Monday, December 22, 2014

Semoga Damai Natal menyertai Bangsa dan Rakyat Indonesia

Setiap menjelang akhir tahun, selalu ramai diperbincangkan di negara kita soal hukumnya mengucapkan Selamat Natal kepada Saudara-saudara kita umat Kristiani.  Sebagian Ulama membolehkan, sementara sebagian lainnya mengharamkan hal tersebut.

Saya sendiri mengganggap ini adalah salah satu topik perbincangan yang tidak penting dan patut disesalkan (dalam bahasa yg lebih lugas: tidak bermutu).   Kenapa ?

  1. Di kalangan Islam sendiri ada perbedaan penafsiran soal ini. Sebagian Ulama membolehkan, dan sebagian lainnya mengharamkan. 
  2. Perbedaan penafsiran itu sendiri sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Bagi Anda yg menganggap itu haram silakan, bagi Anda yg menganggap hal itu baik, juga silakan.
  3. Apapun pilihan Anda, selayaknya kita tetap menjaga perasaan saudara-saudara Nasrani, tidak usahlah mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal seperti kita melakukan atau tidak melakukannya.  Bahkan memperbincangkan hal ini secara terbuka sebetulnya juga tidak etis. Bayangkan saja misalnya ada satu kelompok orang yg melarang anggotanya untuk berjabat tangan dengan Anda yg Muslim, tidakkah itu menyakitkan.
  4. Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, saya pribadi berpandangan bahwa lebih penting mendahulukan kepentingan negeri ini di atas kepentingan iman yang saya anut.
 Semoga Allah mengasihani bangsa yang bebal ini, semoga Damai Natal menyertai Bangsa dan Rakyat Negeri ini. Selamat Natal.
 


Tuesday, October 21, 2014

Haramkah Pemimpin Non Muslim ?

Seorang kawan memberi saya sebuah buku yang sangat menarik berjudul: "Pemimpin Non Muslim, siapa pro siapa kontra", karangan Muhsin Labib, Penerbit Alinea Books, Jakarta Oktober 2014.

Lepas dari setuju atau tidak, terbitnya buku ini menurut saya merupakan sumbangan besar bagi Indonesia.   Setidak-tidaknya ada alternatif cara berpikir yg berbeda dengan yang selama ini kita yakini.  Cara berpikir yang berbeda tidak perlu ditolak, sebab justru bisa menguji argumen yg kita gunakan saat ini, apakah memang sahih atau tidak.  Sebaliknya bila cara berpikir baru tersebut ternyata benar dan bisa diterima, selayaknya kita berbesar hati menerimanya.

 Ada beberapa pokok pikiran menarik yang bisa saya ambil dari buku ini.
1. arti dan definisi kafir, saya tidak akan menguraikan gagasan tentang  "kafir" yg dibahas di buku ini, saya sekedar ingin mengajak Anda untuk menelaah kembali arti kata tersebut.
2. bahwa "non muslim" belum tentu kafir, sekali lagi saya tidak akan bahas uraian di buku ini, yang pasti pokok pikiran ini terkait erat dengan arti dan definisi kafir yg perlu dipahami.
3. perlu kita pahami, dalam konteks apa Al Quran melarang Umat Muslim mengangkat seorang non muslim atau kafir menjadi pemimpin. Hal ini saya kira penting sekali, sebab saya percaya bahwa Allah tentu punya maksud dengan perintah-perintahNya, dan menjadi tugas kita untuk secara kritis memahami perintah tersebut.
4. bahwa pemimpin dalam relasi horisontal (hubungan antar manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat) berbeda dengan pemimpin dalam relasi vertikal (umat Muslim dengan Allah).  Yang pertama mengacu pada konstitusi dan UU, yang kedua mengacu pada hukum Agama (Al Quran).

Selebihnya saya ajak Anda untuk membaca lebih detail buku ini dan menemukan sendiri pokok pemikiran yang baru yang bisa jadi bertolak belakang dengan apa yg saat ini Anda pahami.  

Info dari akun Facebook Pemimpin Non Muslim, buku ini sudah bisa diperoleh di Toko Buku Gramedia di Pondok Gede Mall dan Mega Mall Bekasi, atau secara online di belibuku.

Thursday, October 02, 2014

Surat untuk Megawati

Seorang Megawati tentu punya segudang kesibukan yg membuat waktu luangnya menjadi sangat terbatas. Apalagi hanya untuk membaca sebuah blog tak dikenal seperti ini.  Namun demikian saya tetap menulis "surat terbuka" ini. Seandainyapun ibu Megawati tidak membacanya, setidaknya ada beberapa orang (termasuk Anda) yg membaca surat ini, dan Anda bisa menilai tulisan ini, apakah tepat atau tidak.  Mudah-mudahan saja dari sekian banyak anggota dan kader PDI-P, ada satu atau dua orang yg (entah bagaimana) bisa membaca surat ini.

Surat untuk Megawati
  1.  Perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini membuktikan bahwa sekalipun PDI-P mendapatkan perolehan suara terbanyak pada Pileg 2014, partai Ibu Mega bukan apa-apa. Faktanya DPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yg dimotori oleh Gerindra dan Golkar.  Kursi Ketua DPRpun besar kemungkinan tidak bisa dipegang oleh PDI-P.
  2. Ibu Mega harus berani mengakui bahwa perolehan suara terbanyak PDI-P pada Pileg lebih karena faktor Jokowi yang diusung sebagai capres oleh PDI-P..  Silakan baca analisa detail di Majalah Tempo (edisi tidak lama setelah penetapan Jokowi sebagai capres).
  3. jika ingin mendapatkan tempat di hati rakyat,PDI P harus konsisten dalam berjuang dan berpihak untuk rakyat, mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan pemerintah itu harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan partai.   Sebagai contoh kebijakan kenaikan harga BBM, ibu Mega harus menghitung; kalau kebijakan itu baik bagi kondisi ekonomi negeri ini maka kebijakan tersebut harus didukung, lepas dari siapapun presidennya, entah SBY atau Jokowi.
  4. sudah waktunya ibu Mega memberi kesempatan kepada kader-kader PDI-P untuk maju memegang kepemimpinan di partai Cap Banteng yang ibu pimpin.  Roda kaderisasi akan berhenti jika kader-kader potensial yg masih muda tidak diberi kesempatan untuk tampil ke depan.  Di usia 67 tahun ini, ibu Mega masih melanjutkan memegang posisi Ketua Umum, mudah-mudahan tidak menjadi penghambat proses regenerasi partai.
  5. masih terkait regenerasi, ibu Mega harus ingat bahwa PDI-P adalah milik rakyat, bukan milik keluarga besar keturunan mantan presiden Soekarno, artinya kader yang terbaiklah yg harusnya diberi kesempatan untuk tampil sebagai pemimpin, bukan anak atau keponakan yang tidak kompeten.
  6. terkait dengan Jokowi yang terpilih sebagai presiden, ibu Mega harus ingat bahwa begitu dilantik sebagai presiden, maka Jokowi menjadi milik bangsa ini bukan lagi menjadi kader partai yang bekerja untuk partai.  Selama masa kampanye pilpres ramai sekali digunjingkan bahwa Jokowi hanyalah boneka partai yg bekerja untuk ibu Mega, Anda harus membuktikan bahwa isu tersebut tidak benar. Sekali lagi ibu Mega harus membuktikan posisi PDI-P sebagai partai wong cilik, yang mengabdi untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya mengatur presiden sesuai dengan keinginan dan kepentingan ibu Mega dan PDI-P.
  7. ibu Mega harus menjaga betul seluruh anggota DPR dari PDI-P, jangan sampai terlibat dalam tindak korupsi, buktikan bahwa PDI-P tulus bekerja untuk rakyat dan mengabdi kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai atau kepentingan ibu Mega.
Jika  ibu Mega berkenan mendengarkan saran-saran saya yg bukan siapa-siapa ini,  saya yakin rakyat (yang sudah semakin cerdas) akan  mencintai ibu dan partai yang ibu pimpin.  Insyaallah pada Pileg mendatang tahun 2019, PDI-P bisa memperoleh suara terbanyak.

Friday, September 26, 2014

Sikap SBY terhadap RUU Pilkada Terbukti Hanya Pencitraan











Saya dan banyak orang dan (mungkin) sebagian dari Anda termasuk pendukung Pilkada secara langsung oleh masyarakat, tidak melalui DPRD yang (konon) adalah wakil rakyat.  Pada saat mendengar kabar bahwa SBY juga mendukung Pilkada secara langsung, saya cukup optimis bahwa keinginan segelintir orang yang dimotori oleh Koalisi Merah Putih di DPR RI untuk mengubah UU Pilkada ini tidak akan berhasil.   Apalagi kabar tentang sikap SBY tersebut  bahkan ada rekamannya di Youtube, di beberapa harian juga saya baca.











Terus terang saya sempat berprasangka bahwa sikap SBY tersebut didasari oleh perolehan Partai
Demokrat yang sangat rendah pada Pemilu kali ini, sehingga seandainya pemilihan melalui DPRD sekalipun, kecil peluang Demokrat untuk bisa mengajukan calonnya, mengingat jumlah suaranya yang rendah.













Ternyata dugaan saya keliru. Bahwa ternyata sikap politik SBY tersebut tidak sungguh-sungguh. Hanya sekedar pencitraan atau memberi kesan positif saja. Faktanya pada saat voting penetapan RUU Pilkada tersebut, seluruh anggota fraksi Demokrat melakukan walk out.   Suatu hal yang mustahil tidak diketahui atau tanpa seijin SBY selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sekali lagi, fakta membuktikan dan Anda bisa melihat sendiri, apakah bapak SBY mempunyai ketulusan hati dalam bertindak.

Saturday, September 20, 2014

Merindukan Pemimpin yang Cerdas dan punya Visi (renungan kecil menyambut IIMS 2014)


Siapapun Anda, saya yakin Anda mendambakan bahwa pemimpin Anda adalah seorang yang cerdas dan punya visi yang bagus. Cerdas saja tidak cukup, sebab sekalipun cerdas bila tidak punya visi yang jelas dan tidak punya ketegasan sikap, mustahil bisa menghasilkan kebijakan yang bagus, adil dan berorientasi untuk kepentingan rakyat banyak.

Pada kesempatan ini, saya ingin membahas masalah klasik yang sudah dihadapi Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu, subsidi BBM yang tinggi dan terus membengkak sehingga membebani anggaran negara.  Pemerintah yang tidak cerdas mengeluhkan masalah tersebut dan berulang kali gagal mengatasinya.

Menurut saya (yang bukan orang pintar ini), tingginya subsidi BBM disebabkan karena kegagalan pemerintah menyediakan transportasi publik yang layak dan nyaman dipakai. Akibatnya banyak orang lebih suka membeli kendaraan pribadi, karena terasa "nyaman" dan fleksibel.  Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu tingginya konsumsi BBM dan otomatis tingginya beban subsidi, kedua adalah masalah kemacetan dimana-mana, berikutnya adalah polusi udara yang parah, dilanjutkan dengan kualitas hidup yg buruk karena orang lelah, energi terbuang sia-sia karena berjam-jam waktu habis di jalan karena macet, plus harus menghirup udara yg kotor kena polusi.

Pemerintah kita sudah jelas sekali gagal menganalisa masalah ini (entah ini rumit atau sederhana).  Terbukti hingga saat ini pemerintah masih belum berhasil menyediakan transportasi yang layak dan nyaman.  Mudah-mudahan ada sedikit perbaikan dengan pembangunan MRT di Jakarta.

Kebijakan LCGC (low cost green car) yang ramai diributkan beberapa waktu lalu (dan ditentang oleh Gubernur DKI Jokowi) jelas-jelas membuktikan bahwa pemerintah tidak punya visi. Argumen presiden SBY juga terdengar janggal dan ajaib, waktu beliau berkilah mengatakan bahwa LCGC diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan.  Prihatin saya mendengarnya........   (sejenak tertawa miris.....).

Seandainya saya (yang tidak pintar ini) berperan sebagai pemerintah, menghadapi masalah seperti ini saya akan mengambil beberapa langkah sebagai berikut:
  1. menyediakan transportasi yang layak dan murah, alih-alih memilih MRT atau monorail atau apapun transportasi dengan teknologi tinggi dan mahal, saya akan mengusahakan pembangunan KRL menjangkau sebanyak mungkin area pemukiman padat penduduk (anggaran Trilyunan untuk subsidi BBM dialihkan saja untuk pembebasan lahan, KRL kita gunakan produk lokal PT INKA Madiun)..
  2. pembatasan kendaraan pribadi, pajak kendaraan dinaikkan berlipat ganda terlebih untuk mobil mewah di atas kapasitas cc tertentu (misalnya di atas 1.500 cc, pajak berlipat ganda)
  3. pajak mobil dilipat gandakan lagi untuk mobil kedua dst yang dimiliki oleh satu keluarga (hal ini akan menjadi PR dalam implementasinya karena dibutuhkan dukungan data yg lengkap dan valid)
  4. pembatasan penjualan mobil, pembatasan impor mobil, pelarangan pameran mobil
Anda boleh setuju atau tidak dengan saya. Tapi menurut saya, tingginya konsumsi mobil di Indonesia (terutama Jakarta) memberi keuntungan terbesar bagi produsen mobil yang nota bene semuanya adalah pihak negara asing. Rakyat mungkin mendapat sedikit saja keuntungan tapi lebih banyak kerugian.

IIMS (Indonesia International Motor Show) kembali digelar tahun ini.  Ajang bergengsi yang menyedihkan, puluhan ribu orang mengantri membeli tiket seharga Rp 40.000.- untuk masuk ke area pameran.  Masyarakat diming-imingi dengan berbagai mobil canggih, mewah dan mahal.   Trilyunan Rupiah transaksi terjadi, belasan ribu mobil terjual. Akibatnya Jakarta makin macet, udara makin kotor, konsumsi BBM bertambah, beban subsidi semakin membengkak.

Sekedar info saja, IIMS tahun 2011 diperkirakan membukukan transaksi penjualan mobil senilar Rp 3,2 Trilyun. IIMS tahun 2012 transaksi penjualan Rp 4,5 Trilyun. IIMS tahun 2013 transaksi sebesar hampir Rp 5 Trilyun dan 19.367 mobil terjual.   Para pengusaha mobil dan produsen mobil (dari negara lain) semuanya tertawa senang.

Ironi. 

Sunday, September 14, 2014

Mempertanyakan Kebijakan Presiden SBY

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak Presiden, siapapun presiden yg menjabat entah itu pak SBY atau pak Jokowi, saya kira kita harus selalu kirits menyikapi kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan itu tepat dan kenapa kebijakan tersebut harus diambil.

Terus terang saya sangat kaget membaca berita utama di Harian Warta Kota, Rabu, 10 September 2014 lalu. Bunyi beritanya: "Mobil Dinas Menteri Baru Rp 1,8 Milyar, pengadaan oleh pemerintah SBY, Jokowi tak setuju pengadaan mobil baru".

Di saat kondisi ekonomi negara sedang terpuruk seperti ini, kok tega-teganya mengambil keputusan seperti itu.   Apa urgensinya membeli mobil baru seharga Rp 1,8 Milyar.  Mobil seharga Rp 500 Juta saja sudah sangat mewah.  Jargon-jargon pak SBY yang selama ini seolah-olah peduli pada kesejahteraan rakyat jadi hilang tak berbekas.  Sebetulnya ini bukan peristiwa pertama, sebelumnya kebijakan pemerintah SBY untuk membeli pesawat kepresidenan juga membuat saya heran tak habis pikir.  Juga kemudian pembelian sekian ratus tank Leopard II dari Jerman.

Selama pemerintahan SBY begitu banyak kasus pengeluaran uang negara dengan cara yang -menurut saya- tidak layak, lebih tepat disebut menghambur-hamburkan uang rakyat untuk keperluan yang tidak urgen dan tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, namun lebih pada citra dan prestise saja.

Semakin kaget lagi saya ketika membaca Harian Koran Jakarta Minggu, 14 September 2014. Kolom "Perspektif" di halaman 2 berjudul "Transparansi Utang Negara"   Di situ disebutkan bahwa pada akhir tahun 2012 utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 2.156 Trilyun dan pada akhir 2013 besarnya Rp 2.652 Trilyun, jadi selama tahun 2013 saja, pemerintah SBY telah menambah utang sebesar hampir Rp 500 Trilyun.

Saya tidak punya komentar atas hal ini, selain kaget bercampur heran dan bingung, bagaimana penjelasan pak SBY atas hal ini, dan bagaimana dalam kondisi keuangan seperti itu pemerintah SBY masih sempat mengadakan pembelian pesawat kepresidenan (yang menurut saya tidak perlu), juga ratusan tank Leopard II (yang juga menurut saya tidak mendesak) dan mungkin ada banyak lagi keputusan pembelian lain yang kita tidak tahu karena tidak pernah dipublikasikan ke rakyat banyak para pembayar pajak.

Saturday, August 09, 2014

Mengenal ISIS

Lagi soal ISIS, yang semakin hari semakin ramai menjadi bahan perbincangan.  Setidaknya sudah ada tiga menteri yang menyatakan sikap resmi dari Pemerintah Indonesia atas gerakan ISIS yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Agama serta Menteri Hukum dan HAM.  Disusul kemudian Panglima TNI dan tak ketinggalan pernyataan resmi dari MUI dan beberapa Ormas Islam.

Namun aneh bin ajaib bahwa hingga saat ini berbagai rekaman video tentang ISIS masih bisa diakses melalui Youtube, padahal sudah banyak permintaan untuk melakukan blokir atas konten tersebut, bahkan juga dari presiden SBY. Saya tidak tahu apakah pak Tifatul Sembiring termasuk simpatisan dan pendukung ISIS, hanya beliau sendiri yang tahu.....

Bahwa ISIS dilarang di Indonesia sekarang sudah jelas, tapi apa itu ISIS, bagaimana proses terbentuknya dan apa tujuan gerakan tersebut, saya kira masih banyak orang yg belum paham. Kebanyakan orang (termasuk saya sendiri) memahami ISIS secara tidak lengkap, bahwa ISIS kejam, bahwa ISIS menghancurkan Mesjid dan Gereja, bahwa ISIS mengusir warga Kristen di Mosul dsb......  tapi apa atau kenapa......  Siapa di belakang ISIS ini ?

Beberapa waktu lalu muncul sebuah situs yg menyebutkan bahwa menurut dokumen yg didapat Snowden, ISIS adalah bentukan intelijen tiga negara yaitu Inggris, Amerika dan Israel.   Apakah betul ?  saya tidak yakin, hingga saat ini saya tidak melihat indikasi ke arah itu.  Cukup sulit untuk melakukan klarifikasi atas hal ini atau setidaknya mencari sumber informasi alternatif.

Syukurlah bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 lalu, Harian Kompas memuat satu artikel menarik yg bisa menjadi salah satu rujukan tentang ISIS, judulnya: "NIIS Indonesia dan Evolusi Teror Mondial", tulisan Noor Huda Ismail.

Memang artikel ini belum bisa menjawab semua rasa penasaran kita atas ISIS, tapi setidaknya beberapa hal menjadi jelas atau lebih jelas (dan masuk akal).

Mengacu pada artikel tersebut, saya membuat beberapa catatan (kesimpulan saya):
  1. Bahwa ISIS bukan dibentuk oleh intelijen Inggris, Amerika Serikat dan Israel. Tapi bahwa salah satu pendorong  terbentuknya ISIS adalah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003.
  2. Salah satu penyebab lahirnya ISIS adalah kehadiran Amerika Serikat di Irak, jatuhnya Saddam Husein dan pemerintah baru Irak dibawah Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang beraliran Syiah dan tidak mengakomodasi kepentingan kaum Sunni.
  3. Abu Bakar al-Baghdadi yang saat ini menjabat sebagai Khalifah ISIS adalah salah satu anggota intelijen Irak yang ditahan tahun 2003 oleh Amerika Serikat dan dibebaskan pada tahun 2004.
  4. Mengacu pada butir no. 2 di atas, menjadi masuk akal bahwa ISIS memendam kebencian kepada kaum Syiah.  Saya menduga bahwa ISIS memendam kebencian kepada Kristen karena Amerika Serikat dianggap mewakili dunia Kristen (padahal tidak).
Lepas dari benar tidaknya kesimpulan yg saya ambil (yang sepenuhnya bergantung pada valid tidaknya artikel yg ditulis oleh Noor Huda Ismail).  Ada setidaknya satu catatan yg bisa ditulis dan menjadi pelajaran bagi kita di Indonesia:

Bahwa siapapun harus berhati-hati betul, jangan sampai melakukan kekerasan dan diskriminasi pada pihak manapun, bahkan terhadap golongan minoritas, kenapa ? karena tindakan ini berpeluang mendorong lahirnya kelompok-kelompok radikal yang memendam kemarahan dan kebencian dan kemudian melakukan  tindakan balas dendam yang bisa jadi jauh lebih kejam.

Kita masih ingat peristiwa Sampit, Kalimantan beberapa tahun lalu, yang konon disebabkan karena tindakan semena-mena kaum etnis Madura pada Suku Dayak, yang nota bene adalah penduduk asli. Sampai di satu titik Suku Dayak yg merasa ditekan, disepelekan dan (mungkin) dihina menjadi marah dan melakukan balas dendam tak terkendali sehingga banyak orang Madura di Sampit yang kehilangan kepalanya.

Saya bukan bermaksud membela Suku Dayak atau ISIS, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari akar masalah dari suatu peristiwa, dari situ kita bisa belajar bagaimana seharusnya bersikap.

Khusus bagi para pemuda muslim di Indonesia sudah sangat jelas bahwa mendukung ISIS adalah salah dan tidak relevan dengan konteks Indonesia. Menjadi tugas pemerintah, aparat keamanan: polisi dan tentara serta kaum agamawan alim ulama untuk secara tegas mencegah lahirnya kelompok ekstrim yang berkiblat pada ISIS. Apapun alasan terbentuknya kelompok tersebut, faktanya mereka sendiri sudah mengingkari ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian.

Friday, August 01, 2014

Mewaspadai ISIS di Indonesia

Saat ini dunia terserap perhatiannya ke Gaza, dimana militer Zionis Yahudi melakukan tindakan pembantaian atas rakyat Palestina yang tak berdaya. Hingga saat ini sudah lebih dari 1.400 warga Palestina yang tewas.
Perhatian ke warga Palestina di Gaza membuat kita lengah atas pembantaian lain yang tak kalah kejinya di kawasan Irak - Suriah.

ISIS atau Negara Islam di Irak dan Suriah, dalam bahasa Inggris adalah Islamic State in Iraq and al-Sham atau ISIL Islamic State in Iraq and The Levant adalah sebuah gerakan Islam yang bercita-cita mendirikan (kembali) Kekhalifan Islam mulai dari Irak dan Suriah.. 

Masalahnya bukan cita-cita apa yang hendak mereka capai, tapi bagaimana mereka mencapai cita-cita itu. ISIS menggunakan segala macam cara termasuk dan terutama kejahatan dan kekejaman.  Mereka tidak ragu membantai siapapun (termasuk sesama Muslim dan bahkan para Ulama yang tidak mendukung), ISIS menghancurkan Mesjid dan Gereja, juga makam Nabi Yunus.  ISIS dilaporkan juga memaksa warga Kristen di Mosul untuk berpindah iman menjadi Muslim atau mereka harus meninggalkan kota Mosul.

Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa gerakan ISIS ini rupanya mempunyai daya tarik luar biasa, hingga bisa merekrut banyak pemuda dari seluruh dunia termasuk Indonesia.  Bahkan dikabarkan sudah ada 30 pemuda Indonesia yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS di sana.

Saya tidak bermaksud membahas ideologi ISIS. Tapi saya melihat bahayanya.

Bagaimana sikap pemerintah Indonesia ?

Sejauh ini Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa sudah mengeluarkan pernyataan resmi mengecam ISIS.  Oke di satu hal, tapi saya kira itu tidak cukup.

Melihat potensi bahayanya seharusnya pemerintah Indonesia (Presiden SBY) bersikap tegas dengan menyatakan bahwa aktivitas mendukung ISIS di Indonesia adalah kegiatan terlarang.  

Saya menduga bahwa banyak pemuda Indonesia yang tertarik bergabung dengan ISIS tidak sepenuhnya paham gerakan apa yg mereka ikuti tersebut.  Mereka hanya semata-mata berpikir tentang bagaimana berjuang untuk Islam, tanpa sadar bahwa ISIS sendiri telah melanggar kaidah-kaidah dan ajaran Islam.  Di sinilah letak pentingnya penjelasan dari pemerintah tentang apa itu ISIS, apa bahayanya dan kenapa gerakan tersebut terlarang di Indonesia.

Saya kira lebih dini isu ini diantisipasi lebih baik, sebelum bibit-bibit kekerasan ini tumbuh subur menjadi banyak dan tak terkendali.

Tuesday, July 29, 2014

Mempertanyakan Kebijakan SBY memberhentikan KASAD

Saya bukan bermaksud untuk tidak percaya pada Presiden SBY.  Tapi seperti yg selalu saya sebutkan pada posting sebelumnya, kita harus selalu bersikap kritis. Kritis mempertanyakan segala sesuatu dan tidak percaya begitu saja pada suatu hal termasuk pernyataan resmi pemerintah.  Apabila satu pernyataan bertentangan dengan pernyataan yang lain atau fakta-fakta yg ada, kita layak dan wajib untuk bersikap kritis mempertanyakan hal tersebut.

Pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua berpikir tentang pemberhentian KASAD Jenderal TNI Budiman belum lama ini.  Fakta apa saja yg ada di belakang peristiwa ini.  Kesimpulan silakan Anda tarik sendiri.



Fakta
  1. Dalam proses pilpres, SBY atau setidak-tidaknya Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada capres no.1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
  2. Dalam proses pilpres ada laporan di beberapa daerah bahwa Babinsa (Bintara Pembina Desa) melakukan intimidasi ke masyarakat untuk memilih capres tertentu.  Contoh kasus di Jakarta Pusat.
  3. KASAD Jenderal Budiman mengakui hal tersebut dan menyatakan telah mengambil tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi hukuman ke Babinsa terkait.
  4. Berkebalikan 180 derajat dengan KASAD, Pangab Jenderal Muldoko membantah pernyataan KASAD dan menyatakan bahwa kasus Babinsa tidak terbukti.
  5. Proses pemilihan presiden dilakukan tanggal 9 Juli 2014, sejak tanggal tersebut sampai dengan pengumuman resmi pemenang pilpres oleh KPU tanggal 22 Juli 2014 telah beredar berbagai laporan hasil quick count yang memprediksi kemenangan pasangan capres no. 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla, salah satu rujukan adalah website kawalpemilu yg mengambil data langsung dari KPU..
  6. Sehari sebelum pengumuman resmi KPU mengenai hasil final perhitungan suara pilpres diumumkan penggantian KASAD Jenderal TNI Budiman.
  7. Pengumuman dan pernyataan resmi KPU bahwa pasangan capres no 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memenangkan pilpres tahun 2014.
  8. Ucapan selamat dari Presiden SBY kepada Joko Widodo selaku presiden terpilih.
Jika saya ikuti uraian fakta di atas, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Jenderal Budiman terkait kasus babinsa sudah tepat bahwa beliau mengakui adanya peristiwa tersebut dan bahkan telah menjatuhkan sanksi hukuman kepada bintara yang bersangkutan serta komandannya.  Berkebalikan dengan itu, apa yang dilakukan oleh Pangab Jenderal TNI Muldoko adalah aneh dan tidak masuk akal, bahwa Muldoko mengatakan hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti. Kenapa, karena fakta di lapangan memang terjadi seperti itu, ada bukti dan ada saksi, informasi ini tidak hanya beredar di dunia maya, tapi juga di media cetak.

Terkait dengan hal ini apa yang dilakukan oleh SBY dengan memberhentikan Jenderal Budiman adalah aneh.  Hal ini menggiring saya pada pertanyaan apakah betul SBY secara tulus memberi dukungan kepada Joko Widodo selaku presiden terpilih. Ataukan ucapan selamat yg disampaikannya hanyalah sandiwara belaka ?

Jika betul SBY bersikap netral dan mendukung Joko Widodo, apa yang dilakukan oleh Jenderal Budiman harusnya diapresiasi, justru hal tersebut membuktikan posisi netral dari TNI AD.

Lalu kenapa Jenderal Budiman diberhentikan sebagai KASAD ?
Wallahualam, hanya Tuhan dan SBY yang tahu......

Saturday, July 26, 2014

Selamat untuk Bangsa & Rakyat Indonesia

Keputusan final KPU pada 22 Juli 2014 yang menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yg ketujuh sungguh melegakan saya.

Ini bukan soal Joko Widodo yang menang tapi jauh lebih dalam daripada itu. Ini adalah soal kemenangan rakyat sebagai pemilik negeri ini.  Bahwa mayoritas rakyat ternyata menggunakan hati nuraninya untuk memilih pemimpin yang tepat.  Bahwa ini adalah kemenangan kejujuran dan hati yang bersih melawan fitnah dan kampanye hitam.

Selamat untuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla, selamat untuk Bangsa dan Rakyat Indonesia.



Tuesday, July 08, 2014

Saran (menjelang Pilpres 2014) buat Warga Minoritas

Menyambung posting saya sebelumnya berjudul "Dialog sensitif Menjelang Pilpres 2014" dan setelah ngobrol dan diskusi dengan beberapa teman, saya tergerak untuk membuat posting yang senada dengan hal terssebut. Sebut saja sebagai saran buat Saudara-saudara kita warga minoritas di negeri ini, tentunya masih terkait dengan Pilpres 2014.

Apa yang saya tulis ini sebetulnya bukan hal yang baru, ini sesuatu yg normatif saja, tapi mungkin banyak Saudara yang sudah lupa atau tanpa sadar telah menimbun harapan-harapan tertentu, Jadi saya sekedar ingin mengingatkan kembali saja.
  1. Tidak usah terlalu berharap pada Pilpres ini, tidak usah bermimpi bahwa  pasca Pilpres, nasib golongan Anda menjadi lebih baik, lebih diperhatikan, lebih dilindungi.  Siapapun yang menang, nasib Anda tidak tergantung pada Presiden terpilih, tapi pada diri Anda sendiri.
  2. Usahakan bersikap diplomatis, tidak usah terlalu mendukung salah satu capres dan juga jangan terlalu menentang capres yang lain. Karena kita tidak tahu pihak mana yang akan menang, siapa yang kita dukung bisa jadi kalah, sebaliknya siapa yang kita tentang bisa jadi justru menang. Oleh sebab itu perlu bersikap diplomatis, kita harus fleksibel dan selalu siap dengan kemungkinan apapun.  
  3. Hal yang terpenting adalah bagaimana Anda menjalin relasi dengan masyarakat mayoritas, dimanapun Anda tinggal, usahakan menjalin relasi yang baik dengan warga, tetangga, usahakan terlibat dalam kegiatan masyarakat baik di tingkat RT sampai yang lebih tinggi.  
  4. Di tingkatan yang lebih tinggi, akan sangat baik jika bisa ditumbuhkan tokoh-tokoh yang dengan lantang menyuarakan keadilan dan kebenaran. Selama ini sudah banyak tokoh seperti itu, saya sebut saja Romo Mangun, Romo Sandyawan Sumardi, lalu ada Kwik Kian Gie, juga Christianto Wibisono.  Mereka adalah pribadi yang luar biasa, yang punya kepedulian pada bangsa dan rakyat negeri ini.  Lebih banyak tokoh-tokoh seperti itu, golongan minoritas akan mempunyai nama harum di masyarakat dan Anda akan dihormati dan disegani.
  5. Perlunya keterlibatan dalam politik, bergabung dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan.  Ada catatan penting di sini, bahwa Anda tidak boleh sampai terlibat kasus korupsi, karena ini akan menjadi bumerang. Jadi pastikan bahwa Anda melakukan hal yang benar dengan cara yang benar, tidak terlibat dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun.   Jangan pula ikut dengan arus "mainstream" jika hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.  
Demikian beberapa catatan saya, mohon maaf jika ada kesan menggurui, tapi menurut saya itulah yang bisa dilakukan, jika Anda atau kita ingin bisa "survive" di negeri ini. 

Friday, June 27, 2014

Mencermati Debat Capres, Isu Pertahanan & Politik Luar Negeri

Menyaksikan debat capres yang ketiga asyik juga, khususnya setelah bosan dengan kampanye hitam penuh fitnah yg sangat ramai selama ini.

Secara umum baik Jokowi maupun Prabowo mempunyai pandangan kurang lebih sama yaitu bahwa ketahanan ekonomi adalah yang paling penting, bahwa kalau mau kuat, punya angkatan bersenjata yang kuat, berwibawa dan disegani, maka yang paling penting adalah membangun perekonomian negeri ini.

Namun bila kita masuk ke beberapa hal yang lebih rinci, lagi-lagi kedua pihak masing-maing punya "kesalahan"nya sendiri.

Sebagai contoh Jokowi mempertanyakan soal pengadaan tank Leopard, yg dikatakan tidak cocok dengan medan geografis Indonesia, bisa merusak jalan bahkan tidak ada jembatan yg sanggup menahan bobotnya dst.

Prabowo menjawab secara sangat normatif bahwa tentunya pihak TNI sudah melakukan kajian tentang hal tersebut, bahwa tentu telah dilakukan studi mendalam yg memperhatikan segala aspek. .Intinya Prabowo tidak ingin mempetanyakan keputusan TNI soal pengadaan tank Leopard tersebut.  Soal tank berat di daerah tropis, Prabowo berkilah bahwa tank berat digunakan di medan perang Vietnam (yang medan geografinya sama dengan Indonesia) tanpa ada masalah.  (catatan: sejauh ini hasil googling saya, belum ada info mengenati tank berat (MBT/main battle tank) di perang Vietnam, yg ada adalah tank kelas menengah.

Saya melihat bahwa kedua capres sudah berangkat dari pemikiran yang tepat (saya tidak berani untuk mengatakan "sempurna"), yaitu bahwa ketahanan ekonomi adalah yang utama.  Hal tersebut sudah menjadi  concern saya juga sejak lama.Tapi lagi-lagi kedua capres juga sama-sama "gagal" dalam implementasinya, Jokowi salah fokus, Prabowo malah lebih parah, karena tidak punya sikap kritis (menyerahkan sepenuhnya penilaian soal tank berat ke TNI).

Menurut saya yang menjadi isu bukanlah soal cocok tidaknya tank berat di daerah tropis, tank berat atau MBT (main battle tank) bisa mempunyai bobot hingga 60 ton.  Menurut saya isunya adalah urgensi membeli tank ini. Apa urgensinya, ancaman apa yg dihadapi. Apakah ancaman itu sudah sedemikian urgen (misalnya pasukan musuh sudah ada di perbatasan, tinggal menunggu komando untuk menyerang Indonesia ?).

Menurut saya tidak ada urgensinya Indonesia membeli tank Leopard, sebab tidak ada musuh nyata yang secara mendesak perlu dihadapi dengan tank berat.  Hal ini kemudian dikaitkan dengan kondisi ekonomi negara kita, dengan hutang luar negeri yang sudah menjadi beban pemerintah sebesar 269 Milyar US$, kita membeli 180 tank Leopard seharga 280 US$.  Dikaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, bagi saya itu tindakan yang tidak masuk di akal sehat. Apalagi argumen Menteri Pertahanan yang mengatakan bahwa negara tetangga sudah mempunyai tank berat.  Menurut saya itu argumen yang tidak cerdas.

Menurut saya, sekali lagi menurut saya yg awam ini, negara yg paling berpotensi menjadi musuh nyata Indonesia saat ini adalah Malaysia, (sudah terbukti dengan pendudukan Malaysia atas beberapa pulau Indonesia). Ancaman tersebut tidak bisa dihadapi dengan tank berat, karena tidak mungkin terjadi perang terbuka dimana Malaysia melakukan invasi ke pulau Jawa misalnya, seandainya pecah perang, pasti terbatas di area yg diperebutkan, dan senjata yang lebih dibutuhkan (menurut saya yang awam ini) adalah kapal perang dan (terutama) kapal selam.

Selain isu tank berat, Prabowo juga membahas hal lain yang tak kalah aneh yaitu postur kekuatan TNI AD, yang dikatakan saat ini memiliki 160 batalyon tempur, padahal jumlah kabupaten ada lebih dari 500.   Singkat kata, idenya Prabowo adalah di setiap Kabupaten harus ada 1 batalyon tempur. Lagi-lagi menurut saya ini bukan hal yang urgen untuk dibahas. Karena komando teritorial menurut saya bukan prioritas, musuh kita adalah negara lain, bukan rakyat sendiri, oleh sebab itu penempatan satu batalyon di setiap kabupaten menjadi tidak relevan.   Lebih penting menurut saya adalah modernisasi persenjataan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.  






 


Sunday, June 15, 2014

Dialog sensitif Menjelang Pilpres 2014

Beberapa hari lalu, saya bertemu dan berdialog dengan seorang sahabat, kawan dekat cukup lama, dia seorang non Muslim, tepatnya Katolik.

Meski kami berbeda keyakinan tapi kami bebas berdiskusi, mungkin karena sudah menjadi kawan sejak kecil, sudah ada rasa percaya dan tidak ada kekhawatiran untuk mengungkapkan pikiran secara terbuka.

Dia menyampaikan keprihatinan dan keheranannya, ada apa dengan bangsa ini. Keheranan bermula dari apa yg dilihatnya, yaitu begitu kuat dan banyaknya pendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Padahal jujur saja menurut dia, Prabowo jauh lebih banyak "mudharat"nya, keterkaitan Prabowo atas kasus 1998, pemecatan dari dinas militer, begitu banyak fitnah dan kampanye hitan dari kubu Prabowo, lalu koalisi yang dibangun Prabowo yang terang-terangan merupakan koalisi berbasis transaksi dan bagi-bagi jabatan. Relasi atau jaringan yg dibangun Prabowo dengan partai-partai korup (meskipun PDIP juga korup).

Sahabat saya punya dugaan yang kemudian berubah menjadi keyakinan, bahwa dukungan publik pada Prabowo terutama karena satu hal yaitu sentimen agama (baca: ketidak-sukaan atau kebencian pada Kristen).  Itulah sebabnya seberapapun "dosa"nya Prabowo dan tingkah lakunya yang kotor (keterlibatan pada kasus 1998, fitnah, kampanye negatif, sikapnya yang pro Orba/Soeharto dan segala hal buruk lainnya) publik tetap akan memilih dia karena satu hal: koalisi Prabowo dengan partai-partai Islam.

Sebaliknya Jokowi, meskipun lebih merakyat, bijak dan punya rekam jejak yang bersih banyak orang tidak bisa menerima "persekongkolan" Jokowi dengan PDIP yang dianggap sekuler, kebijakan Jokowi yang dinilai pro Kristen bahkan pro Zionisme (meskipun tanpa bukti), dll.

Singkat kata, sahabat saya ini merasakan adanya aura bawah sadar masyarakat, adanya kebencian pada Kristen.  Dia sebut salah satu contohnya, waktu dia mendengar orang berkata: "Jangan pilih Jokowi jadi presiden, sebab nanti Ahok yg Kristen naik jadi Gubernur Jakarta". 

Jadi dia merasakan bagaiman sikap masyarakat yang bahkan lebih rela dipimpin penjahat asalkan dia pro Islam dibandingkan dengan seorang Kristen atau pro Kristen.

Diskusi kami berlanjut, saya katakan bahwa bisa jadi kegelisahan yang dia rasakan itu benar adanya.  Pertanyaannya sekarang adalah kenapa (warga Kristen begitu dibenci) dan bagaimana menghadapi ini (bagaimana seharusnya warga Kristen bersikap).

Saya katakan bahwa agama Kristen dan/atau Katolik punya dosa sejarah.  Penjajahan oleh dunia barat pada masa kolonialisme dibaca sebagai penjajahan oleh Kristen.  Selama perang salib, kaum Kristen melakukan kekejaman pada umat Muslim. Sekarangpun kampanye melawan terorisme yang didengungkan oleh Amerika (Barat) dibaca sebagai serangan terhadap Islam (sekalipun tidak sepenuhnya benar, karena Amerika melakukan kekejaman yang sama ke Amerika Latin yg Katolik).

Sahabat saya berpikir lama, terdiam dan mengangguk-angguk, "....bisa.jadi benar....."

Kemudian saya tambahkan, ".....tapi kalian orang Kristen, tidak perlu berkecil hati, karena Islam dan bangsa Indonesia sebetulnya punya toleransi yang besar.....".  Saya katakan bahwa sekalipun ada FPI yg dengan garangnya menggunakan kekerasan untuk "membela" Islam, tapi tidak sedikit umat Muslim yang tidak setuju dengan cara-cara FPI.....   Selain itu meskipun banyak sekali pendukung Prabowo yg dilihat sebagai pembela Islam, banyak pula pendukung Jokowi yang meletakkan bangsa dan negara ini di atas segala-galanya. Jadi, saya katakan lagi,"...... kamu masih tetap harus bersyukur........"

Saya lanjutkan, bahwa warga Kristen harus lebih peka, menyadari adanya "dosa sejarah" yang dilakukan oleh Kristen, yang mungkin masih lekat dipersepsi oleh banyak Saudara Muslim.

Saya tambahkan lagi untuk membesarkan hati sahabat saya bahwa selama ini sebetulnya sudah banyak juga umat Kristen atau tokoh Kristen yang memainkan peranan besar bagi bangsa ini, saya contohkan misalnya
Soegijapranata, seorang pejabat gereja yang sekaligus pemimpin pejuang, lalu orang-orang seperti Romo Mangun yang selalu tampil di depan membela wong cilik, lalu Romo Sandiawan Sumardi (yang  terang-terangan mendukung gerakan reformasi mahasiswa tahun 1998) juga Romo Magnis Suseno dan Mudji Sutrisno yang aktif menjalin relasi dengan kelompok-kelompok Islam.

Warga Kristen harus lebih aktif terlibat dengan bangsa ini, memainkan peranan penting dan menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

Saya tambahkan pula bahwa Soeharto juga mempunyai peranan besar membuat warga Kristen tidak disukai, karena strategi Soeharto yang membungkam suara dan kekuatan Islam, sementara di lain pihak Soeharto menjalin relasi kuat dengan CSIS (group pemikir yang dibentuk oleh kelompok Kristen), tambahan pula salah satu tangan kanan Soeharto adalah Jendral LB Murdani yang beragaman Katolik.  Semua itu membuat kebencian banyak orang pada Kristen. Sekalipun belum tentu pemikiran tersebut benar, sebagai contoh sepanjang yg saya lihat Jendral LB Murdani adalah seorang militer tulen (menomor satukan bangsa dan negara, dan tidak ambil pusing dengan gereja).

.....lama kami terdiam......

Dialog dan diskusi panjang ditutup dengan doa dan harapan, siapapun yang terpilih memimpin negeri ini, semoga Indonesia menjadi lebih baik, rakyat sejahtera dan damai, hukum ditegakkan dan  korupsi diberantas, dan rakyat negeri ini bisa berdiri tegak dengan bangga: saya orang Indonesia..
.






Thursday, June 12, 2014

Wawancara dengan Jenderal Reformis

Selama ini saya amati, jarang sekali ada Jenderal yang punya pemikiran progresif, maju, terbuka, yg tidak lagi dikungkung oleh arogansi kuasa (dan senjata).  Saya sempat surprise juga waktu menyimak wawancara MetroTV dengan Letnan Jenderal (purn) Agum Gumelar, mantan DanJen Kopassus, sekaligus dulu anggota DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang melakukan penyelidikan atas kasus penculikan yg dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Saya kira apa yg disampaikan Agum pada wawancara tersebut menarik untuk dicermati, terlebih saat sekarang ini dimana kita perlu informasi yang lebih lengkap terkait para Capres, rekam jejak dan sepak terjang mereka di masa lalu.

Selain menarik dicermati, beberapa bagian saya kira bagus dijadikan acuan, sebab masyarakat kita (harus diakui) mudah silau oleh sesuatu yang kelihatan hebat, lupa dengan esensi atau substansi masalah. Soal tegas misalnya, orang yang diam tidak banyak bicara tidak berarti kurang tegas, sebaliknya orang yang bicara lantang berapi-api bisa saja sebetulnya seorang yg mencla mencle tak berpendirian. Apa esensi tegas misalnya, menarik untuk mendengarkan pendapat Agum.

Hal lain yang saya kira menarik dari Agum adalah visinya soal Indonesia, bahwa pertama-tama kita harus mengutamakan Indonesia, bukan agama tertentu atau suku bangsa tertentu. Saat bicara soal penegakan hukum, Agum jelas menyatakan: tidak boleh lihat agama Islam atau Kristen atau Hindu, tidak boleh lihat jabatannya apa, siapa yg bersalah harus dihiukum.

Lebih jelasnya silakan Anda simak rekaman wawancara tersebut di Youtube sebagai berikut:


Link lain dengan isi yang kurang lebih sama: Pemecatan Prabowo dari militer di mata para pemecatnya. 

Tuesday, May 27, 2014

Apa yang terjadi 1998 (4)

Menjelang pemilihan presiden Indonesia tahun 2014 ini, isu tahun 1998 kembali muncul, karena salah satu "tokoh" tahun 1998 menjadi calon presiden negeri ini..

Pertanyaannya masih sama, soal apa yang sesungguhnya terjadi saat itu dan seberapa besar Prabowo terlibat di dalamnya.

Hingga saat ini, Prabowo dikaitkan dengan 1998 sebatas peranannya dalam penculikan aktivis pro reformasi saat itu. Tapi apakah betul hanya sampai di situ ?  Laporan dari TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang dibentuk pemerintah, jelas-jelas menyebutkan bahwa peristiwa kerusuhan 1998 bukanlah sesuatu yang terjadi spontan begitu saja oleh masyarakat tanpa rencana.  Berbagai penyelidikan menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut sudah dirancang dengan baik, terstruktur dan terorganisasi dengan rapi, serta ada indikasi melibatkan pasukan khusus atau pasukan berkemampuan khusus.

Sayang sekali bahwa pemerintah enggan atau tidak berani menindaklanjuti laporan TGPF tersebut.  Jangankan laporan TGPF, kasus penculikan aktivis itu sendiri yang sudah jelas-jelas ada pelanggaran oleh sekelompok perwira Kopassus, tidak dilanjutkan dengan pengadilan pidana.

Saya sempat terkejut membaca salah satu reportase tentang "Tim Mawar", nama group yang melakukan penculikan aktivis pada tahun 1998. Selengkapnya Anda bisa baca "Melacak Tim Mawar"

Jika Anda baca reportase tersebut, sadarlah kita bahwa kita hanya ditipu, pengadilan sandiwara dan hukuman bohong-bohongan, semuanya hanyalah dagelan semata-mata. Faktanya para pelaku penculikan karir militernya justru semakin cemerlang, beberapa bahkan - aneh bin ajaib - bisa menjalani pendidikan SESKOAD, pada saat (menurut hitung-hitungan) masih menjalani hukuman kurungan.

Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan bahwa di negeri ini memang hukum belum ditegakkan atau memang tidak ada hukum di negeri ini ?

Bagaimana kita berharap negeri ini bisa maju dan makmur, jika hal yang paling mendasar seperti penegakan hukum hanyalah dongeng.  Penguasa (baca: pemegang senjata) bisa berbuat apapun semaunya dengan dalih keamanan nasional.

Mudah-mudahan peristiwa ini bisa mengingatkan Anda untuk bersikap bijak dalam memilih presiden mendatang negeri ini.



Tuesday, May 06, 2014

Mari Lindungi Anak-anak Kita......

"Sedih dan prihatin......" itu yang saya rasakan pada saat membaca berbagai berita mengenai pelecehan, kejahatan dan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak kita. Kasus pemerkosaan terhadap anak-anak di Jakarta International School, kasus pemerkosaan anak-anak di Sukabumi dan masih banyak kasus lainnya.

Lebih menyedihkan lagi membaca berita di Majalah Tempo, yang mengatakan bahwa angka kejahatan pedofil di Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di Asia.

Tidakkah Anda sedih membaca berita seperti itu ? anak-anak adalah bagian dari diri kita, darah daging kita, anak-anak adalah masa depan negeri ini.

Saya tidak ingin melakukan analisa atas gejala ini, apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi latar belakang.

Satu hal saja yang saya ingin soroti bahwa peristiwa ini bisa terjadi -salah satunya- karena penegakan hukum yang mandul di negeri ini, Dan penegakan hukum adalah tanggung jawab pemerintah, presiden, para menteri, Kapolri, institusi POLRI, kejaksanaan, kehakiman dan entah institusi apa lagi.......

Satu contoh kecil saja,..... (bersambung) 



Monday, May 05, 2014

Ada Apa dengan Sistem Pendidikan Kita ?

Jangankan seorang manusia tewas dibunuh, bahkan hanya seekor hewan saja entah itu harimau atau gajah yang mati dibunuh adalah peristiwa menyedihkan.

Halaman berita kita akhir-akhir ini dipenuhi dengan hal-hal yang menyedihkan, mulai dari kejahatan seksual yang dilakukan kepada siswa/siswi di JIS (Jakarta International School), menyusul pelaku kejahatan pedofil di Sukabumi dengan korban lebih dari 50 anak laki-laki...

Pagi ini muncul berita lain yang tak kalah mengangetkan, seorang anak SD kelas V bernama Renggo, berusia 11 tahun, tewas menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan oleh teman-temannya di sekolah. Penyebabnya sepele saja, hanya karena Renggo tidak sengaja menumpahkan gelas minuman milik temannya seharga Rp 1.000.-  Itupun Renggo sudah minta maaf dan sudah mengganti minuman yang ditumpahkannya.

Singkat cerita Renggo dikeroyok oleh teman-temannya, mula-mula dipukuli dengan tangan kosong, tapi kemudian dipukul juga dengan gagang sapu, hingga akhirnya tewas.

Siapapun kita yang masih mencintai negeri ini, sepatutnya berduka atas kejadian ini. Saya sendiri sekalipun tidak mengenal Renggo sedih sekali dan menangis dalam hati, membayangkan seorang anak yang masih begitu belia harus mengalami penderitaan dan siksaan, -yang parahnya lagi- dilakukan oleh teman-temannya sendiri satu sekolah.

Pertanyaannya adalah kenapa ? ada apa ? apa yang salah ?

Jika ingin mencari jawab, tentu dibutuhkan investigasi mendalam dan evaluasi menyeluruh atas segala aspek, dan itu harus dilakukan bersama oleh berbagai pihak dengan pemerintah tentunya (Kementrian Pendidikan) sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab.

Seorang teman berpendapat bahwa salah satu penyebab perisitiwa ini adalah karena tingginya beban pelajaran yang harus ditanggung para siswa (bahkan mulai dari Sekolah Dasar).  Beratnya beban pelajaran membuat siswa menjadi stress dan lelah, hal ini dikombinasi dengan pendidikan sikap dan perilaku yang  tidak memadai, yang memang tidak cukup menanamkan prinsip dasar dalam berperilaku dengan sesama (misalnya harus saling menghormati, tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh menyakiti dan melukasi dsb).

Betul sekali bahwa sistem pendidikan bukan satu-satunya penyebab terjadinya kasus penganiayaan terhadap Renggo, tapi seharusnya peristiwa ini bisa dijadikan sebagai momen untuk mengevaluasi kembali sistem pendidikan kita, kalau dulu kekerasan siswa terjadi di level SMA/STM sekarang bahkan sudah mulai di tingkat SD........

Sistem hukum juga perlu dibenahi saya kira, dalam kasus Renggo, orang tua pelaku juga harus bertanggung-jawab, minimal orang tua tersebut telah gagal mendidik anaknya untuk menjadi orang yang bersikap baik pada orang lain atau teman sebayanya.  Orang tua pelaku harus mendapat sanksi hukum juga, setidak-tidaknya untuk menyadarkan mereka bahwa mereka mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan ini.





Tuesday, April 08, 2014

PEMILU yang ada dalam Mimpi Saya

Saya bukan ahli ilmu politik dan tidak pernah belajar ilmu politik. Juga tidak pernah secara khusus membaca atau mendalami politik. Tapi saya selalu mengamati proses demokrasi (baca: politik) di Indonesia, yang menurut saya yang awam ini, telah dilakukan dengan cara yang aneh dan mohon maaf -bodoh-.

Tinggal satu hari lagi PEMILU yang akan diselenggarakan besok tanggal 9 April 2014.  Para caleg sudah beratraksi dan berakrobat dengan berbagai poster dan spanduk yang mengotori lingkungan kita. Stiker ditempel di dinding pagar (tentu tanpa minta ijin pada pemilik rumah).  Partai-partai semuanya sudah jual omongan, jual kecap nomor 1, entah kecap rasa apa dan mengandung racun apa.

Apa yang saya lihat, PEMILU yang dilakukan di Indonesia adalah kegiatan sia-sia yang bodoh dan membodohi rakyat serta diri sendiri.Dua hal paling utama yang menjadi titik perhatian saya adalah adanya sistem multipartai dan pemilihan caleg secara langsung.

Sistem banyak partai hingga ada 12 partai peserta PEMILU, banyak partai identik dengan pemborosan.
Dengan banyak partai otomatis surat suara menjadi lebih lebar dan panjang, proses pendaftaran caleg dan sebagainya otomatis juga memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dalam mimpi saya, jumlah partai dibatasi hanya sampai maksimum 3 atau 4 partai saja (bandingkan dengan Amerika Serikat yang selama ratusan tahun hanya mempunyai 2 partai).  Partai-partai kecil harus  bergabung/berkoalisi, partai baru harusnya tidak diijinkan lagi.

Masalah besar kedua yang saya lihat adalah pemilihan caleg secara langsung.  Bagi saya ini adalah pilihan aneh atau bod@3.  Pemilihan caleg secara langsung membuat para caleg berlomba-lomba, bahkan caleg dari satu partai yang sama akan bersaing.  Pemilihan caleg langsung juga mendorong terjadinya transaksi. Patut diduga bahwa untuk mendapatkan nomor urut awal, seorang caleg harus menyetor uang lebih banyak ke kas partai.

Dalam mimpi saya, rakyat cukup memilih partai saja, soal siapa caleg yang akan tampil mewakili di DPR nanti, biarlah itu menjadi mekanisme internal partai.  Partai harus bisa menampilkan dirinya memiliki "platform politik" yang jelas, ideologinya apa, visi dan misinya apa, program kerjanya apa. Dan itu semua harus dirumuskan secara jelas dan ditampilkan di website partai, hingga rakyat bisa dengan mudah membacanya.

Hukum harus tegas, politik uang diharamkan dan jika terbukti ada partai yang melanggar aturan ini, partai tersebut dibatalkan beri sanksi tegas (misalnya dibatalkan keikutsertaannya di daerah pemilihan dimana partai melakukan kecurangan). 

bersambung

Wednesday, February 12, 2014

Ribut soal nama Kapal Perang KRI Usman Harun

Beberapa hari terakhir ini hubungan Indonesia dengan Singapura sedikit terusik dengan pemberian nama Usman Harun kepada sebuah kapal perang TNI AL.   Beberapa pejabat Singapura menyampaikan kekecewaan dan penyesalan atas pemberian nama tersebut, yg dianggap menunjukkan sikap tidak sensitif pemerintah Indonesia.

Pihak TNI AL dan presiden SBY secara jelas menyatakan bahwa keputusan pemberian nama tersebut tidak akan ditarik kembali.

Bagi saya pokok soalnya bukan di situ, kalau hanya bersikukuh soal pemberian nama itu hal yang mudah, tidak ada sulitnya, dan Singapura juga saya kira masih cukup bijak untuk tidak mempermasalahkan lebih jauh.

Tapi menurut saya, ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua terutama tentunya presiden dan pemerintah untuk merefleksi diri kembali, seperti apa posisi negara kita di dunia internasional, terutama di hadapan negara-negara tetangga. Apakah kita mau menjadi negara yang besar, berdaulat, berwibawa dan tentunya mempunyai kekuatan (sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara lain).

Sekali lagi kalau kita bicara soal kedaulatan, mau tidak mau kita harus bicara soal kekuatan, kekuatan di sini pertama-tama bukan kekuatan militer tapi kekuatan ekonomi. Kenapa ? Karena di era globalisasi sekarang ini medan perang bukan lagi dengan tank di darat atau laut dan udara, medan perang ada di dunia bisnis atau perang ekonomi.

Fakta menunjukkan bahwa sekarang ini kita sudah dikuasai oleh asing termasuk Singapura dan Malaysia, silakan Anda cek sendiri bank-bank dan perusahaan telko di Indonesia sudah dikuasai Singapura dan Malaysia.  Jadi tidak ada alasan bagi presiden SBY untuk merasa bangga dan besar kepala bahwa beliau secara tegas tetap pada pemberian nama kapal perang KRI Usman Harun. Hal tersebut tidak membuktikan apapun.

Jika Indonesia ingin menjadi negara yg berdaulat, berwibawa dan dihormati oleh negara lain terutama negara-negara tetangga dekat, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pembangungan ekonomi.

Dan pembangunan ekonomi hanya bisa dilakukan jika pemerintah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan jika hukum dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu.  Pemerintah hanya bisa bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan hukum .jika dipimpin oleh seorang presiden yang (tidak hanya) bersihtapi juga tegas, berani serta punya visi.
 

Thursday, January 30, 2014

Banjir Besar di Indonesia, satu lagi Kebodohan Yang Dilestarikan

Tahun 2014 diawali dengan banjir besar, tidak hanya di Kampung Pulo, yg setiap tahun memang menerima kiriman banjir dari Bogor, tapi juga banyak lokasi lainnya di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di puluhan lokasi lainnya di Indonesia. Bahkan di Menado bukan lagi banjir yg terjadi tapi air bah.   Beberapa lokasi di Jawa Tengah juga mengalami banjir yang sangat parah.

Saya bukan ahli tata kota, juga bukan ahli sumber daya air, bukan insinyur sipil yang paham soal waduk, bendungan atau tanggul air. Saya hanya orang awam biasa. Tapi sebagai orang awam biasa, saya masih bisa memberanikan diri untuk mengatakan bahwa peristiwa banjir besar tahun 2014 ini adalah semata-mata kebodohan kita - tepatnya pemerintah Indonesia -.

Dengan cara pikir "bodo-bodoan" saja, siapapun tahu bahwa banjir terjadi karena permukaan tanah tidak mampu menyerap air hujan yg turun, air yg tidak terserap ini kemudian mengalir ke sungai. Karena debet air yang terlalu tinggi maka sungai meluap sehingga terjadilah banjir. Di beberapa tempat, kondisi saluran begitu buruknya sehingga air terhambat mengalir ke sungai dan menimbulkan banjir.

Pertanyaannya adalah kenapa kemampuan tanah dalam menyerap air rendah, dan semakin rendah dari tahun ke tahun.  Tidak lain tidak bukan, hal itu (dalam pemikiran saya orang awam biasa ini) disebabkan karena alih fungsi lahan, daerah resapan air diubah fungsinya jadi gedung, hutan dibabat habis tanpa sisa dan tidak ada penghijauan kembali.

Tentu penyebab banjir bukan hanya itu, banyak faktor lainnya seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, saluran drainase yang tersumbat dan tidak terawat dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya kita tahu penyebab utama banjir tersebut, yaitu karena adanya kerusakan lingkungan di sekitar kita.

Nah di sinilah (dalam bayangan saya) pemerintah harusnya bertindak cerdas dan cepat, kumpulkan saja para ahli teknik, insinyur sipil dsb dan membuat rencana pengendalian banjir yg komprehensif. Buat target jangka panjang dan target jangka pendek, tentu masing-masing dengan rencana kegiatan yg harus dilakukan.

Buatlah rencana kegiatan mulai dari hal-hal yang sederhana dan bisa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat (misalnya kampanye membuang sampah secara tertib dan membuat biopori), lalu kegiatan yg membutuhkan biaya yg lebih besar (misalnya pemilik Villa di puncak diwajibkan menggali sumur resapan), setelah itu baru proyek besar yang membutuhkan anggaran besar yang harus dipenuhi dengan APBD atau APBN (misalnya membangun kanal atau waduk).  Dalam skala yg lebih tinggi lagi, pemerintah harus membuat Undang-Undang misalnya perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) diwajibkan melakukan penghijauan kembali atas hutan yang telah ditebang, tentu dengan penerapan hukum yang tegas.

Terus terang, saya tidak melihat ada itikad baik dan cerdas dari pemerintah untuk mencari solusi komprehensif untuk mengatasi banjir ini.  Sehingga kita tidak perlu heran, bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, bencana banjir ini masih akan menimpa kita. 

Itulah kebodohan yang dilestarikan..

 
 

Friday, December 27, 2013

Belajar dari Malaysia (3)

Menjelang akhir tahun 2013 ini, saya bertemu dengan seorang teman yg sudah hampir tiga tahun tinggal dan bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia.  Dia pulang ke Indonesia untuk merayakan tahun baru bersama keluarga.

Selalu ada hal menarik yg bisa kita pelajari dari negara lain, yg dibutuhkan hanyalah itikad baik dan rasa ingin tahu, dan tentu keinginan untuk memperbaiki hal-hal yg masih kurang baik di negara kita.

Ada beberapa info menarik yang saya dengar dari teman ini, tapi saya hanya ingin membahas satu hal saja, yaitu bagaimana Malaysia mengelola pajak.  Ada dua hal yg saya catat dari diskusi soal pajak di Malaysia ini..

Bagaimana mengelola pajak yang baik,  salah satunya adalah secara online, dimana sistem dibuat transparan dan tidak ada peluang terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pajak bersama dengan wajib pajak tentunya.   Seluruh proses dilakukan secara online, memasukkan data penghasilan dan pengeluaran, perhitungan besaran pajak hingga proses bayarnya.  Dalam hal ini tentu pajak pribadi atau perorangan, tapi saya kira bisa diterapkan juga untuk perusahaan atau badan usaha lainnya.

Dengan cara online maka tidak ada kemungkinan bahwa kita harus berjumpa dengan petugas pajak, yang mau tidak mau merupakan pintu masuk ke kongkalikong untuk melakukan penyelewengan bersama.

Hal yang kedua adalah bagaimana pemerintah Malaysia "mengatur" atau "mengarahkan" pola belanja masyarakat.  Saya kira ini satu ide inovatif yang sangat bagus, dan tentu bisa juga diterapkan di Indonesia (dengan syarat pemerintah peduli dan punya itikad baik).

Jika seseorang membelanjakan uang atau penghasilannya untuk beberapa benda tertentu misalnya komputer atau buku, maka penghasilan kena pajaknya menurun.  Ini semacam insentif bagi masyarakat yang membeli buku dan/atau komputer. Kenapa ? karena buku dan komputer digunakan atau bisa digunakan untuk mencerdaskan orang untuk proses belajar.

Hal yang ketiga, jika seseorang melakukan kelebihan bayar pajak, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan. Semua perhitungan dilakukan secara online, berapa penghasilan dan berapa pengeluaran termasuk rincian pengeluaran (seperti buku atau komputer tadi).  Bagaimana bukti pengeluaran ?  Pemerintah mewajibkan setiap warga wajib pajak untuk menyimpan semua bon pembelian barang (yang dicatat dalam laporan pajak) selama tujuh tahun.  Pemeriksaan keabsahan data yg dimasukkan dalam laporan pajak akan dilakukan secara acak sewaktu-waktu (dengan memeriksa bon pembelian tersebut). Jadi jangan coba-coba Anda berbuat curang misalnya memalsukan pengeluaran tertentu, jika sampai ketahuan Anda harus membayar denda yang cukup banyak untuk membuat Anda menyesal.

Demikian "pelajaran berharga" dari Malaysia, jika cara tersebut diterapkan di Indonesia, termasuk ke perusahaan-perusahaan, saya yakin kejahatan pajak bisa diminimalkan, tidak ada tempat bagi orang seperti Gayus Tambunan demikian pula kasus penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh Asian Agri bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Tinggal satu hal saja yang kurang yaitu itikad baik dari pemerintah yang cerdas dan punya visi.

Tuesday, December 24, 2013

Selamat Natal (?)

Menjelang Natal di Indonesia selalu muncul kembali perdebatan tentang boleh tidaknya umat muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani/Kristen.

Saya tidak ingin menyampaikan pandangan pribadi saya atas hal ini, saya hanya ingin mencantumkan beberapa link web/blog dari beberapa orang yg punya pendapat tentang isu ini.

Kajian hukum mengucap Selamat Natal.

Natal: memutuskan hubungan kekeluargaan atas nama Islam ?

Tak habis pikir pada halal haram Selamat Natal.

Ketua MUI: Umat Islam mengucapkan Selamat Natal: tidak masalah

Selamat Natal buat Anda yang merayakannya, semoga damai Tuhan menyertai kita semua.

Monday, December 09, 2013

Soal kemacetan di Jakarta: logika bengkok dari Pemerintah Indonesia

Anda yang tinggal atau bekerja di Jakarta, tentu merasakan sendiri dari hari ke hari tingkat kemacetan semakin parah.  Kalau dulu berangkat ke kantor dari rumah cukup jam setengah enam pagi, sekarang (mungkin) harus jam lima seperempat.  Kalau dulu (katakanlah setengah tahun yg lalu), pulang dari kantor jam lima sore, jalan di sekitar Patung Tani masih agak longgar, sekarang mungkin jam lima sore putaran Patung Tani sudah macet.

Titik awal kemacetan saya amati juga sudah bergeser, jika Anda datang dari arah Stasiun Cikini, menuju arah Metropole kemudian ke jalan Diponegoro, katakanlah setengah tahun yg lalu, pada sore hari sekitar jam setengah enam, kemacetan biasanya akan mulai di pertigaan Metropole, sekarang ini pada jam yang sama, awal kemacetan sudah bergeser maju, sudah mulai dari Stasiun Cikini.

Kemacetan di Jakarta sudah terjadi sejak sehingga lama sudah tidak lagi dilihat sebagai hal yang aneh.  Bagi saya yang jauh lebih aneh adalah sikap pemerintah dalam hal ini pak Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono berserta menteri-menterinya.......

Pertama: pernyataan Presiden SBY saat ditanya soal kemacetan Jakarta oleh  Kepala Negara lain, pak SBY menyatakan dirinya malu dan merasa tertusuk (oh betapa pedihnya ?).  Lengkapnya sebagai berikut: “Saat pertemuan ASEAN Summit di Brunei, saya juga seperti tertusuk bertemu teman saya yang perdana menteri. Ada yang bertanya, Pak (SBY), di Jakarta dari airport ke down town (pusat kota) bisa dua jam yah,” kata Presiden saat menerima kunjungan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).


SBY juga menegaskan bahwa beliau tidak bisa berbuat banyak, karena kemacetan adalah tanggung jawab Gubernur.

Pertanyaan saya: apakah pantas seorang presiden menjawab seperti itu, tidak ada sikap gentleman, tidak ada sikap seorang leader, tidak ada sikap seorang negarawan, yang ada adalah mengeluh (malu dan merasa tertusuk) dan melemparkan tanggung-jawab ke orang lain (gubernur).

Alangkah bijaknya jika pak SBY menjawab demikian: "Betul memang kami menghadapi masalah serius dengan transportasi di Jakarta dan sudah menjadi komitmen saya untuk bersama dengan Gubernur mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah ini...."

Kedua: soal kebijakan mobil murah atau LCGC (Low Cost Green Car), mengenai hal ini sudah saya bahas di posting sebelumnya. ..Presiden SBY menyatakan bahwa mobil murah diperuntukkan bagi angkutan pedesaan, (maksudnya bukan untuk kota besar seperti Jakarta ?).  Ini saya kira pernyataan yang aneh bin ajaib dan diucapkan oleh seorang yang tidak paham permasalahan (kalau kita tidak diijinkan menggunakan kata bodoh karena terdengar kasar).

Jika betul mobil murah diperuntukkan bagi angkutan pedesaan, pertanyaan saya: "bagaimana mengatur distribusinya ? bagaimana membatasi atau melarang orang kota yang membelinya ? lalu, apakah betul masyarakat pedesaan membutuhkan mobil untuk transportasi mereka di pedesaan ? apakah mobil hendak dipakai untuk pergi ke sawah atau ke pasar ? ataukah mobil dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen ?"

Sederet pertanyaan sederhana yang saya yakin pak SBY gak bisa jawab, karena statement beliau dari awal sudah tidak tepat dan menunjukkan ketidakpedulian beliau.

Faktanya jalan-jalan di Jakarta saat ini sudah mulai dipenuhi oleh mobil-mobil baru dan murah tersebut, seperti Daihatsu Ayla dan Toyota Agya, dan saya yakin pula bahwa ini adalah penambah kemacetan Jakarta yang sudah parah menjadi semakin parah.

Ketiga: soal kemacetan, pemerintah sudah kehilangan fokus.  Apa yang sesungguhnya dibutuhkan adalah transportasi publik yang massal, yang aman dan nyaman.  Bukan mobil pribadi yang sudah jelas akan memperparah kemacetan sekaligus menambah tingginya konsumsi BBM serta menambah polusi udara.  Tingginya konsumsi BBM secara langsung akan menambah tingginya subsidi BBM yang lagi-lagi dikeluhkan oleh pak SBY (presiden yang begitu gemar mengeluh).

Sekali lagi disini terlihat bahwa pemerintah belum sanggup berpikir secara terintegrasi dalam skala yang luas dan dalam jangka panjang.

Soal pemerintah yg hilang fokus ini juga terlihat dari pernyataan atau argumen pemerintah "...rakyat miskin juga berhak membeli mobil...." atau "....jangan halangi orang miskin untuk memiliki mobil sendiri...."   Sekali lagi isunya bukanlah bagaimana menyediakan mobil murah (entah itu buat orang miskin atau orang kaya) tapi bagaimana menyediakan transportasi publik yang murah, aman dan nyaman, sehingga bukan hanya orang miskin saja  yang mau menggunakan transporasi tersebut, tapi bahkan orang kayapun mau menggunakannya.

Logika dan argumen pemerintah yang terbolak-balik, tidak konsisten dan tidak terintegrasi, lagi-lagi menunjukkan pemerintah kita tidak cerdas.

Wednesday, October 09, 2013

Oleh-oleh (permenungan) dari Pameran Alutsista TNI AD di Monas

Saya termasuk penggemar hal-hal yang berbau kemiliteran, baik itu teknologi persenjataan, strategi/teknik perang, bahkan sejarah perangpun saya tertarik. Itu sebabnya begitu saya dengar ada pameran senjata TNI AD di Monas, saya sempatkan hadir ke sana.

Pameran persenjataan selalu menarik bagi saya, apalagi jika yang dipamerkan adalah apa yg memang sudah dimiliki dan dioperasikan oleh bangsa kita sendiri.

Bagi kita yg sudah dewasa dan berpendidikan (atau setidaknya merasa berpendidikan), menonton pameran tentu tidak sekedar menonton, tetap ada proses pemikiran dan permenungan (tentunya bagi bangsa ini), banyak  pertanyaan kritis yg muncul, yang perlu kita cari jawabnya, dan jika belum bisa bertemu dengan pihak yg kompeten menjawab, setidaknya menjadi sumber pemikiran dan analisa kita sendiri dulu.....

Dari sekian banyak yang dipamerkan, ada beberapa objek yang menarik bagi saya sekaligus menjadi sumber pemikiran yaitu tank tempur utama Leopard 2A4, helikopter angkut Mi 35 dan meriam howitzer FH-2000.

Leopard 2A4

Siapapun yang gemar dg persenjataan tentu tahu bahwa Leopard 2A4 bukan sembarang tank, ini tank kelas berat, biasa disebut MBT (main battle tank), sekekas dengan M1 Abrams dari Amerika dan Challenger dari Inggris, beratnya lebih dari 60 ton, bisa terbayang bagi Anda, berapa besar energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan seberat 60 ton, konsumsi bahan bakarnya rata-rata 4 liter untuk setiap kilometer (cek Wikipedia).

Yang menjadi pertanyaan saya adalah seberapa besar urgensinya Indonesia memiliki tank ini ? terlebih lagi kalau kita lihat kondisi ekonomi negara yang sudah terpuruk saat ini. Baru dua hari lalu tepatnya 7 Oktober 2013, Ivan Hadar di Harian Kompas menulis bahwa hutang Indonesia saat ini sudah mencapai Rp 2.156 Trilyun (artikelnya berjudul Mewariskan Utang).

Dilihat dari sudut pandang pertahanan keamanan, apakah memang saat ini sudah ada ancaman nyata yg harus dihadapi dengan tank sekelas Leopard ?  Siapakah potensi terbesar musuh kita saat ini ? China ? Malaysia ? Singapura ?  Kalau memang negara-negara tersebut kita anggap sebagai musuh maka saya kira medan perangnya bukan di perbatasan Kalimantan atau di Laut Cina Selatan.

Perang di era global saat ini bukan lagi perang fisik dengan lempar granat dan bayonet, perang jaman kini lebih banyak terjadi di pasar ekonomi atau bursa saham.  Faktanya banyak perusahaan nasional Indonesia yg sudah dikuasai asing, silakan Anda cek sendiri bagaimana dunia perbankan Indonesia sudah dikuasai asing, bahkan sektor telekomunikasi juga (Indosat, XL,  termasuk sebagian Telkomsel).  Demikian pula sektor-sektor lain, nyaris tidak ada bagian yg tidak dikuasai oleh pihak asing.

Sekali lagi dalam kondisi seperti ini, apakah masih relevan (setidaknya dalam skala prioritas) kita menghabiskan anggaran negara untuk membiayai pembelian dan pengoperasian tank berat sekelas Leopard.

Kebetulan pula, kira-kira satu tahun yg lalu saya bertemu dengan seorang purnawirawan perwira tinggi mantan direksi di PINDAD.  Beliau mengatakan bahwa PINDAD saat ini sebetulnya sudah mampu membuat kendaraan lapis baja beroda rantai, hanya satu bagian yang PINDAD belum mampu yaitu membuat kubah atau turret. Ini adalah bagian atas tank, yang bisa berputar dan tempat dimana meriam diletakkan.  Mantan direksi PINDAD ini menyayangkan bahwa pemerintah tidak atau belum mau meningkatkan kemampuan PINDAD agar mampu juga membuat turret.

Pada saat di Monas saya melihat Leopard, saya teringat ucapan mantan pejabat PINDAD tadi, seandainya saja anggaran yg dialokasikan untuk membeli Leopard diinvestasikan ke PINDAD.....

Helikopter Angkut Mi 17

Melihat Mi 17, reaksi pertama adalah kagum melihat sosoknya yang sangat besar dan terkesan sangar.  Tapi pertanyaan yang sama muncul dengan pada saat saya melihat Leopard.  Isunya juga sama setidak-tidaknya bagi saya, seberapa besar urgensi kita memiliki helikopter raksasa sekelas Mi 17.

Ndilalah (bahasa Jawanya kebetulan), sebetulnya PTDI juga memproduksi helikopter angkut Puma atau Super Puma.  Saya bertanya-tanya dalam hati kenapa TNI AD tidak menggunakan produk dari PTDI saja ? apakah memang mutlak kebutuhan AD adalah helikopter raksasa yang hanya bisa dijawab dengan Mi 17 ?
Kelas Puma dengan kapasitas angkut 16 orang tentu berbeda dengan Mi 17 yang sanggup membawa 30 tentara, tapi apakah hanya daya angkut saja yg menjadi bahan pertimbangan ? 

Wallahualam, saya tidak tahu, tapi dengan pengetahuan saya yang terbatas, saya menyayangkan kebijakan pemerintah untuk membeli helikopter ini.  Dalam pemikiran sederhana saya (imho), seharusnya produk dalam negeri haruslah diberi prioritas tertinggi.....

Meriam FH-2000


........  mohon maaf bersambung

Monday, September 30, 2013

Mobil Murah: Kebijakan Aneh dari Pemerintahan yg Tak Punya Visi

Beberapa waktu terakhir ini, ada satu isyu baru yang ramai menjadi perbincangan masyarakat. Mobil murah atau pemerintah menyebutnya dg istilah keren: LCGC (Low Cost Green Car).

Mungkin banyak orang yang senang dengan kebijakan ini, karena sekarang orang berkantong terbatas mendapat peluang lebih besar untuk bisa membeli dan memiliki mobil sendiri. Sepintas lalu mungkin betul, tapi jika kita telaah dalam-dalam dengan cermat, Anda akan sependapat dengan saya bahwa dengan kebijakan tersebut sebetulnya pemerintah sedang membodohi rakyat, pemerintah tidak konsisten dan tidak punya visi yang jelas.   Kenapa ?

1. Konsep mobil murah yg diperkenalkan pemerintah, bisa dijual murah bukan karena ada kandungan  komponen lokal yg tinggi, yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri tapi bisa murah karena ditiadakannya pajak penjualan barang mewah.

2. Dengan dihapuskannya pajak penjualan barang mewah tersebut, maka potensi penerimaan negara dari pajak berkurang. Majalah Bloomberg Businessweek Indonesia melaporkan dengan target penjualan mobil murah sebanyak 30.000 unit tahun ini, maka potensi penerimaan pajak yang hilang sebesar Rp 285 Milyar.

3. Betul bahwa kebijakan ini akan menggerakkan roda perekonomian, mendorong industri mobil berinvestasi dan membuka peluang lapangan kerja baru, tapi pihak yang paling diuntungkan tetaplah Industri otomotif (yang nota bene semuanya perusahaan asing, karena Indonesia tidak punya industri mobil nasional).  Industri otomotif asing paling diuntungkan sebab dengan insentif bebas pajak ini mereka berpeluang menggenjot pemasaran dan mendapatkan keuntungan maksimal.

4. Di lain pihak penambahan mobil dalam jumlah besar akan menyebabkan kemacetan yang saat ini sudah parah menjadi semakin parah. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan, karena jalanan macet, mobil tidak bsia bergerak optimal, dan biaya yang sudah dibayarkan oleh rakyat untuk membeli mobil menjadi sia-sia.  Jika saja pemerintah kita cerdas, maka kebijakan yang diambil bukanlah membebaskan pajak supaya mobil bisa menjadi murah tapi membangun transportasi publik yang nyaman sebanyak mungkin.  Sayang sekali fakta menunjukkan bahwa pemerintah sepertinya tidak cerdas.

5. Kebijakan mobil murah tanpa pajak ini sama sekali tidak mendorong tumbuhnya industri mobil nasional, karena pemerintah tidak punya strategi industri otomotif yang jelas, setelah lebih dari 40 tahun, kandungan lokal hanya 40% dan mencakup komponen tidak penting (lebih detail diungkap oleh Lin Che Wei di Mingguan Tempo edisi 30 Sept - 6 Okt 2013).

6. Kebijakan mobil murah yang aneh dan ajaib ini jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan energi. Pada saat pemerintah mengeluhkan tingginya subsidi BBM yang menggerogoti anggaran negara, pemerintah justru memacu konsumsi BBM dengan mobil murah ini. Jelas sekali pemerintah tidak punya visi dan belum bisa berpikir konsisten.

Secara keseluruhan rakyat (sekali lagi rakyat) yang dirugikan, rakyat didorong untuk berperilaku konsumtif, membeli mobil sendiri, yang ujung-ujungnya mobil tersebut tidak bisa digunakan secara optimal karena jalanan macet. Transportasi publik yang memadai tetap tidak tersedia.....

Mau kemana negeri ini, mau dikemanakan bangsa ini.......   

Jangan mau Anda dibodohi, setidaknya di level ide, pikiran dan gagasan, kita tahu bahwa pemerintah sedang membodohi kita......   Setidak-tidaknya kita masih bisa berpikir merdeka.....

Sunday, July 07, 2013

Belajar dari Malaysia (2)

Saya tidak ingin meremehkan bangsa sendiri, apalagi jika kita bicara tentang Malaysia, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai "musuh".  Namun data historis dan fakta menunjukkan bahwa tidak ada salahnya kita rendah hati dan mengakui bahwa Indonesia perlu dan bisa belajar banyak dari Malaysia.  Kenapa Malaysia ? karena ada sangat banyak kesamaan antara Indonesia dengan Malaysia (sama-sama negara berkembang, sama-sama ras Melayu, sama-sama negara bekas jajahan, sama-sama mayoritas Muslin, sama-sama di Asia Tenggara, sama-sama beriklim tropis dsb).

Harian Kompas, edisi Jumat, 5 Juli 2013 lalu memuat satu berita yg menarik perhatian saya.  Malaysia bertekad menjadi negara maju pada 2018, dua tahun lebih cepat dari target semula tahun 2020.  Jujur saja, berita ini langsung menyita perhatian saya, beda sekali reaksi saya dengan beberapa waktu pada saat membaca berita SBY mencanangkan Visi Indonesia 2030.

Sekali lagi bukan bermaksud merendahkan kemampuan bangsa sendiri, tapi kita harus jujur dan berbesar hati mengakui kondisi kita saat ini.   Saya tidak ingin terjebak dalam debat tentang mampu atau tidak kita mencapai cita-cita tersebut.  Tapi kita punya satu pertanyaan yang bersama-sama perlu kita jawab.

Pertanyaannya adalah: dengan cara apa kita mau mencapai cita-cita tersebut ? prasyarat apa yg harus dipenuhi ?  tantangan terberat apa yg dihadapi ?  sikap mental seperti apa yg harus dimiliki oleh bangsa kita (terutama oleh para pemimpin, aparat keamanan, politisi, anggota DPR dsb).

Jujur saja.... sekali lagi jujur saja.... kalau saya melihat kondisi bangsa kita saat ini, saya tidak yakin cita-cita mulia Bapak Presiden SBY tentang Indonesia Maju pada tahun 2030 bisa tercapai.

Pertama, lihat saja, bagaimana korupsi menggerogoti bangsa ini, korupsi di mana-mana, mulai dari tingkat tertinggi sampai rakyat miskinpun korupsi. Celakanya lagi hukum mandul terhadap korupsi.  Koruptor dihukum ringan, diberi remisi pula.  Koruptor tidak disita hartanya, tapi malah jadi bintang di televisi (misalnya Angelina Sondakh), hukuman seorang yg korupsi milyaran rupiah, tidak beda jauh dari hukuman terhadap seorang pencuri sandal.

Kedua, mental aparat kepolisian yang korup.  Kasus yang paling hangat dan masih dalam proses adalah kasus pengadaan simulator oleh Korlantas Polri.  Aneh bin Ajaib bahwa seorang Jenderal polisi bintang satu bisa punya harta milyaran rupiah, mobil dan rumah dimana-mana.  Kasus ini mengingatkan beberapa tahun yang lalu ramai menjadi berita sejumlah petinggi kepolisian yg mempunyai rekening gendut (kekayaan milyaran rupiah).  Bahkan belum lama ini ada berita seorang Bintara polisi di Papua dengan kekayaan hingga Rp 1,5 Trilyun.  Terakhir ada kasus penangkapan dua perwira polisi di Markas Besar Polri membawa uang Rp 200 Juta, diduga hendak menyuap seorang petinggi kepolisian untuk keperluan mutasi dan promosi.

Ketiga, mencapai cita-cita yg tinggi tidak mudah, tidak ada jalan pintas, tidak ada cara instan, yg dibutuhkan adalah etos kerja keras, tekun, rajin, tangguh.  Bagaimana bangsa ini mau menuju ke pencapaian yang tinggi jika kita manja, mau hidup enak, mau kaya dengan cara mudah dan cepat, boros, menghambur-hamburkan uang dsb.   Ini fakta, bahwa bangsa kita banyak memboroskan uang untuk hal-hal yg tidak primer sifatnya, contoh sederhana saja, untuk pelantikan gubernur Jawa Tengah dianggarkan Rp 1 Milyar.  Contoh lain berapa anggaran untuk gaji dan tunjangan para anggota Dewan yg terhormat (silakan googling sendiri), belum lagi anggaran untuk studi banding keluar negeri.  Itu hanya dua contoh yg saya tampilkan, silakan Anda perluas sendiri ke aspek yang lain, saya yakin ada banyak sekali bukti & fakta.

Keempat, mencapai cita-cita tinggi, kita harus punya rencana detail, ada tahapan dan ada indikator keberhasilannya. Jujur saja, apakah kita pernah punya rencana yg detail, lengkap, terukur ?  Tidak usah dalam skala nasional, dalam skala lokal saja di tingkat propinsi, DKI Jakarta, soal banjir sudah puluhan tahun tidak tersolusi, hal yg sama dengan macet.  Sekarang ini, hujan sepuluh menit saja, jalanan sudah tergenang, saluran pembuangan air mampet semua, sungai penuh sampah, sementara di hulu daerah Bogor, Puncak dan Cianjur, pohon ditebang untuk dibuka lahan tempat membangun Villa milik para petinggi dari Jakarta. Daerah resapan air ditutup dengan beton dan aspal.  Rencana apa yg sudah pernah dibuat untuk mengatasi banjir dan macet di Jakarta ?  bagaimana rencana itu dilaksanakan ?

Kelima, seluruh elemen bangsa harus bersatu padu, bahu membahu untuk mencapai cita-cita kita, visi akan negara yg maju dimana masyarakatnya hidup aman, nyaman adil dan sejahtera.  Hal itu hanya bisa dicapai jika kita fokus mengarahkan segala sumber daya dan energi kita untuk membangun peradaban tersebut.  Bagaimana kondisi kita saat ini ?   Jangankan bersatu dan sinergi,


bersambung

 



Friday, June 28, 2013

Belajar dari Hong Kong (kalau mau maju.....)

Minggu lalu saya berkesempatan mengunjungi Hong Kong untuk sebuah liburan singkat selamat empat hari.
Ini adalah kunjungan saya yang kedua ke Hong Kong setelah kira-kira tahun 2001 saya mengunjungi negeri ini untuk keperluan dinas.

Kesan sepintas yang saya dapat adalah negeri ini sangat teratur dan tertata rapi, relatif bersih dari sampah dan polusi udara juga nyaris tidak ada.  Tapi dari semua hal, saya kira transportasi di Hong Kong adalah hal yang paling mengagumkan.  Pilihan transportasi yang beragam, dengan informasi yang lengkap, jadual yang jelas, metode pembayaran baik berlangganan dengan kartu prepaid Octopus atau dengan kartu sekali jalan yang bisa dibeli dengan mudah di mesin otomatis di setiap stasiun MRT. 

Tidak mengherankan bahwa beberapa sumber melaporkan tingkat penggunaan transportasi publik di Hong Hong adalah yang tertinggi di dunia (sekitar 90%).  Silakan cek salah satu referensi di Wikipedia.  Sumber lain menceritakan kisah sukses Hong Kong (dan Singapura) dalam mengelola transportasi dan masalah perkotaan, sebuah studi oleh Murdoch University.

Penyediaan transportasi publik yang bagus dan nyaman terkait langsung dengan keinginan atau kebutuhan orang untuk memiliki mobil pribadi, ujungnya adalah konsumsi bensin dan polusi udara yang ditimbulkannya.

Selain itu pemerintah Hong Kong menerapkan peraturan pembatasan kendaraan pribadi atau lebih tepatnya peraturan yang mempersulit orang yang hendak memiliki kendaraan pribadi, di antaranya pajak yang tinggi, semakin besar dan mewah ukuran mobil semakin tinggi pajaknya.

Selain soal transportasi, kita di Indonesia juga bisa belajar tentang banyak hal yang lain, bagaimana pemerintah Hong Kong bisa mengelola sebuah negara yang kecil dengan tingkat densitas penduduk yang sangat tinggi (lebih dari 6.000 orang per km2, cek di Wikipedia. Bagaimana mengelola sampah misalnya, atau bagaimana menyediakan air bersih dan listrik, bagaimana membuat drainase pembuangan air yang bagus, -asal tahu saja, belum pernah ada berita banjir di Hong Kong-.

Tapi sebelum sampai pada hal-hal yang terlihat "mengagumkan" bagi kita di Indonesia, hal-hal yang modern dan canggih tentang Hong Kong, ada baiknya juga kita belajar bagaimana hukum di Hong Kong memerangi korupsi, bagaimana koruptor diperlakukan.  Bagaimana pemerintah Hong Kong tidak main-main dalam berperang melawan korupsi, bahkan badan antikorupsi Hong Kong secara frontal dan berani mati berhadapan dengan institusi kepolisian yang korup

Beranikah kita mengikuti jejak Hong Kong ?  Lebih tepatnya beranikah Kepala Negara kita memimpin perang terhadap korupsi seperti telah dilakukan oleh Hong Kong ?

Thursday, April 11, 2013

Soal BBM, Pemerintah Tidak Cerdas dan Tak Punya Visi

Konsumsi BBM yang sangat tinggi di Indonesia, sesungguhnya bukan masalah baru. Ini masalah klasik, sudah bertahun-tahun kita hadapi.  Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran negara yang cukup besar untuk membayar subsidi BBM ini. Reportase dari Koran Sindo tanggal 18 Maret 2013 menyampaikan bahwa volume BBM bersubsidi untuk tahun 2013 diperkirakan mencapai 46 Juta Kiloliter.

Problem bagi pemerintah adalah tingginya subsidi BBM ini yang membebani APBN, yang dari tahun ke tahun terus naik.  Solusi yang biasa dilakukan adalah menaikkan harga BBM, yang ujung-ujungnya menuai demo dari masyarakat dan memacu inflasi.

Yang lucu dan aneh adalah, selama bertahun-tahun pemerintah tidak pernah berhasil mengatasi masalah ini.  Jangankan mengatasi masalah, mengenali sumber masalahnya saja, saya kira pemerintah belum sampai. 

Di salah satu SPBU, ada spanduk seperti di bawah ini:

Atau kadang-kadang, di jalan raya Anda bisa menemukan mobil dengan stiker seperti ini:


Dua gambar di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya visi. Pertama bahwa masalah tingginya konsumsi BBM bukan masalah dari kendaraan dinas, instansi pemerintah dan TNI/POLRI.  Seandainya kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM bersubsidi, kita hanya memindahkan pos pengeluaran anggaran dari semula subsidi BBM sekarang berpindah ke anggaran pembelian BBM di instansi pemerintah.

Bagaimana dengan ratusan ribu mobil lainnya, yang mayoritas adalah kendaraan pribadi, bukan bus umum atau truk.  Ratusan ribu kendaraan pribadi tersebut terus setiap hari terus mengkonsumsi ribuan liter bensin setiap hari, sekaligus mengotori udara dengan polusi dan menciptakan kemacetan di mana-mana.

Berita terbaru yang saya baca di media, bahwa Pertamina akan menggunakan teknologi IT untuk memonitor/membatasi pembelian BBM bersubsidi.  Setiap mobil akan dipasangi RFID, demikian pula setiap nozle pipa bensin di SPBU akan diberi RFID.  Setiap liter bensin yang masuk ke setiap mobil akan dimonitor dan dihitung, dengan demikian bisa diberi batas, pada satu angka tertentu secara otomatik pompa bensin akan mati tidak lagi bisa mengisi bensin pada mobil tersebut.

Solusi canggih sekaligus tidak tepat dan mubazir. 

Menurut saya, sekali lagi menurut saya, akar dari masalah ini adalah tidak adanya transportasi publik yang memadai, selama tidak ada transportasi publik yang memadai, selama itu pula banyak orang akan membeli kendaraan pribadi. Populasi mobil terus bertambah, kemacetan bertambah, polusi bertambah dan konsumsi BBM naik terus. Data BPS memperlihatkan dalam dua tahun saja (2009 - 2011) jumlah mobil pribadi bertambah lebih dari 20% atau lebih dari 1,6 juta mobil.

Menurut saya, sekali lagi menurut saya, pemerintah harusnya fokus pada bagaimana menyediakan transportasi publik yang baik dan memadai, yang massal, nyaman, tepat waktu dan cepat.  Dan transportasi massal yang baik seperti ini tidak harus kita menggunakan solusi yang mahal dan import dari luar negeri.  Cukup kita menggunakan teknologi KRL yang sudah bisa dibuat sendiri oleh PT INKA, teknologinya sederhana dan relatif murah kalau dibandingkan dengan subway misalnya. 

Jika transportasi publik yang bagus tersedia, saya yakin orang tidak akan berlomba-lomba membeli mobil pribadi, untuk apa beli mobil bagus dan mahal hanya untuk habiskan waktu berjam-jam di kemacetan.

Masalahnya adalah: seberapa cerdas pemerintah kita dan apakah pemerintah punya visi atau tidak.

Gambar di bawah memperlihatkan KRL produksi PT INKA.



Wednesday, March 27, 2013

Hukum, TNI dan POLRI

Kita yang tinggal di Indonesia berhak merasa khawatir dan resah, bahwa tidak ada jaminan keamanan di negeri ini. Peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, Jawa Tengah oleh sekelompok bersenjata tak dikenal sekali lagi membuktikan bahwa hukum sudah mandul, tidak ada jaminan keamanan, siapapun bisa melakukan apapun, kapanpun mereka mau.

Peristiwa penyerangan Lapas Cebongan terjadi pada Sabtu dinihari, 23 Maret 2013, pk 00.30. Pada peristiwa ini sekelompok orang bertopeng (sekitar 15 orang) menyerbu masuk Lapas Cebongan, setelah sebelumnya menyodorkan surat dari Kepolisian hendak meminjam tahanan. Kelompok ini masuk dengan paksa, merusakkan kamera CCTV, mengancam meledakkan granat, kemudian memaksa masuk ke ruang tahanan dan menembak mati empat orang tahanan pelaku penusukan terhadap Sersan Satu Santoso dari Kopassus, tiga hari sebelumnya. Seluruh rangkaian teror ini dilakukan hanya dalam hitungan belasan menit saja.

Pangdam Jawa Tengah, May Jend Hardiono Saroso sudah menyatakan bahwa anggota TNI tidak terlibat dalam penyerangan tersebut. 

Lepas dari pernyataan apapun dari Pangdam Jawa Tengah, orang bodoh sekalipun akan menghubungkan penyerangan (dan pembunuhan) di Lapas Cebongan dengan peristiwa penusukan terhadap anggota Kopassus tiga hari sebelumnya, yang berakhir dengan kematian Sersan Satu Santoso.
Jika pelaku penyerbuan tersebut bukan tentara seperti pernyataan Pangdam, maka beberapa pertanyaan muncul: kelompok apakah itu ? kenapa mereka bersusah-payah menembaki keempat tahanan yang baru terlibat atas kematian seorang anggota Kopassus, kalau mereka bukan Kopassus kenapa mereka menembak pelaku penusukan seorang Kopassus. Kalau mereka bukan tentara, dari mana mereka mendapatkan senjata api dan granat. Latihan dimana mereka bisa melakukan gerakan cepat, terkoordinasi dan terencana, dan seterusnya…….

Sekali lagi, kita sebagai warga negara berhak khawatir bahwa ada segerombolan orang bertopeng, tak dikenal di luar sana, berkeliaran tak ketahuan tinggal di mana dan datang dari mana, bersenjata api laras panjang, pistol dan granat. Sewaktu-waktu bisa masuk menyerbu Lapas, besok mungkin masuk warung, toko, sekolah atau tempat ibadah lalu menembaki orang yg tidak mereka sukai. Betapa celakanya hidup kita di negeri ini.

Belum lama berselang, kasus serupa terjadi di Baturaja, 7 Maret 2013, ketika sekelompok tentara dari Batalyon Artileri Medan, Martapura menyerang dan membakar kantor polisi di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Empat orang polisi mengalami luka tusuk.

Dalama kasus kedua ini, sangat menarik kita menyimak pernyataan KASAD, Jend. Pramono Edhi: bahwa tentara yang melakukan tindak kekerasan tersebut pasti punya alasan kenapa mereka bertindak demikian....

Apa yang bisa kita simpulkan dari dua peristiwa yang baru saja terjadi ini, saya sendiri punya pemikiran demikian:
1. bahwa tentara tidak punya kepercayaan pada institusi kepolisian, bahwa polisi akan bertindak sesuai hukum, memproses para pelaku kejahatan dengan hukum yang adil
2. bahwa tentara sendiri merasa dirinya ada di atas, terbukti dengan mereka melakukan tindak menghakimi sendiri para pelaku kejahatan, bahkan bila perlu tentara tidak ragu-ragu menghancurkan dan membakar kantor polisi

Dua hal di atas sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sebab jika itu yang terjadi maka tidak ada lagi hukum di negeri ini, yang ada adalah kekuatan dan kekerasan senjata. Pemerintah, negara dan rakyat dilecehkan, bahkan oleh institusi yang dibiayai dari pajak yang dipungut dari rakyat sendiri.

Jika Presiden SBY punya wibawa, ketegasan, keberanian, visi dan sikap yang jelas, saya yakin kekacauan seperti ini seharusnya bisa secara perlahan-lahan diatasi.......

Friday, January 25, 2013

Logika sesat SBY terkait tindak Korupsi

Bahwa bapak presiden SBY tidak serius dalam menangani korupsi saya kira semua orang sudah tahu. Juga bahwa beliau tidak tegas dalam menengahi konflik antara KPK dengan POLRI soal beberapa isu korupsi, saya banyak orang sudah tahu.  Tapi bahwa bapak SBY punya logika berpikir yang sesat tentang perilaku korupsi.....  apakah Anda sudah tahu ?  Saya sendiri baru tahu tadi malam (Kamis, 24 Januari 2013) ketika menyaksikan tayangan Gesture di TV One.

Dalam acara Gesture tersebut ada wawancara dengan Ketua KPK, Abraham Samad, ditampilkan pula rekaman pernyataan presiden soal korupsi yang dilakukan pejabat.  Pernyataan tersebut ternyata diucapkan bapak SBY pada 10 Desember 2012 lalu, beliau antara lain mengatakan: 
".......kasus korupsi yang terjadi karena ketidak-pahaman pejabat......  maka negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat untuk melakukan korupsi tapi bisa salah dalam mengemban tugas-tugasnya....."

Rekaman pernyataan presiden SBY bisa Anda lihat sendiri di youtube: http://www.youtube.com/watch?v=eUgMQV6WE2k silakan dicermati menit 1:08 sampai 1:35.

Menurut saya logika berpikir bapak SBY bukan saja aneh tapi juga sesat.  Hukum tidak mengenal "tidak tahu", lepas dari tahu atau tidak tahu, perbuatan korupsi harus dihukum.

Seandainya hukum di Indonesia merujuk pada pernyataan SBY tersebut, maka saya yakin perilaku korupsi akan semakin subur terjadi di Indonesia.  Para pejabat koruptor dengan mudahnya akan berkilah bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan salah. 

Menurut saya para pejabat yang digaji dengan uang pajak dari rakyat, harus paham prosedur hukum dan harus paham peraturan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.  Jika tidak mampu, seharusnya mereka mundur dari awal, jika merasa mampu mereka harus bertanggung-jawab secara moral untuk mengupayakan kemajuan bangsa ini, tentu dengan tetap mematuhi rambu-rambu peraturan dan hukum.

Jangan salahkan rakyat jika mereka berpikir presiden mereka aneh, tidak tegas, ragu-ragu, lamban dan bahkan sesat......