaimana menyediakan mobil murah (entah itu buat orang miskin atau orang kaya) tapi bagaimana menyediakan transportasi publik yang murah, aman dan nyaman, sehingga bukan hanya orang miskin saja  yang mau menggunakan transporasi tersebut, tapi bahkan orang kayapun mau menggunakannya.

Logika dan argumen pemerintah yang terbolak-balik, tidak konsisten dan tidak terintegrasi, lagi-lagi menunjukkan pemerintah kita tidak cerdas.

Wednesday, October 09, 2013

Oleh-oleh (permenungan) dari Pameran Alutsista TNI AD di Monas

Saya termasuk penggemar hal-hal yang berbau kemiliteran, baik itu teknologi persenjataan, strategi/teknik perang, bahkan sejarah perangpun saya tertarik. Itu sebabnya begitu saya dengar ada pameran senjata TNI AD di Monas, saya sempatkan hadir ke sana.

Pameran persenjataan selalu menarik bagi saya, apalagi jika yang dipamerkan adalah apa yg memang sudah dimiliki dan dioperasikan oleh bangsa kita sendiri.

Bagi kita yg sudah dewasa dan berpendidikan (atau setidaknya merasa berpendidikan), menonton pameran tentu tidak sekedar menonton, tetap ada proses pemikiran dan permenungan (tentunya bagi bangsa ini), banyak  pertanyaan kritis yg muncul, yang perlu kita cari jawabnya, dan jika belum bisa bertemu dengan pihak yg kompeten menjawab, setidaknya menjadi sumber pemikiran dan analisa kita sendiri dulu.....

Dari sekian banyak yang dipamerkan, ada beberapa objek yang menarik bagi saya sekaligus menjadi sumber pemikiran yaitu tank tempur utama Leopard 2A4, helikopter angkut Mi 35 dan meriam howitzer FH-2000.

Leopard 2A4

Siapapun yang gemar dg persenjataan tentu tahu bahwa Leopard 2A4 bukan sembarang tank, ini tank kelas berat, biasa disebut MBT (main battle tank), sekekas dengan M1 Abrams dari Amerika dan Challenger dari Inggris, beratnya lebih dari 60 ton, bisa terbayang bagi Anda, berapa besar energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan seberat 60 ton, konsumsi bahan bakarnya rata-rata 4 liter untuk setiap kilometer (cek Wikipedia).

Yang menjadi pertanyaan saya adalah seberapa besar urgensinya Indonesia memiliki tank ini ? terlebih lagi kalau kita lihat kondisi ekonomi negara yang sudah terpuruk saat ini. Baru dua hari lalu tepatnya 7 Oktober 2013, Ivan Hadar di Harian Kompas menulis bahwa hutang Indonesia saat ini sudah mencapai Rp 2.156 Trilyun (artikelnya berjudul Mewariskan Utang).

Dilihat dari sudut pandang pertahanan keamanan, apakah memang saat ini sudah ada ancaman nyata yg harus dihadapi dengan tank sekelas Leopard ?  Siapakah potensi terbesar musuh kita saat ini ? China ? Malaysia ? Singapura ?  Kalau memang negara-negara tersebut kita anggap sebagai musuh maka saya kira medan perangnya bukan di perbatasan Kalimantan atau di Laut Cina Selatan.

Perang di era global saat ini bukan lagi perang fisik dengan lempar granat dan bayonet, perang jaman kini lebih banyak terjadi di pasar ekonomi atau bursa saham.  Faktanya banyak perusahaan nasional Indonesia yg sudah dikuasai asing, silakan Anda cek sendiri bagaimana dunia perbankan Indonesia sudah dikuasai asing, bahkan sektor telekomunikasi juga (Indosat, XL,  termasuk sebagian Telkomsel).  Demikian pula sektor-sektor lain, nyaris tidak ada bagian yg tidak dikuasai oleh pihak asing.

Sekali lagi dalam kondisi seperti ini, apakah masih relevan (setidaknya dalam skala prioritas) kita menghabiskan anggaran negara untuk membiayai pembelian dan pengoperasian tank berat sekelas Leopard.

Kebetulan pula, kira-kira satu tahun yg lalu saya bertemu dengan seorang purnawirawan perwira tinggi mantan direksi di PINDAD.  Beliau mengatakan bahwa PINDAD saat ini sebetulnya sudah mampu membuat kendaraan lapis baja beroda rantai, hanya satu bagian yang PINDAD belum mampu yaitu membuat kubah atau turret. Ini adalah bagian atas tank, yang bisa berputar dan tempat dimana meriam diletakkan.  Mantan direksi PINDAD ini menyayangkan bahwa pemerintah tidak atau belum mau meningkatkan kemampuan PINDAD agar mampu juga membuat turret.

Pada saat di Monas saya melihat Leopard, saya teringat ucapan mantan pejabat PINDAD tadi, seandainya saja anggaran yg dialokasikan untuk membeli Leopard diinvestasikan ke PINDAD.....

Helikopter Angkut Mi 17

Melihat Mi 17, reaksi pertama adalah kagum melihat sosoknya yang sangat besar dan terkesan sangar.  Tapi pertanyaan yang sama muncul dengan pada saat saya melihat Leopard.  Isunya juga sama setidak-tidaknya bagi saya, seberapa besar urgensi kita memiliki helikopter raksasa sekelas Mi 17.

Ndilalah (bahasa Jawanya kebetulan), sebetulnya PTDI juga memproduksi helikopter angkut Puma atau Super Puma.  Saya bertanya-tanya dalam hati kenapa TNI AD tidak menggunakan produk dari PTDI saja ? apakah memang mutlak kebutuhan AD adalah helikopter raksasa yang hanya bisa dijawab dengan Mi 17 ?
Kelas Puma dengan kapasitas angkut 16 orang tentu berbeda dengan Mi 17 yang sanggup membawa 30 tentara, tapi apakah hanya daya angkut saja yg menjadi bahan pertimbangan ? 

Wallahualam, saya tidak tahu, tapi dengan pengetahuan saya yang terbatas, saya menyayangkan kebijakan pemerintah untuk membeli helikopter ini.  Dalam pemikiran sederhana saya (imho), seharusnya produk dalam negeri haruslah diberi prioritas tertinggi.....

Meriam FH-2000


........  mohon maaf bersambung

Monday, September 30, 2013

Mobil Murah: Kebijakan Aneh dari Pemerintahan yg Tak Punya Visi

Beberapa waktu terakhir ini, ada satu isyu baru yang ramai menjadi perbincangan masyarakat. Mobil murah atau pemerintah menyebutnya dg istilah keren: LCGC (Low Cost Green Car).

Mungkin banyak orang yang senang dengan kebijakan ini, karena sekarang orang berkantong terbatas mendapat peluang lebih besar untuk bisa membeli dan memiliki mobil sendiri. Sepintas lalu mungkin betul, tapi jika kita telaah dalam-dalam dengan cermat, Anda akan sependapat dengan saya bahwa dengan kebijakan tersebut sebetulnya pemerintah sedang membodohi rakyat, pemerintah tidak konsisten dan tidak punya visi yang jelas.   Kenapa ?

1. Konsep mobil murah yg diperkenalkan pemerintah, bisa dijual murah bukan karena ada kandungan  komponen lokal yg tinggi, yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri tapi bisa murah karena ditiadakannya pajak penjualan barang mewah.

2. Dengan dihapuskannya pajak penjualan barang mewah tersebut, maka potensi penerimaan negara dari pajak berkurang. Majalah Bloomberg Businessweek Indonesia melaporkan dengan target penjualan mobil murah sebanyak 30.000 unit tahun ini, maka potensi penerimaan pajak yang hilang sebesar Rp 285 Milyar.

3. Betul bahwa kebijakan ini akan menggerakkan roda perekonomian, mendorong industri mobil berinvestasi dan membuka peluang lapangan kerja baru, tapi pihak yang paling diuntungkan tetaplah Industri otomotif (yang nota bene semuanya perusahaan asing, karena Indonesia tidak punya industri mobil nasional).  Industri otomotif asing paling diuntungkan sebab dengan insentif bebas pajak ini mereka berpeluang menggenjot pemasaran dan mendapatkan keuntungan maksimal.

4. Di lain pihak penambahan mobil dalam jumlah besar akan menyebabkan kemacetan yang saat ini sudah parah menjadi semakin parah. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan, karena jalanan macet, mobil tidak bsia bergerak optimal, dan biaya yang sudah dibayarkan oleh rakyat untuk membeli mobil menjadi sia-sia.  Jika saja pemerintah kita cerdas, maka kebijakan yang diambil bukanlah membebaskan pajak supaya mobil bisa menjadi murah tapi membangun transportasi publik yang nyaman sebanyak mungkin.  Sayang sekali fakta menunjukkan bahwa pemerintah sepertinya tidak cerdas.

5. Kebijakan mobil murah tanpa pajak ini sama sekali tidak mendorong tumbuhnya industri mobil nasional, karena pemerintah tidak punya strategi industri otomotif yang jelas, setelah lebih dari 40 tahun, kandungan lokal hanya 40% dan mencakup komponen tidak penting (lebih detail diungkap oleh Lin Che Wei di Mingguan Tempo edisi 30 Sept - 6 Okt 2013).

6. Kebijakan mobil murah yang aneh dan ajaib ini jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan energi. Pada saat pemerintah mengeluhkan tingginya subsidi BBM yang menggerogoti anggaran negara, pemerintah justru memacu konsumsi BBM dengan mobil murah ini. Jelas sekali pemerintah tidak punya visi dan belum bisa berpikir konsisten.

Secara keseluruhan rakyat (sekali lagi rakyat) yang dirugikan, rakyat didorong untuk berperilaku konsumtif, membeli mobil sendiri, yang ujung-ujungnya mobil tersebut tidak bisa digunakan secara optimal karena jalanan macet. Transportasi publik yang memadai tetap tidak tersedia.....

Mau kemana negeri ini, mau dikemanakan bangsa ini.......   

Jangan mau Anda dibodohi, setidaknya di level ide, pikiran dan gagasan, kita tahu bahwa pemerintah sedang membodohi kita......   Setidak-tidaknya kita masih bisa berpikir merdeka.....

Sunday, July 07, 2013

Belajar dari Malaysia (2)

Saya tidak ingin meremehkan bangsa sendiri, apalagi jika kita bicara tentang Malaysia, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai "musuh".  Namun data historis dan fakta menunjukkan bahwa tidak ada salahnya kita rendah hati dan mengakui bahwa Indonesia perlu dan bisa belajar banyak dari Malaysia.  Kenapa Malaysia ? karena ada sangat banyak kesamaan antara Indonesia dengan Malaysia (sama-sama negara berkembang, sama-sama ras Melayu, sama-sama negara bekas jajahan, sama-sama mayoritas Muslin, sama-sama di Asia Tenggara, sama-sama beriklim tropis dsb).

Harian Kompas, edisi Jumat, 5 Juli 2013 lalu memuat satu berita yg menarik perhatian saya.  Malaysia bertekad menjadi negara maju pada 2018, dua tahun lebih cepat dari target semula tahun 2020.  Jujur saja, berita ini langsung menyita perhatian saya, beda sekali reaksi saya dengan beberapa waktu pada saat membaca berita SBY mencanangkan Visi Indonesia 2030.

Sekali lagi bukan bermaksud merendahkan kemampuan bangsa sendiri, tapi kita harus jujur dan berbesar hati mengakui kondisi kita saat ini.   Saya tidak ingin terjebak dalam debat tentang mampu atau tidak kita mencapai cita-cita tersebut.  Tapi kita punya satu pertanyaan yang bersama-sama perlu kita jawab.

Pertanyaannya adalah: dengan cara apa kita mau mencapai cita-cita tersebut ? prasyarat apa yg harus dipenuhi ?  tantangan terberat apa yg dihadapi ?  sikap mental seperti apa yg harus dimiliki oleh bangsa kita (terutama oleh para pemimpin, aparat keamanan, politisi, anggota DPR dsb).

Jujur saja.... sekali lagi jujur saja.... kalau saya melihat kondisi bangsa kita saat ini, saya tidak yakin cita-cita mulia Bapak Presiden SBY tentang Indonesia Maju pada tahun 2030 bisa tercapai.

Pertama, lihat saja, bagaimana korupsi menggerogoti bangsa ini, korupsi di mana-mana, mulai dari tingkat tertinggi sampai rakyat miskinpun korupsi. Celakanya lagi hukum mandul terhadap korupsi.  Koruptor dihukum ringan, diberi remisi pula.  Koruptor tidak disita hartanya, tapi malah jadi bintang di televisi (misalnya Angelina Sondakh), hukuman seorang yg korupsi milyaran rupiah, tidak beda jauh dari hukuman terhadap seorang pencuri sandal.

Kedua, mental aparat kepolisian yang korup.  Kasus yang paling hangat dan masih dalam proses adalah kasus pengadaan simulator oleh Korlantas Polri.  Aneh bin Ajaib bahwa seorang Jenderal polisi bintang satu bisa punya harta milyaran rupiah, mobil dan rumah dimana-mana.  Kasus ini mengingatkan beberapa tahun yang lalu ramai menjadi berita sejumlah petinggi kepolisian yg mempunyai rekening gendut (kekayaan milyaran rupiah).  Bahkan belum lama ini ada berita seorang Bintara polisi di Papua dengan kekayaan hingga Rp 1,5 Trilyun.  Terakhir ada kasus penangkapan dua perwira polisi di Markas Besar Polri membawa uang Rp 200 Juta, diduga hendak menyuap seorang petinggi kepolisian untuk keperluan mutasi dan promosi.

Ketiga, mencapai cita-cita yg tinggi tidak mudah, tidak ada jalan pintas, tidak ada cara instan, yg dibutuhkan adalah etos kerja keras, tekun, rajin, tangguh.  Bagaimana bangsa ini mau menuju ke pencapaian yang tinggi jika kita manja, mau hidup enak, mau kaya dengan cara mudah dan cepat, boros, menghambur-hamburkan uang dsb.   Ini fakta, bahwa bangsa kita banyak memboroskan uang untuk hal-hal yg tidak primer sifatnya, contoh sederhana saja, untuk pelantikan gubernur Jawa Tengah dianggarkan Rp 1 Milyar.  Contoh lain berapa anggaran untuk gaji dan tunjangan para anggota Dewan yg terhormat (silakan googling sendiri), belum lagi anggaran untuk studi banding keluar negeri.  Itu hanya dua contoh yg saya tampilkan, silakan Anda perluas sendiri ke aspek yang lain, saya yakin ada banyak sekali bukti & fakta.

Keempat, mencapai cita-cita tinggi, kita harus punya rencana detail, ada tahapan dan ada indikator keberhasilannya. Jujur saja, apakah kita pernah punya rencana yg detail, lengkap, terukur ?  Tidak usah dalam skala nasional, dalam skala lokal saja di tingkat propinsi, DKI Jakarta, soal banjir sudah puluhan tahun tidak tersolusi, hal yg sama dengan macet.  Sekarang ini, hujan sepuluh menit saja, jalanan sudah tergenang, saluran pembuangan air mampet semua, sungai penuh sampah, sementara di hulu daerah Bogor, Puncak dan Cianjur, pohon ditebang untuk dibuka lahan tempat membangun Villa milik para petinggi dari Jakarta. Daerah resapan air ditutup dengan beton dan aspal.  Rencana apa yg sudah pernah dibuat untuk mengatasi banjir dan macet di Jakarta ?  bagaimana rencana itu dilaksanakan ?

Kelima, seluruh elemen bangsa harus bersatu padu, bahu membahu untuk mencapai cita-cita kita, visi akan negara yg maju dimana masyarakatnya hidup aman, nyaman adil dan sejahtera.  Hal itu hanya bisa dicapai jika kita fokus mengarahkan segala sumber daya dan energi kita untuk membangun peradaban tersebut.  Bagaimana kondisi kita saat ini ?   Jangankan bersatu dan sinergi,


bersambung

 



Friday, June 28, 2013

Belajar dari Hong Kong (kalau mau maju.....)

Minggu lalu saya berkesempatan mengunjungi Hong Kong untuk sebuah liburan singkat selamat empat hari.
Ini adalah kunjungan saya yang kedua ke Hong Kong setelah kira-kira tahun 2001 saya mengunjungi negeri ini untuk keperluan dinas.

Kesan sepintas yang saya dapat adalah negeri ini sangat teratur dan tertata rapi, relatif bersih dari sampah dan polusi udara juga nyaris tidak ada.  Tapi dari semua hal, saya kira transportasi di Hong Kong adalah hal yang paling mengagumkan.  Pilihan transportasi yang beragam, dengan informasi yang lengkap, jadual yang jelas, metode pembayaran baik berlangganan dengan kartu prepaid Octopus atau dengan kartu sekali jalan yang bisa dibeli dengan mudah di mesin otomatis di setiap stasiun MRT. 

Tidak mengherankan bahwa beberapa sumber melaporkan tingkat penggunaan transportasi publik di Hong Hong adalah yang tertinggi di dunia (sekitar 90%).  Silakan cek salah satu referensi di Wikipedia.  Sumber lain menceritakan kisah sukses Hong Kong (dan Singapura) dalam mengelola transportasi dan masalah perkotaan, sebuah studi oleh Murdoch University.

Penyediaan transportasi publik yang bagus dan nyaman terkait langsung dengan keinginan atau kebutuhan orang untuk memiliki mobil pribadi, ujungnya adalah konsumsi bensin dan polusi udara yang ditimbulkannya.

Selain itu pemerintah Hong Kong menerapkan peraturan pembatasan kendaraan pribadi atau lebih tepatnya peraturan yang mempersulit orang yang hendak memiliki kendaraan pribadi, di antaranya pajak yang tinggi, semakin besar dan mewah ukuran mobil semakin tinggi pajaknya.

Selain soal transportasi, kita di Indonesia juga bisa belajar tentang banyak hal yang lain, bagaimana pemerintah Hong Kong bisa mengelola sebuah negara yang kecil dengan tingkat densitas penduduk yang sangat tinggi (lebih dari 6.000 orang per km2, cek di Wikipedia. Bagaimana mengelola sampah misalnya, atau bagaimana menyediakan air bersih dan listrik, bagaimana membuat drainase pembuangan air yang bagus, -asal tahu saja, belum pernah ada berita banjir di Hong Kong-.

Tapi sebelum sampai pada hal-hal yang terlihat "mengagumkan" bagi kita di Indonesia, hal-hal yang modern dan canggih tentang Hong Kong, ada baiknya juga kita belajar bagaimana hukum di Hong Kong memerangi korupsi, bagaimana koruptor diperlakukan.  Bagaimana pemerintah Hong Kong tidak main-main dalam berperang melawan korupsi, bahkan badan antikorupsi Hong Kong secara frontal dan berani mati berhadapan dengan institusi kepolisian yang korup

Beranikah kita mengikuti jejak Hong Kong ?  Lebih tepatnya beranikah Kepala Negara kita memimpin perang terhadap korupsi seperti telah dilakukan oleh Hong Kong ?

Thursday, April 11, 2013

Soal BBM, Pemerintah Tidak Cerdas dan Tak Punya Visi

Konsumsi BBM yang sangat tinggi di Indonesia, sesungguhnya bukan masalah baru. Ini masalah klasik, sudah bertahun-tahun kita hadapi.  Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran negara yang cukup besar untuk membayar subsidi BBM ini. Reportase dari Koran Sindo tanggal 18 Maret 2013 menyampaikan bahwa volume BBM bersubsidi untuk tahun 2013 diperkirakan mencapai 46 Juta Kiloliter.

Problem bagi pemerintah adalah tingginya subsidi BBM ini yang membebani APBN, yang dari tahun ke tahun terus naik.  Solusi yang biasa dilakukan adalah menaikkan harga BBM, yang ujung-ujungnya menuai demo dari masyarakat dan memacu inflasi.

Yang lucu dan aneh adalah, selama bertahun-tahun pemerintah tidak pernah berhasil mengatasi masalah ini.  Jangankan mengatasi masalah, mengenali sumber masalahnya saja, saya kira pemerintah belum sampai. 

Di salah satu SPBU, ada spanduk seperti di bawah ini:

Atau kadang-kadang, di jalan raya Anda bisa menemukan mobil dengan stiker seperti ini:


Dua gambar di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya visi. Pertama bahwa masalah tingginya konsumsi BBM bukan masalah dari kendaraan dinas, instansi pemerintah dan TNI/POLRI.  Seandainya kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM bersubsidi, kita hanya memindahkan pos pengeluaran anggaran dari semula subsidi BBM sekarang berpindah ke anggaran pembelian BBM di instansi pemerintah.

Bagaimana dengan ratusan ribu mobil lainnya, yang mayoritas adalah kendaraan pribadi, bukan bus umum atau truk.  Ratusan ribu kendaraan pribadi tersebut terus setiap hari terus mengkonsumsi ribuan liter bensin setiap hari, sekaligus mengotori udara dengan polusi dan menciptakan kemacetan di mana-mana.

Berita terbaru yang saya baca di media, bahwa Pertamina akan menggunakan teknologi IT untuk memonitor/membatasi pembelian BBM bersubsidi.  Setiap mobil akan dipasangi RFID, demikian pula setiap nozle pipa bensin di SPBU akan diberi RFID.  Setiap liter bensin yang masuk ke setiap mobil akan dimonitor dan dihitung, dengan demikian bisa diberi batas, pada satu angka tertentu secara otomatik pompa bensin akan mati tidak lagi bisa mengisi bensin pada mobil tersebut.

Solusi canggih sekaligus tidak tepat dan mubazir. 

Menurut saya, sekali lagi menurut saya, akar dari masalah ini adalah tidak adanya transportasi publik yang memadai, selama tidak ada transportasi publik yang memadai, selama itu pula banyak orang akan membeli kendaraan pribadi. Populasi mobil terus bertambah, kemacetan bertambah, polusi bertambah dan konsumsi BBM naik terus. Data BPS memperlihatkan dalam dua tahun saja (2009 - 2011) jumlah mobil pribadi bertambah lebih dari 20% atau lebih dari 1,6 juta mobil.

Menurut saya, sekali lagi menurut saya, pemerintah harusnya fokus pada bagaimana menyediakan transportasi publik yang baik dan memadai, yang massal, nyaman, tepat waktu dan cepat.  Dan transportasi massal yang baik seperti ini tidak harus kita menggunakan solusi yang mahal dan import dari luar negeri.  Cukup kita menggunakan teknologi KRL yang sudah bisa dibuat sendiri oleh PT INKA, teknologinya sederhana dan relatif murah kalau dibandingkan dengan subway misalnya. 

Jika transportasi publik yang bagus tersedia, saya yakin orang tidak akan berlomba-lomba membeli mobil pribadi, untuk apa beli mobil bagus dan mahal hanya untuk habiskan waktu berjam-jam di kemacetan.

Masalahnya adalah: seberapa cerdas pemerintah kita dan apakah pemerintah punya visi atau tidak.

Gambar di bawah memperlihatkan KRL produksi PT INKA.



Wednesday, March 27, 2013

Hukum, TNI dan POLRI

Kita yang tinggal di Indonesia berhak merasa khawatir dan resah, bahwa tidak ada jaminan keamanan di negeri ini. Peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, Jawa Tengah oleh sekelompok bersenjata tak dikenal sekali lagi membuktikan bahwa hukum sudah mandul, tidak ada jaminan keamanan, siapapun bisa melakukan apapun, kapanpun mereka mau.

Peristiwa penyerangan Lapas Cebongan terjadi pada Sabtu dinihari, 23 Maret 2013, pk 00.30. Pada peristiwa ini sekelompok orang bertopeng (sekitar 15 orang) menyerbu masuk Lapas Cebongan, setelah sebelumnya menyodorkan surat dari Kepolisian hendak meminjam tahanan. Kelompok ini masuk dengan paksa, merusakkan kamera CCTV, mengancam meledakkan granat, kemudian memaksa masuk ke ruang tahanan dan menembak mati empat orang tahanan pelaku penusukan terhadap Sersan Satu Santoso dari Kopassus, tiga hari sebelumnya. Seluruh rangkaian teror ini dilakukan hanya dalam hitungan belasan menit saja.

Pangdam Jawa Tengah, May Jend Hardiono Saroso sudah menyatakan bahwa anggota TNI tidak terlibat dalam penyerangan tersebut. 

Lepas dari pernyataan apapun dari Pangdam Jawa Tengah, orang bodoh sekalipun akan menghubungkan penyerangan (dan pembunuhan) di Lapas Cebongan dengan peristiwa penusukan terhadap anggota Kopassus tiga hari sebelumnya, yang berakhir dengan kematian Sersan Satu Santoso.
Jika pelaku penyerbuan tersebut bukan tentara seperti pernyataan Pangdam, maka beberapa pertanyaan muncul: kelompok apakah itu ? kenapa mereka bersusah-payah menembaki keempat tahanan yang baru terlibat atas kematian seorang anggota Kopassus, kalau mereka bukan Kopassus kenapa mereka menembak pelaku penusukan seorang Kopassus. Kalau mereka bukan tentara, dari mana mereka mendapatkan senjata api dan granat. Latihan dimana mereka bisa melakukan gerakan cepat, terkoordinasi dan terencana, dan seterusnya…….

Sekali lagi, kita sebagai warga negara berhak khawatir bahwa ada segerombolan orang bertopeng, tak dikenal di luar sana, berkeliaran tak ketahuan tinggal di mana dan datang dari mana, bersenjata api laras panjang, pistol dan granat. Sewaktu-waktu bisa masuk menyerbu Lapas, besok mungkin masuk warung, toko, sekolah atau tempat ibadah lalu menembaki orang yg tidak mereka sukai. Betapa celakanya hidup kita di negeri ini.

Belum lama berselang, kasus serupa terjadi di Baturaja, 7 Maret 2013, ketika sekelompok tentara dari Batalyon Artileri Medan, Martapura menyerang dan membakar kantor polisi di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Empat orang polisi mengalami luka tusuk.

Dalama kasus kedua ini, sangat menarik kita menyimak pernyataan KASAD, Jend. Pramono Edhi: bahwa tentara yang melakukan tindak kekerasan tersebut pasti punya alasan kenapa mereka bertindak demikian....

Apa yang bisa kita simpulkan dari dua peristiwa yang baru saja terjadi ini, saya sendiri punya pemikiran demikian:
1. bahwa tentara tidak punya kepercayaan pada institusi kepolisian, bahwa polisi akan bertindak sesuai hukum, memproses para pelaku kejahatan dengan hukum yang adil
2. bahwa tentara sendiri merasa dirinya ada di atas, terbukti dengan mereka melakukan tindak menghakimi sendiri para pelaku kejahatan, bahkan bila perlu tentara tidak ragu-ragu menghancurkan dan membakar kantor polisi

Dua hal di atas sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sebab jika itu yang terjadi maka tidak ada lagi hukum di negeri ini, yang ada adalah kekuatan dan kekerasan senjata. Pemerintah, negara dan rakyat dilecehkan, bahkan oleh institusi yang dibiayai dari pajak yang dipungut dari rakyat sendiri.

Jika Presiden SBY punya wibawa, ketegasan, keberanian, visi dan sikap yang jelas, saya yakin kekacauan seperti ini seharusnya bisa secara perlahan-lahan diatasi.......

Friday, January 25, 2013

Logika sesat SBY terkait tindak Korupsi

Bahwa bapak presiden SBY tidak serius dalam menangani korupsi saya kira semua orang sudah tahu. Juga bahwa beliau tidak tegas dalam menengahi konflik antara KPK dengan POLRI soal beberapa isu korupsi, saya banyak orang sudah tahu.  Tapi bahwa bapak SBY punya logika berpikir yang sesat tentang perilaku korupsi.....  apakah Anda sudah tahu ?  Saya sendiri baru tahu tadi malam (Kamis, 24 Januari 2013) ketika menyaksikan tayangan Gesture di TV One.

Dalam acara Gesture tersebut ada wawancara dengan Ketua KPK, Abraham Samad, ditampilkan pula rekaman pernyataan presiden soal korupsi yang dilakukan pejabat.  Pernyataan tersebut ternyata diucapkan bapak SBY pada 10 Desember 2012 lalu, beliau antara lain mengatakan: 
".......kasus korupsi yang terjadi karena ketidak-pahaman pejabat......  maka negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat untuk melakukan korupsi tapi bisa salah dalam mengemban tugas-tugasnya....."

Rekaman pernyataan presiden SBY bisa Anda lihat sendiri di youtube: http://www.youtube.com/watch?v=eUgMQV6WE2k silakan dicermati menit 1:08 sampai 1:35.

Menurut saya logika berpikir bapak SBY bukan saja aneh tapi juga sesat.  Hukum tidak mengenal "tidak tahu", lepas dari tahu atau tidak tahu, perbuatan korupsi harus dihukum.

Seandainya hukum di Indonesia merujuk pada pernyataan SBY tersebut, maka saya yakin perilaku korupsi akan semakin subur terjadi di Indonesia.  Para pejabat koruptor dengan mudahnya akan berkilah bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan salah. 

Menurut saya para pejabat yang digaji dengan uang pajak dari rakyat, harus paham prosedur hukum dan harus paham peraturan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.  Jika tidak mampu, seharusnya mereka mundur dari awal, jika merasa mampu mereka harus bertanggung-jawab secara moral untuk mengupayakan kemajuan bangsa ini, tentu dengan tetap mematuhi rambu-rambu peraturan dan hukum.

Jangan salahkan rakyat jika mereka berpikir presiden mereka aneh, tidak tegas, ragu-ragu, lamban dan bahkan sesat......

Wednesday, January 23, 2013

Indonesia Banjir.....(kebodohan yg dilestarikan)

Minggu-minggu ini kita semua dibuat sedih, kesal, prihatin, lelah, mungkin juga marah, dongkol dan sebagainya segala emosi yang negatif bercampur teraduk-aduk, semuanya karena banjir besar yang melanda banyak tempat, tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga Bekasi, Karawang, Jawa Timur, Makasar dsb.

Tentu kita tidak bisa menyalahkan alam, curah hujan yang terlalu tinggi.....  

Menurut saya, banjir di Indonesia, dan khususnya di Jakarta merupakan bukti nyata kebodohan dan kebebalan bangsa ini dalam mengelola dan mengolah alam.  Pengelolaan lahan yang sembarangan, pembabatan hutan secara liar (karena tamak), pengelolaan tata kota juga sembarangan, tidak adanya ruang terbuka hijau untuk menyerap air, bukan hanya di Jakarta tapi juga di Bopunjur (Bogor Puncak Cianjur).

Pengelolaan sampah juga sembarangan, orang tidak malu membuang sembarang benda ke segala tempat, kadang bahkan membuang kasur atau sofa bekas di sungai.   Saluran-saluran air mampet.  Pemerintah membiarkan para pengembang properti berlomba-lomba membangun perumahan dan gedung perkantoran, tanah kosong habis dipakai untuk gedung dan tempat parkir.  Pemerintah tidak ada terpikir untuk membuat ruang terbuka hijau, taman-taman dengan pohon-pohon pelindung, yang bisa berfungsi ganda sebagai paru-paru kota, juga sebagai tempat resapan air.

Kebodohan dan kebebalan kita semakin parah, karena kita tidak pernah belajar dari pengalaman dan masa lalu.  Banjir besar sudah berulang kali terjadi, yang terakhir adalah tahun 2002 dan 2007.  Pemerintah tidak pernah terpikir untuk membuat solusi komprehensif jangka panjang. Pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi atas pembangunan dan pengembangan
yang telah dilakukan.

Menurut saya, kita tidak perlu berpikir tentang proyek-proyek besar bernilai puluhan Trilyun rupiah.  Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dan sederhana, misalnya:
- pemerintah membatasi dan mengatur penggunaan lahan untuk pembangunan gedung
- pemerintah mensyaratkan sekian persen dari setiap lahan yg dibangun harus dialokasikan untuk ruang hijau
- pemerintah mensyaratkan setiap rumah tinggal dengan luas minimal tertentu untuk membuat sumur resapan dan/atau biopori
- pemerintah menghentikan pembabatan hutan tak terkendali
- pemerintah mengkampanyekan pola hidup sehat dan bersih, tidak membuang sampah sembarang di segala tempat
- pemerintah mewajibkan setiap pengembang properti untuk membuat area terbuka hijau, sekian persen dari total luas area yang dipakai. area hijau wajib ditanami pohon pelindung dengan ukuran pohon tertentu
- pemerintah menertibkan kawasan puncak dari vila-vila mewah milik orang kaya Jakarta, yang tidak mengikuti ijin dan peraturan harus dibongkar

Hal-hal sederhana dan mudah yang bisa dilakukan asal ada itikad baik, keberanian dan hati yang bersih (yang tidak tertarik dengan uang suap dari pengusaha properti).  Jadi saya kira belum perlu kita berpikir tentang deep tunnel yang membutuhkan puluhan Trilyun rupiah itu.