SBY, wahai SBY.......

SBY, wahai SBY, apa tindakan Anda memberantas korupsi ?

Hari-hari terakhir ini, berita di media TV dan koran ramai sekali memberitakan kisah pemberantasan KPK (bukan korupsi !). Bagaimana aparat kepolisian kelihatan sekali mencari-cari alasan untuk memperkarakan dua pimpinan KPK Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto.

Dengan beredarnya rekaman pembicaraan telepon seluler antara orang-orang yg terkait kasus KPK ini, jelas sekali bagaimana rekayasa dibuat untuk menghancurkan KPK. Jadi unik sekali, pada saat KPK sdh membuktikan komitmennya memberantas korupsi justru pemerintah dan aparat kepolisian melakukan tindakan sebaliknya.

Bagaimana nih pak SBY, komitmen Anda memberantas korupsi ???

Betapa Dahsyatnya Korupsi

Dalam posting saya pada 12 Nopember 2008, saya gelisah dengan penetapan RUU Poronografi dan keyakinan saya bahwa penyakit pornografi merusak akhlak tapi penyakit korupsi merusak segala-galanya termasuk akhlak. Oleh karena itu, perang melawan korupsi haruslah didahulukan.

Membaca satu berita kecil di harian Kompas, edisi 14 Oktober 2009 yg berjudul "Korupsi Lebih Merusak daripada Terorisme" saya merasa "happy" bahwa ternyata ada juga orang lain yang berpikir tentang betapa dahsyatnya bahaya korupsi, hingga bahkan lebih berbahaya dibandingkan korupsi.

Demikianlah yg dikatakan oleh Kol. Udara. Adjie Suradji dalam bedah buku di Kantor Setwapres.

Saya sendiri semakin hari semakin sadar bahwa korupsi adalah akar dari segala akar kejahatan bangsa ini atas dirinya sendiri, yang pada gilirannya nanti akan meruntuhkan sendi-sendi negara ini.

Hal yg paling memprihatinkan adalah tidak adanya komitmen pemerintah Presiden SBY dalam memberantas korupsi ini. Bahkan dalam perseteruan antara POLRI dengan KPK, SBY jelas-jelas bersikap memihak POLRI.

Cintailah (tidak hanya) Batik !

Setelah menjadi "bahan rebutan", akhirnya UNESCO menetapkan bahwa Batik adalah warisan budaya Indonesia. Ini tentu berita baik, tapi jangan keburu seneng dulu, karena masih banyak warisan budaya lainnya yang perlu diperjuangkan agar diakui sebagai milik Indonesia.

Orang Indonesia yang Beragama

Anda mungkin akan tergelitik membaca judul posting ini. Saya sendiri menuliskannya setelah tergelitik oleh sebuah kolom di majalah Tempo, tulisan A. Mustofa Bisri yg berjudul Kiai dan Pesantren Indonesia.

Intinya Bisri mau mengatakan bahwa sebagai orang beragama, seyogyanya pertama-tama kita menyadari "keIndonesiaan" kita. Demikian rumusannya:
Para kiai ”model dulu” selalu menanamkan kepada santrinya bahwa mereka adalah orang Indonesia yang beragama Islam; bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Orang Islam yang kebetulan di Indonesia boleh jadi tidak peduli apa pun yang menimpa Indonesia, tapi orang Indonesia yang beragama Islam tidak bisa tidak memikirkan dan berjuang bagi kebaikan Indonesia. Kecuali mungkin orang yang terbalik akalnya.

Hal yg sama saya kira juga berlaku bagi umat beragama lain baik Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

Seberapa berani SBY Memberantas Korupsi

Saya punya satu keyakinan bahwa akar masalah dari keterpurukan negara ini adalah korupsi. Citra Indonesia sebagai negara terbelakang dan bagaimana Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara lain (misalnya dan terutama oleh Malaysia) disebabkan karena kelemahan pertahanan negara ini. Dan kelemahan pertahanan disebabkan karena keterbatasan anggaran yg sdh habis terserap oleh korupsi.

Pertanyaannya seberapa berani dan seberapa besar komitmen Presiden SBY memberantas korupsi ? Jangan-jangan benar tuduhan banyak pihak bahwa SBY penakut, peragu dan tidak tegas ?

Kisruh antara KPK dengan POLRI saya kira bisa menjadi salah satu contoh indikasi hal tersebut.
Berita yg lebih detail bisa dibaca di harian Kompas hari ini berjudul "Presiden Perlu Segera Turun Tangan"

Menghadapi ancaman Scorpene Malaysia

Pada posting bertanggal 10 Juni 2009 sdh saya singgung soal kapal selam Scorpene milik Malaysia.

Harian Kompas edisi hari ini memuat artikel berjudul "Scorpene dan demam Kapal Selam", bhw di kalangan para pengamat militer kapal selam masih dianggap sebagai senjata maut yg mematikan dan menakutkan.

Dengan datangnya Scorpene, ancaman dari Malaysia terhadap kepulauan Indonesia menjadi semakin nyata. Dua kapal selam mutakhir dengan torpedo berat Black Shark tersebut jelas bukan tandingan kapal-kapal TNI AL. Sedangkan kapal selam Indonesia juga sudah ketinggalan jaman (dua buah type 209 ex Jerman tahun 1981). Seperti kita tahu pepatah mengatakan bhw cara terbaik menghadapi kapal selam adalah menggunakan kapal selam.

Apa yang harus dilakukan Indonesia ?

Berhentilah korupsi, korupsi membuat negara menjadi miskin terjebak hutang. Korupsi mendorong ketergantungan kita ke luar negeri, korupsi menyia-nyiakan devisa dan uang rakyat. Bila negeri ini bebas korupsi, saya yakin Indonesia masih punya sisa anggaran cukup untuk pengadaan persenjataan yang memadai.

SBY vs Munir

Mungkin Anda akan tertawa membaca judul posting ini. SBY lawan Munir, memangnya siapakah Munir itu sehingga bisa dibandingkan dengan SBY.

Munir bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan jenderal, bukan orang kaya dan tidak punya kuasa. Sosoknya kecil kurus dan tidak menarik.

Tapi dibalik itu semua, ada hati yang tulus, tekadnya untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Ada semangat untuk membela kebenaran dan kemanusiaan. Dan lebih lagi ada keberanian dan nyali setebal baja.

Dalam suatu wawancara, Munir menceritakan bagaimana dia menghadapi berbagai teror dan ancaman pembunuhan, tidak hanya Munir yang diteror tapi juga orang tua dan keluarganya. Semua teror dan ancaman yang dialami Munir tidak pernah diceritakan atau diungkapnya ke publik. Alasan Munir, "...kalau saya ceritakan ke orang lain, maka si pen-teror itu telah berhasil menyebarkan teror dan ketakutan ke banyak orang..." begitu kira-kira katanya.

Ancaman yang dihadapi Munir bukan main-main dan bohong, terbukti akhirnya dia mati dibunuh dengan racun arsen dalam penerbangan ke Amsterdam, lima tahun yg lalu.

Munir sudah mati, tapi saya yakin cita-cita luhur dan keberaniannya tidak pernah mati, justru semakin hidup dan berkobar di dalam hati kita semua.

Mengenang Munir - Ia yang Senantiasa Hadir

Tanggal 7 September lima tahun yang lalu adalah hari wafatnya Munir, seorang sederhana bersosok kecil namun bernyali baja dan bercita-cita mulia akan keadilan dan penghormatan atas hak asasi manusia.

Saya ingin mengutip pernyataan Munir yg dimuat di satu kolom di Kompas hari ini 10 September 2009 (halaman 4), sebagai kenangan dan penghormatan atas Munir.

"Hak asasi manusia dalam konteks solidaritas kemanusiaan telah menciptakan bahasa universal dan setara yang melampaui ras, gender, sekat-sekat etnik atau agama. Itulah jalan di mana kita berada di pintu gerbang untuk berdialog bersama dengan semua orang dari berbagai kelompok sosial dan ideologi" (Munir, 1965-2004).

Indonesia 2025

Sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yg besar, jika berani punya mimpi besar dan -tentu saja-keberanian dan tekad baja untuk mewujudkan mimpi besar tersebut.

Dalam pidato kenegaraan di depan DPR, 14 Agustus 2009 lalu, presiden SBY menawarkan sebuah mimpi tentang Indonesia di tahun 2025. Telah ditetapkan 10 sasaran yg hendak dicapai.

Dalam kolomnya di majalah Tempo, Ignas Kleden, seorang ahli sosiologi mengkritisi cita-cita dan mimpi Presiden SBY. Paparan dan argumennya sangat menarik dan mengena menurut saya. Dalam posting ini saya tidak ingin menelaah lebih jauh visi tersebut, tapi saya ingin sampaikan pengamatan langsung secara sederhana atas apa yg terjadi di hadapan kita.

Saya ingin menyoroti beberapa saja dari kesepuluh butir cita-cita SBY tersebut. Pertama, penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten (butir no. 4). Seberapa besar komitmen pemerintahan SBY dalam menegakkan hukum ?, terbukti hingga saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yg tidak ada penyelesaian hukumnya, termasuk kasus pembunuhan Munir.

Kedua: pertumbuhan ekonomi yg terus terjaga dengan kemampuan yg makin mandiri (butir no. 5). Lagi seberapa besar komitmen pemerintah SBY dalam meningkatkan kemandirian ekonomi ?, terbukti seliuruh kebijakan pemerintah yg ada saat ini justru tidak memberi peluang atas berkembangnya ekonomi rakyat ?

Ketiga: tata kelola pemerintahan yg baik dan pemberantasan korupsi (butir no. 7). Sekali lagi seberapa besar komitmen dan keberanian presiden SBY dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yg baik dan pemberantasan korupsi. Dua kasus besar yg baru terjadi akhir-akhir ini menjadi indikasi atas ketidak-tegasan presiden SBY: kasus Bank Century dan kasus penggembosan KPK.

Saya kira cukup 3 contoh kasus di atas menjadi dasar untuk mempertanyakan komitmen presiden SBY. Akhirnya mimpi sebesar, setinggi dan seindah apapun tidak ada artinya bila tidak dibarengi dengan tekad kuat untuk mewujudkannya. Akhirnya jadi seperti si Kabayan yang mimpi di siang bolong sambil tiduran di pinggir ladang.

Perlu kebijakan Berani

Menyambung posting saya per-25 Agustus 2009. Harian Kompas pada tanggal tersebut menurunkan headline yg saya kutip menjadi judul posting ini. Perlu kebijakan berani.

Untuk menerbitkan kebijakan yang pro rakyat dan yang memberi peluang tumbuhnya ekonomi rakyat, sebetulnya hanya dibutuhkan satu hal yaitu niat baik dan keberanian. Apakah pemerintah punya niat dan punya keberanian untuk itu ?

Kita dengar dan lihat bahwa selama ini Presiden SBY sering dituduh sebagai: peragu, penakut. lamban dsb. Sekarang akan kita lihat sendiri apakah hal-hal yg dituduhkan itu benar adanya, atau sekedar tuduhan tanpa dasar.

RI terjebak Impor Pangan

Waktu kecil dulu, di SD saya diajari bahwa Indonesia adalah negara agraris, mayoritas rakyatnya hidup dari pertanian. Indonesia tanahnya subur, apapun yang ditanam akan tumbuh dan menghasilkan buah berlimpah.

Gambaran itu nyaris sudah tidak ada sekarang. Warga desa tak ada lagi yang mau jadi petani, rakyat berbondong-bondong ke kota mencari nafkah. Kebijakan pemerintah juga idem dito alias sami mawon sama saja. Tidak ada kebijakan pemerintah yg mendorong terciptanya kemandirian pangan.

Judul posting ini adalah headline news di harian Kompas edisi 24 Agustus 2009, Senin kemarin.

Kompas menulis demikian: ".... Kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bias industri mengabaikan pengembangan potensi pangan lokal dan pemenuhan kebutuhan pangan warga. Akibatnya Indonesia kian terjebak dalam arus impor pangan. Lebih dari 5 Miliar Dolar AS atau setara Rp 50 Triliun lebih devisa setiap tahun terkuras untuk mengimpor pangan"

Lebih ironis lagi garam sekalipun -produk murah meriah- yg bisa dibuat sendiri dengan mudah oleh masyarakat (karena bahan baku tersedia di alam secara cuma-cuma) ternyata harus diimpor juga. Nilainya gak tanggung-tanggung 1,58 juta ton setara Rp 900 Milyar setahun.

Kapan para penyelenggara negeri ini akan terbuka mata hatinya melihat ironi ini ? Masihkah Indonesia Merdeka ?

Masihkah Indonesia Merdeka ?

Baru saja kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Anak saya kelas 6 SD ikut pawai di sekolahnya. Di kampung-kampung dilakukan macam-macam perayaan perlombaan. Batang pinang didirikan dengan hadiah sepeda di puncaknya. Bendera merah putih dikibarkan di rumah-rumah.

Dua hari kemudian, pesta usai, perayaan satu tahun sekali selesai. Tak lama kemudian bendera akan segera diturunkan. Saya merenung, sudah 64 tahun kita merdeka, sudah 64 kali kita mengulang perayaan ini. Masihkah kita merdeka ?

Jika 64 tahun lalu kita merdeka dari pendudukan Jepang dan Belanda, layaklah kita berpesta.

Bagaimana saat ini ?

Mungkin saya terkesan sinis, dan mudah-mudahan saya keliru. Mudah-mudahan kita tidak lagi dijajah oleh kebodohan kita sendiri, oleh korupsi dan ketamakan, oleh kepicikan dan primordialisme. Dirgahayu Republik Indonesia Tercinta !

Antiklimaks “Pesta” Demokrasi Indonesia

Hasil quick count sementara hari Rabu, 8 Juli 2009 sore ini bahwa SBY hampir dipastikan terpilih kembali sebagai Presiden RI bagi saya merupakan sebuah antiklimaks dari sebuah prosesi “pesta demokrasi”. Saya beri tanda kutip, karena memang Pemilu Indonesia tidak layak disebut sebagai pesta demokrasi.

Pertama bahwa penyelenggaraan Pemilu kali ini adalah yang paling kacau dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Persiapan KPU yang kacau balau dengan DPT yang kisruh, nama calon pemilih yang muncul dobel, banyak muncul nama orang yang sudah meninggal, di lain pihak banyak warga namanya tidak tercantum dalam DPT.

Kedua, bahwa tidak nampak adanya upaya dari KPU atau pemerintah untuk melakukan pembenahan atas berbagai laporan kejanggalan DPT dan keanehan-keanehan lainnya (contoh kasus misalnya surat suara yang belum dipakai ternyata sudah dicontreng). Hal ini menggoda kita untuk menduga bahwa pemerintah (baca presiden incumbent) membiarkan kekacauan tersebut karena mengambil keuntungan darinya.

Ketiga, bahwa nampaknya rakyat Indonesia belum bisa menetapkan pilihan secara logis dan didasari pertimbangan yang matang. Sejauh ini saya coba “mencari tahu” apa yang menjadi pilihan masyarakat. Ternyata banyak orang yang saya tanyai memilih SBY dengan alasan bhw beliau ganteng dan gagah (setidaknya bila dibandingkan dengan JK).
Banyak orang menolak Megawati karena beliau perempuan.

Saya kira itu bukan pertimbangan logis dalam memilih seorang pemimpin. Sulit masuk akal sehat bagaimana memilih seorang calon presiden hanya karena perawakan ganteng dan gagah. Atau menolak seorang hanya karena dia perempuan atau karena perawakan kecil dan tidak menarik. Hal yang sama terjadi pada saat Gus Dur menjadi presiden, saya ingat banyak sekali orang mencemoohkan beliau hanya karena buta.

Agaknya bangsa Indonesia belum bisa menggunakan hak pilih secara bijak, bagaimana menentukan pilihan dengan pertimbangan logis. Saya kira akan lebih tepat bila kita menilai seorang bukan dari fisik tapi dari visi dan misinya, gagasan-gagasan, ide dan konsepnya. Bila kita cermati rangkaian debat antar capres yang ditayangkan di TV, maka saya kira bukan SBY yang menjadi pemenang dalam kompetisi itu.

Apapun yang terjadi, “pesta” sudah usai, pemimpin sudah dipilih, tak ada guna menyesal karena tak akan mengubah keadaan.

Hanya kaum bodoh akan memilih pemimpin bodoh, hanya kaum penakut akan memilih pemimpin penakut. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bukan bangsa bodoh dan penakut.

Sengketa Ambalat - Indonesia bisa apa ?

Minggu-minggu terakhir ini kita kembali dibuat jengkel dengan kasus Ambalat. Setelah berhasil merampas Sipadan-Ligitan, mengklaim reog Ponorogo sebagai budaya asli Malaysia, bersikap sewenang-wenang terhadap para TKI di Malaysia. Sekarang Malaysia berulah lagi dengan mencoba merampas Blok Ambalat yang kaya minyak.

Sebagai orang Indonesia tentu kita bertekad mempertahankan Ambalat, itu suatu hal yang sudah jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi.

Tapi pertanyaannya adalah: apakah yang bisa kita lakukan ? seberapa kuat kita ? seberapa mampu kita ? seberapa beraninya kita ? Melihat ribuan TKI dihina dan diperlakukan sebagai binatang juga pemerintah tidak berbuat apa-apa, menanggapi reog Ponorogo yang diklaim sebagai budaya Malaysia juga pemerintah tidak bereaksi. Melihat manuver kapal Malaysia di perairan Ambalat, TNI AL sudah mencoba menghalau tapi akan mampu seberapa jauh ? Sedangkan persenjataan kita mungkin hanya separuh saja yang masih layak digunakan.

Saya kira ada dua hal yang perlu menjadi pokok pemikiran kita semua:
1. Seberapa besar tekad kita untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat bangsa
2. Seberapa besar kekuatan/kemampuan kita untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat bangsa.

Dua hal di atas merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Keduanya merupakan aspek yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Kekuatan tekad tentu akan berdampak langsung pada kekuatan kita, tapi tekad saja tidak cukup. Karena kekuatan mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari ekonomi, ideologi sampai ke kekuatan fisik angkatan bersenjata.

Di sinilah kita perlu prihatin. Ekonomi negara kita ambur adul, pembangunan berbasis hutang menyebabkan ketergantungan pada pihak asing dan Indonesia sudah terperangkap dalam jerat hutang negara-negara asing. Secara ekonomi kita sudah sangat lemah. Berhadapan dengan Malaysia, kita sudah "dijajah" secara ekonomi. Perusahaan telco yang mempunyai peranan sangat vital (XL) sudah dikuasai Malaysia, belum lagi perbankan. Bank CIMB Niaga dikuasai Malaysia lewat Bumiputera-Commerce-Holding-Berhad (BCHB).

Karena ekonomi terpuruk, tidak ada anggaran cukup untuk memelihara angkatan bersenjata yang kuat. Karena tidak ada angkatan bersenjata yang kuat, maka kita tidak mampu berbuat apa-apa, ketika maaf -tetangga buang kotoran di pekarangan kita-. Itulah yang sudah terjadi saat ini, kapal-kapal perang Malaysia sudah berlalu lalang seenaknya di perairan Ambalat, tanpa takut sedikitpun pada patroli TNI AL.

Saya tidak ingin berandai-andai, tapi pepatah mengatakan "siapa yg ingin damai harus siap berperang". Bahasa kasarnya mungkin begini, "bila Anda tidak siap perang, maka lawan akan menjajahmu dan Anda tidak bisa hidup damai". Marilah kita jujur, dengan kondisi bangsa seperti sekarang apakah kita siap berperang ?, kondisi persenjataan sudah usang dan tidak layak lagi. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir saja sudah berapa pesawat terbang dan helikopter yang jatuh.

Saya bukan pengamat militer dan tidak tahu perimbangan kekuatan bersenjata Indonesia-Malaysia. Yang saya tahu kapal-kapal TNI AL sudah berusia lanjut, yang baru hanyalah beberapa korvet dari Belanda. Kapal selam seingat saya hanya ada dua type 209 ex Jerman. Di lain pihak Malaysia baru saja menerima dua kapal selam baru kelas Scorpene dari Perancis. Scorpene adalah kapal selam type baru yang bisa menyelam hingga kedalaman 300 meter. Seandainya terjadi perang laut di perairan Ambalat, saya tidak yakin Indonesia mampu menjaga harkat dan martabatnya.

Gambar diambil dari Harian Kompas, 4 Juni 2009.

Duka Cita atas Pembunuhan Gajah - Kapan kita akan bersyukur ?

Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam yg berlimpah-limpah. Pertambangan minyak, emas, batu bara, kandungan gas alam dan panas bumi. Belum lagi keanekaragaman hayati, ribuan jenis species hewan liar dan tumbuhan hidup di Indonesia.

Sayang sekali bahwa kekayaan alam yang berlimpah-limpah itu tidak disyukuri, tapi justru disia-siakan. Tambang emas dan minyak dijual murah ke negara asing. Demikian pula sumber daya alam lainnya, bahkan pulaupun dijual. Hutan rimba belantara dijarah untuk kepentingan segelintir orang saja. Sementara pemerintah dan aparat keamanan tutup mata, entah karena tidak tahu, tidak mau tahu atau justru pemerintah dan aparat keamanan sendirilah yang mengambil keuntungan dari situ ?

Sekali lagi seharusnya kita patut bersyukur bahwa di hutan-hutan di Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu masih hidup hewan-hewan liar seperti gajah. Tapi entah apa yang ada dalam benak orang Indonesia ini, gajah-gajah liar tak berdosa ini bukannya dilindungi, dipelihara dan dijaga supaya tidak punah, tapi justru banyak dibunuh.

Dalam bulan Mei-Juni 2009 ini saja, tercatat sekurang-kurangnya 4 ekor gajah telah mati dibunuh (pls cek harian Kompas edisi 30 Mei, 2 Juni dan 6 Juni 2009).

Sedih dan miris rasanya hati ini membaca berita seperti itu. Dan ternyata ini bukan peristiwa pertama, kasus-kasus ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, dan mungkin sudah puluhan gajah yang tewas menjadi korban.

Semakin menyedihkan lagi bahwa ternyata gajah ini bukan satu-satunya hewan yang menjadi korban. Beberapa bulan lalu juga beredar berita harimau Sumatra yang mati dibunuh, ada lagi kasus bayi harimau yang dicuri dari induknya. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu sekelompok peneliti dan pencinta alam mencoba mencari sisa-sisa harimau Jawa. Tapi mereka tidak pernah menemukan hewan malang tersebut, yang ditemukan hanya sisa-sisa kotorannya saja, kalau saya tidak salah di Taman Nasional Meru Betiri ? Akhirnya "secara resmi" dinyatakan bahwa harimau Jawa sudah punah.

Akankah gajah dan harimau Sumatra juga akan mengalami nasib yang sama ? Tidakkah pemerintah terpanggil untuk melestarikan sisa-sisa kekayaan hayati ini ?

Gambar di atas memperlihatkan seekor gajah jantan yang mati diracun di Riau, 8 Mei 2009, sumber: http://foto.detik.com

Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia ?

Pertanyaan mendasar utama bangsa ini: apa yg dibutuhkan Indonesia, sdh terjawab. Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang tepat, yang mampu membangun kembali Indonesia bangkit dari keterpurukan.

Pertanyaan lanjutan muncul, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia ? Pertanyaan ini sangat aktual saat ini, menjelang Pemilu Presiden, Juli mendatang. Apa figur pemimpin yang kita butuhkan sudah ada dalam karakter para calon presiden yang ada ?

Kalau saya boleh mereka-reka, menurut saya pemimpin ideal Indonesia seharusnya mempunyai karakter:
1. tulus, jujur dan bersih >
2. berani dan tegas namun adil >
3. tenang dan diplomatis >
4. cerdas dan peka >

Apa yang dibutuhkan Indonesia

Pasca Pemilu Legislatif kemarin, iklim politik di Indonesia sekarang menghangat lagi menjelang Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Saya kira Indonesia tidak bisa banyak berharap dengan pilihan capres cawapres yang ada sekarang. Calon yang satu peragu dan penakut serta lebih sibuk menjaga citra dan wibawanya dibanding kepedulian dan ketegasan sikap terhadap berbagai permasalahan bangsa ini. Calon yang lain mengaku mau mengedepankan ekonomi kerakyatan dan anti neoliberalisme, lupa bhw pada saat berkuasa dulu sudah terlibat dalam proses penjualan aset-aset bangsa. Calon yang lain lagi seorang Saudagar yang mengaku bisa bertindak cepat dan tegas tapi juga belum terbukti kredibilitasnya, dan dalam masa pemerintahan sebelumnya terlihat ingin berperan lebih besar dibandingkan dengan porsi wewenangnya.

Cawapres yang ada juga tidak lebih baik rekam jejaknya. Beberapa cawapres terbukti pernah melakukan pelanggaran berat HAM, bahkan terlibat dalam penculikan aktivis dan penghilangan nyawa. Satu cawapres sepintas mungkin terlihat bersih, tapi -sekali lagi- diduga penganut paham neoliberalisme.

Apa yang mau kita harapkan dari kombinasi capres dan cawapres seperti ini ? Saya tertarik dengan tulisan Daniel Sparingga di harian Kompas hari ini. Artikelnya berjudul "Apa yang sesungguhnya diperlukan Indonesia ?"

Saya setuju sekali dengan pendapat Sparingga dalam artikelnya, bhw yang dibutuhkan adalah "...mengintegrasikan perspektif dan visi ekonomi abad XXI ke dalam kepemimpinan nasional." Kemudian:"...semua prioritas hendaknya diarahkan untuk menggerakkan perekonomian nasional ke arah terciptanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru melalui pertumbuhan ekonomi yang permanen..." Lalu juga "...diperlukan tidak hanya pasar yang bebas, tapi juga pasar yang adil; tidak hanya hukum yang tegak tapi juga hukum yang adil..."

Ujung-ujungnya Sparingga menuliskan: “...Saya sangat yakin bahwa negeri ini membutuhkan sebuah kepemimpinan politik yang sangat istimewa, tidak konvensional”

Rumusan terakhir sangat tepat, itulah jawabannya, negeri ini membutuhkan seorang pemimpin yang tepat.

Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia ?

Perseteruan para Jenderal di Indonesia

Era reformasi setidak-tidaknya membawa satu kemajuan yaitu keterbukaan. Sejak "reformasi" tahun 1998, banyak buku yg mengisahkan hal-hal yg di jaman pak Harto dulu mustahil diungkap secara terbuka, sekarang malah para penulis seperti berlomba-lomba.

Yang paling hangat adalah buku biografi Sintong Panjaitan tulisan wartawan Hendro Subroto, yg berjudul: Perjalanan Seorang Prajurit Parakomando. Yang menjadi sasaran tembak adalah sekali lagi Prabowo.

Saya tidak ingin menduga-duga dan berspekulasi mana yang benar dan mana yg tidak benar dari catatan-catatan sejarah yg ditampilkan dalam banyak buku yg sdh terbit selama ini. Tapi saya peduli pada satu hal: bahwa hingga saat ini bangsa dan rakyat Indonesia masih menjadi sasaran empuk "pertarungan", "permainan" dan "persaingan" politik para Jenderal.

Para Jenderal penguasa yg nota bene segala kehidupan dan tindak tanduknya dibiayai dengan pajak yg dibayar oleh warga negara, ternyata bertindak sekehendak keinginan dan kepentingan sendiri.

Pertanyaan saya: bila seorang militer atau satu kesatuan militer melakukan tindakan pelanggaran HAM berat seperti penculikan (bahkan diikuti dengan penyiksaan) dan penghilangan nyawa atau kelalaian yg menyebabkan kematian, apakah cukup penyelidikan kasus dilakukan oleh institusi militer seperti Mahmil (Mahkamah Militer) atau DKP (Dewan Kehormatan Perwira). Sedangkan Mahmil atau DKP adalah institusi bentukan militer yang melakukan investigasi secara tertutup dan tidak membeberkan secara terbuka hasil temuan dan penyelidikannya ? Bagaimana menjamin bahwa Mahmil dan DKP bisa bertindak independen dan bebas kepentingan ? Padahal - sekali lagi - operasional militer sepenuhnya dibiayai dengan pajak yang dibayar oleh warga negara.

Selama hal-hal ini masih menjadi tanda tanya besar dan pihak militer belum bisa membuktikan keberpihakan mereka kepada rakyat (yang dibuktikan dengan publikasi terbuka semua hasil penyelidikan serta sanksi dan hukuman tegas bagi pelanggar HAM), maka selama itu pula rakyat akan dibingungkan dan menjadi bulan-bulanan "permainan politik" para Jenderal.

Ketidakwarasan di Balik Pemilu

Judul posting ini saya kutip dari satu buah opini di Koran Tempo edisi Selasa, 7 April 2009. Bukan kata-kata yg terdengar enak di telinga, berkesan kasar dan sinis, tapi apa mau di kata, memang itulah yg saya pikirkan tentang Pemilu Indonesia kali ini.

Bila Romandhon dalam opininya menyinggung soal ulah "gila" para Caleg yang narsis dan para calon pemimpin bangsa yang mengumbar janji kosong sambil mencaci lawan politiknya, saya masih berbicara soal aturan Pemilu itu sendiri.

Masalah Multipartai

Sekali lagi Pemilu dengan multi hingga (bahkan) puluhan partai sulit diterima akal sehat.

Kemudahan mendirikan partai dan tidak adanya pembatasan, bukannya mencerminkan demokrasi yang baik tapi justru memperlihatkan sikap mau menang sendiri dan tidak adanya musyawarah, sesuatu yg selama ini dibanggakan dalam demokrasi Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa banyak partai baru sebetulnya adalah pecahan dari partai yg sdh ada sebelumnya. Pecahan partai ini terjadi karena adanya konflik kepentingan di antara pengurus partai, yg satu mungkin mau ke kiri yg lain mau ke kanan, karena tidak ada yg mau mengalah akhirnya bubar. Saya kira ini gejala yg menarik. Bila pendiri atau pengurus partai itu mengutamakan kepentingan umum maka saya yakin hal ini tidak akan terjadi.

Hal ini terlihat jelas di Golkar, yg "pertikaian internal" di dalamnya sdh melahirkan setidak-tidaknya dua partai baru: Hanura dan Gerindra. Karena Wiranto dan Prabowo ingin menjadi calon presiden sementara mereka tidak mendapatkan cukup dukungan dari Golkar, akhirnya mereka mendirikan partai sendiri. Hal yg sama juga terjadi di PDI Perjuangan.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa banyak pemimpin kita lebih suka menang sendiri dan tidak mau mengalah. Alih-alih mencari kader terbaik partai untuk dicalonkan menjadi pemimpin bangsa, Wiranto dan Prabowo lebih suka mendirikan partai sendiri.

Yang unik adalah, setelah lahir begitu banyak partai, para politisi ini baru sadar bahwa suara pemilih pasti akan terpecah-pecah, sehingga sulit mendapatkan suara mayoritas. Akibatnya begitu banyak partai yg sdh lahir tadi menjadi sibuk berkoalisi. Yang satu berkunjung ke yang kedua, yg kedua mendekati yg ketiga. Partai keempat membuat kesepakatan dengan partai kelima dst, dst. Kesibukan koalisi ini sy kira tidak perlu terjadi bila jumlah partai dibatasi misalnya hanya tiga atau empat partai saja. Dengan jumlah partai yg terbatas, masing-masing partai akan mempunyai kekuatan cukup dan tidak perlu kasak-kusuk ke sana sini mencari kawan.

Masalah Pemilihan Caleg Langsung

Hal kedua yg ingin saya soroti adalah masalah pemilihan caleg secara langsung. Menurut saya mustahil bhw seluruh pemilih bisa mengenali dengan baik para calon legislatif yg diajukan partai. Akibatnya seperti yg sdh disebutkan oleh Romandhon dalam opininya di Koran Tempo, para caleg menjadi narsis, memajang fotonya di pohon-pohon dan sudut jalan, mengemis minta dukungan.

Ada keseragaman dan sesuatu yg monoton serta terasa kosong dalam poster-poster para caleg. Jargon-jargonnya: minta dukungan, mohon doa restu, sekiranya berkenan dst bla bla bla....

Bagi saya akan jauh lebih bernilai dan bermartabat, bila rakyat cukup memilih partai apa yg disukainya. Masalah siapa yg akan maju menjadi caleg nantinya, biarlah itu menjadi urusan internal partai. Dalam hal ini sekali lagi kita berasumsi bahwa para caleg harus mempunyai kedewasaan berpikir dan bersikap, tidak mau menang sendiri. Harus ada satu mekanisme internal partai, bagaimana menentukan kader terbaik partai untuk menjadi wakil rakyat yg duduk di DPR/DPRD.

Bagi para caleg sendiri, metode pemilihan seperti ini membuat kampanye menjadi bersifat personal. Para caleg harus merogoh koceknya sendiri dan bila perlu berutang kiri kanan untuk membiayai kampanyenya.

Apa untungnya bagi rakyat ?

Pertanyaan yg paling mendasar, dengan model Pemilu yang kita jalani sekarang ini, keuntungan apa yg didapatkan oleh rakyat ?. Sementara anggaran yg dihabiskan hingga puluhan trilyun rupiah.

Euforia atas terpilihnya Obama sebagai Presiden AS

Kalau bagi Amerika, terpilihnya Obama membuktikan bahwa mereka telah maju selangkah lagi dalam proses demokrasi. Bahwa setelah ratusan tahun akhirnya seorang kulit hitam bisa terpilih menjadi presiden.

Bagi Indonesia, naiknya Obama membangkitkan euforia tersendiri, hanya karena Obama kecil dulu pernah tinggal dan bersekolah di Indonesia, lalu banyak orang Indonesia (mungkin) berharap-harap Amerika Serikat akan lebih memperhatikan Indonesia.

Tambahan lagi dengan kunjungan Hillary Clinton selaku Menlu, yg penuh senyum dan dengan simpatik mengatakan sangat terkesan dengan makanan Indonesia. Kunjungan Hillary ini menjadi semakin menarik karena biasanya Menlu baru AS mengadakan kunjungan pertamanya ke Eropa, tapi kali ini ke Asia termasuk Indonesia.

Saya tidak ingin berprasangka buruk. Tapi sejarah membuktikan bahwa dalam relasi Indonesia dengan AS, negara kita selalu berada dalam posisi subordinat, dirugikan, dilecehkan, dimanfaatkan. Dan hal ini bisa terjadi karena pemerintah Indonesia sendiri yg membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu.

Terkait dengan hal ini saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh larut dengan euforia bhw Obama pernah dibesarkan di negeri ini. So What ? Lalu apa ?

Saya setuju sekali dengan apa yg dikatakan oleh Bara Hasibuan (Rubrik Internasional hal. 5 di harian Kompas Minggu, 15 Februari 2009): "Apakah yang kita mau atau kehendaki dari hubungan dengan AS di bawah Obama?"

Reportase di Kompas tersebut juga memaparkan adanya dugaan bahwa banyak korporasi AS (termasuk yg bekerja di Indonesia) telah melanggar FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). FCPA adalah sebuah peraturan yg melarang semua korporasi AS yg beroperasi di luar negeri untuk menyuap para pejabat di negara dimana mereka bekerja.

Apakah dugaan ini beralasan ?, lebih jauh Kompas menulis bhw New York Times edisi19 Januari 2006 pernah melaporkan adanya pengakuan dari eksekutif Freeport Mc Moran Copper & Gold bhw pemerinta AS meneliti kasus suap yg diberikan oleh perusahaannya ke oknum militer Indonesia.

Huffington Post edisi 28 Nopember 2008 menyinggung penyuapan yg dilakukan Newmont Mining Company ke oknum militer Indonesia dalam rangka melindungi bisnisnya yg merusak lingkungan.

Saya kira isu FCPA ini bisa menjadi entry point diskusi kita atau tuntutan kita ke AS. Bila pemerintah AS selalu berkoar-koar soal penegakan HAM, kita juga boleh menuntut mereka secara proaktif mengawasi pelaksanaan aturan FCPA. Karena pelanggaran FCPA berarti AS membiarkan korporasinya melakukan tindakan tidak adil, manipulasi keuangan, merusak lingkungan, pada saat yg sama memberikan keuntungan hanya ke segelintir orang (para oknum militer dan pemerintah), dan itu semua setara dengan pelanggaran HAM berat.

Masalahnya adalah apakah pemerintah Indonesia punya kesadaran, keberanian dan niat untuk menyampaikan tuntutan ini ?

Pemilu Indonesia 2009, sebuah proses Pembodohan

Banyak orang menyebut Pemilu di Indonesia sebagai sebuah “Pesta Demokrasi”. Saya tidak sependapat, saya lebih suka menyebutnya proses pembodohan. Mohon maaf saya tidak punya istilah yg lebih halus. Apa yang hendak dicapai dengan sebuah Pemilu yang diikuti oleh 44 partai politik ?

Saya kira rumusan Todung Mulya Lubis dalam kolomnya berjudul “Partai Politik: Nafsu Besar Tenaga Kurang” di majalah Tempo edisi 5-11 Januari 2009 sangat tepat. Demikian Todung menulis (halaman 112):

“…pemerintahan yang kuat akan sulit terbentuk di negara yang banyak partainya, dan pengalaman kita sejak 1999 menunjukkan kekuasaan pemerintah terus-menerus tergerus. Pemerintah dipaksa melakukan kompromi yang akhirnya membuat banyak program tak berjalan, dan inilah yang juga bakal kita alami pasca Pemilu 2009 nanti.

Bagaimana mungkin ada partai yang bisa memperoleh suara mayoritas di pemilu yang diikuti 44 partai politik ? Akhirnya, tak bisa dihindarkan, yang bakal terjadi adalah koalisi antarpartai, yang berarti menguatnya transaksi politik antar partai. Yang saya takutkan, pengalaman demokrasi yang tak melahirkan pemerintahan yang kuat dan tak efektif ini akan membuat rasa tidak puas mendorong kembali negara ini ke masa lalu yang otoriter tapi diperintah oleh pemerintahan yang relatif. Kerinduan akan masa lalu yang stabil dan “agak makmur” secara ekonomi memang sudah sering kita dengar, dan kita tak boleh menganggap remeh kerinduan ini”

Ada dua pokok pikiran Todung di paragraf ini, pertama soal banyaknya partai politik menyebabkan terbentuknya pemerintah yang tidak kuat. Kedua, bahwa pemerintahan yang tidak kuat tadi mendorong menguatnya kerinduan akan pemerintahan yang kuat tapi otoriter.

Pada kesempatan ini saya ingin fokus pada pokok pikiran pertama, dan itu saya kira sudah terjadi pada masa pemerintahan SBY saat ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya terpilih secara mutlak dan memiliki legalitas penuh sebagai presiden, namun di lain pihak harus diakui bahwa SBY tidak mempunyai basis massa. SBY dicalonkan oleh Partai Demokrat yang perolehan suaranya jauh dibawah Golkar dan PDIP misalnya. Akibatnya adalah SBY sibuk melakukan kompromi dengan partai-partai besar tersebut, karena kekhawatiran tidak akan mendapatkan cukup dukungan oleh legislatif.

Hal serupa mudah ditebak akan terulang pada Pemilu 2009 ini. Siapapun yang terpilih sebagai presiden akan sibuk melakukan kompromi politik untuk bisa mendapatkan dukungan dari begitu banyak partai.

Tapi di luar soal di atas, secara sederhana saja sulit masuk di akal saya ada 44 buah partai politik di negara ini, dan itu bisa saja bertambah setiap saat. Begitu mudahnya membentuk sebuah partai, mungkin sama mudahnya dengan membuka satu cabang gerai minimarket, asal ada sejumlah pendukung dan cukup uang, jadilah. Kemudahan ini saya kira bukanlah sebuah pembelajaran politik yang baik. Yang menariknya lagi, di negeri ini setiap kali terjadi sengketa atau konflik internal partai, begitu mudahnya sekelompok orang memisahkan dirinya dari partai induknya dan mendirikan partai baru.

Saya tidak pro Amerika, tapi dalam beberapa hal kita patut belajar pada Amerika. Di Amerika hanya ada dua partai, dan setiap partai mempunyai pendukung yang loyal pada partainya tersebut. Pendukung loyal pada partai dan ideologi partai, dan tidak mempunyai agenda pribadi sendiri. Sehingga sebagai contoh pada saat Hillary Clinton kalah sebagai calon presiden, maka saat itu juga dia langsung dengan besar hati memberikan dukungan penuh kepada Barrack Obama, rivalnya dari satu partai yang sama.

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Timur Tengah

Menilik konflik Timur Tengah yang hingga kini belum juga reda, kita mendapatkan kabar "sedikit gembira" bhw pihak Hamas dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

Sekali lagi dalam menyikapi konflik Arab-Israel atau tepatnya Palestina-Israel, saya ingin mengajak pembaca sekalian untuk melihatnya dari sudut pandang Indonesia, dalam hal ini kita lihat kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap kasus Timur Tengah tersebut.

Saya kira menarik sekali untuk mencermati pendapat Nono Anwar Makarim, seorang ahli hukum yang secara intens mengikuti perkembangan Timur Tengah, yg dipaparkan dalam Harian Kompas Minggu edisi 18 Januari 2009 kemarin.

Ada tiga butir menarik dari wawancara dengan Makarim, yg kalau disarikan kira-kira seperti berikut ini:
1. bahwa konflik Israel - Palestina bukanlah konflik agama
2. bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia sudah tepat dengan secara resmi mengutuk dan mengecam tindakan Israel melakukan serangan membabi buta ke penduduk sipil.
3. bahwa kondisi internal Indonesia sangat lemah, ada begitu banyak masalah di dalam negeri

Pertama, bahwa konflik Israel-Palestina bukanlah perang agama. Makarim berpendapat bahwa ini bukan perang agama, tapi perang politik dengan latar belakang etnis dengan sejarah yang panjang, tapi kedua belah pihak memang membiarkan kesan seperti itu. Israel ingin menunjukkan bahwa Islam susah diajak ngomong, sementara Palestina merasa lebih mudah memobilisasi dukungan dari mayoritas negara muslim bila ini dianggap sebagai perang agama.

Kedua, bahwa kebijakan luar negeri Indonesia sudah tepat dengan menyampaikan kecaman resmi. Setidaknya menurut saya pada momen ini pemerintah Indonesia bersikap cukup cerdas.

Ketiga, Makarim mengatakan: "Keadaan kita ini payah...ya ampun ! Kita tak kuat. Kita terlalu banyak problem dalam negeri. Paling dekat Pemilu 2009" Saya sangat terkesan dan setuju sekali dengan pernyataan ini. Boleh saya tambahkan: Kita terlalu banyak problem dalam negeri, dan seyogyanya kita selesaikan itu dulu sampai kita cukup punya independensi - kemandirian, barulah kita boleh sisihkan perhatian untuk masalah-masalah internasional. Contoh gamblang: kita harus jadikan negara ini kuat, independen dan percaya diri, barulah boleh bersikap - kalau berani seperti Hugo Chavez dari Venezuela yg dengan lantang menyerukan kritik pedas ke Amerika Serikat. Kapan presiden Indonesia berani bersikap seperti itu ? Walahualam.

Lagi, demo anti Israel ?

Setiap kali melihat demo anti Israel hati saya selalu tergelitik. Beberapa hari lalu kebetulan saya lewat di depan Kedubes Amerika di Jl Merdeka Selatan, Jakarta, ada lagi demo anti Israel dan Amerika atas serangan udara Israel ke Palestina yg telah menewaskan banyak warga sipil.

Saya prihatin kepada para pendemo tersebut, bukan karena saya pro Israel atau Amerika, tapi karena saya anggap demo tersebut salah alamat. Hal ini pernah saya ungkapkan dalam posting saya bertanggal 11 September 2006, bahwa kalau mau anti Israel maka yang penting adalah mandiri dulu. Pertama-tama harus disadari dulu bahwa sikap sewenang-wenang Israel hanya bisa terjadi karena adanya dukungan yg sangat kuat dari Amerika Serikat. Artinya bila mau "melawan" Israel maka kita juga harus "melawan" Amerika Serikat. Dengan kata lain selama kita masih "tunduk" pada Amerika Serikat, maka selama itu pula kita akan "tunduk" kepada Israel.

Harus diakui juga bahwa hingga saat ini kita belumlah independen, ini bahasa yg agak halus dari istilah merdeka. Rasanya kurang nyaman kalau saya tulis kita belum merdeka (meskipun kenyataan mungkin seperti itu). Belum independen dalam arti ketergantungan kita masih sangat besar ke Amerika Serikat. Ketergantungan yg sebetulnya tidak perlu karena JIKA SAJA KITA MAU, maka sebetulnya kita mempunyai kemampuan untuk secara independen mengelola negara kita sendiri.

Harus disadari bahwa hingga saat ini, meskipun kita yang memiliki kekayaan alam (minyak di Aceh dan Balikpapan, emas di Papua dsb), tapi yang mengambil manfaat terbesar dari sumber-sumber itu adalah Amerika Serikat. Hebatnya lagi, meskipun kita yg memiliki kekayaan tersebut, namun Amerikalah yg mengaturnya, bahkan kita bergantung pada Amerika dan bantuan-bantuan mereka.

Jadi bila Anda ingin berdemo, janganlah demo ke Amerika Serikat, tapi berdemolah ke pemerintah kita sendiri dan para penyelenggara negeri ini yang membiarkan ketergantungan kita ke Amerika terjadi terus-menerus selama puluhan tahun.

CIA di Indonesia

Terbitnya buku karangan Tim Weiner yang berjudul Legacy of Ashes, The History of The CIA membawa kehebohan sendiri bagi kita karena adanya isu bahwa Adam Malik adalah seorang agen CIA. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Membongkar Kegagalan CIA, Spionase Amatiran sebuah Negara Adidaya.

Mengenai isu Adam Malik sebagai agen CIA, tentu ini menimbulkan kontroversi, mengingat reputasi beliau sebagai salah seorang diplomat kawakan Indonesia. Tapi percaya atau tidak biasanya tidak akan ada asap bila tidak ada api. Hasil polling majalah Tempo menunjukkan bahwa mayoritas responden ternyata cenderung percaya dengan pernyataan Tim Weiner di bukunya tersebut.

Saya tidak ingin menuduh Adam Malik, dan menurut saya itu juga bukan hal utama yg seharusnya menjadi keprihatinan kita. Lepas dari benar tidaknya Adam Malik sebagai agen CIA, jauh lebih penting kita menyadari bahwa negara kita sudah menjadi objek kesewenang-wenangan Amerika Serikat, sejak kurun tahun 1950an, bahkan mungkin jauh sebelum itu.

Informasi yang dipaparkan, termasuk yg bersumber langsung dari dokumen-dokumen resmi yang sdh di-deklasifikasi menunjukkan betapa Amerika bermain kotor di negeri kita. Sadarkah Anda bhw harkat & martabat kita berbangsa dan bernegara telah dilukai. Inipun bukan buku pertama yang secara terang-terangan membeberkan betapa Indonesia (dan banyak negara lain) selama ini telah dijajah dan dihina oleh Amerika Serikat. Bila Anda sudah membaca buku karangan John Perkins yg berjudul Confession of an Economic Hit Man, Anda akan semakin menyadari hal ini.

Apa yang membuat saya takjub adalah... bahwa pemerintah, wakil rakyat, pihak militer, intelijen dan para penyelenggara negara seolah tidak tahu dengan hal ini. Entah tidak tahu, atau tidak peduli, atau pura-pura tidak tahu atau tahu tapi takut. Hal ini jelas sekali terlihat karena tidak adanya upaya para penyelenggara negara untuk menegakkan harkat dan martabat, kedaulatan kita atas negeri ini.

Saya juga tidak sependapat dengan Budiarto Shambazy, wartawan kawakan Kompas yg menulis kata pengantar untuk buku ini. Shambazy terlalu meremehkan CIA. Okelah bahwa CIA melakukan banyak keteledoran/kecerobohan, tapi itu sekali-kali tidak mengurangi bahayanya mereka. Terbukti CIA telah berhasil membentuk dan menguasai Rezim Orde Baru yang menguasai Indonesia selama lebih 30 tahun.

Sampai sekarangpun saya kira CIA masih bermain di Indonesia, selama Indonesia masih mempunyai sumber alam berlimpah yg masih bisa diserap (minyak di Aceh, emas di Papua dsb). Sementara para anggota dewan yang terhormat malah sibuk dengan dirinya sendiri, melakukan studi banding ke berbagai negara, tidakkah asyik sendiri itu sama dengan berbuat cabul ?

Perang melawan pornografi, perang melawan korupsi ?

Apa sebetulnya penyakit paling parah dari bangsa ini ? pornografi atau korupsi ? pornografi merusak akhlak tapi korupsi merusak segala-galanya (termasuk akhlak). Jadi perang melawan korupsi seharusnya didahulukan sebelum kita bicara perang melawan pornografi.

Ribut-ribut pro dan kontra RUU Pornografi selesai begitu RUU ini disahkan "secara sepihak" oleh DPR. Tanpa mempedulikan berbagai masukan dan keberatan dari banyak elemen masyarakat, kekhawatiran disintegrasi bangssa dan sebagainya....

Saya pribadi melihat peristiwa ini sebagai dagelan politik, mungkin ada agenda tertentu yg diskenariokan dalam jangka panjang. Kenapa saya berpikiran demikian ?, karena saya tidak melihat urgensi pengesahan UU ini dalam jangka waktu dekat. Dan pula memang bukan di situ letak permasalahannya.

Saya menentang pornografi. Sebagai seorang ayah dari dua anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD, terus terang saya tidak ingin anak-anak saya mengenal dunia sex dengan cara yang salah. Melalui media yg mengumbar percabulan dan hawa nafsu syahwat. Tapi saya juga tidak setuju dengan tindakan represi negara yang masuk terlalu jauh ke dalam wilayah privat warga negara. Negara tidak berhak mengatur bagaimana seseorang berpakaian dan menampilkan dirinya. Tambahan pula masalahnya memang bukan di situ.

Bila kita mau jujur, ancaman pornografi datang dari komersialisasi VCD-VCD porno yang dijual bebas di sembarang tempat atau dari situs Internet, dan bukan dari bagaimana seorang perempuan mengenakan baju di depan publik.

Pornografi dibuat oleh laki-laki, dengan standar khayalan laki-laki dan untuk konsumsi laki-laki, pada umumnya merendahkan perempuan sebagai objek pemuas nafsu.

Bila pornografi merendahkan perempuan, lalu kenapa mayoritas penentang RUU ini justru perempuan (termasuk GKR Hemas, Permaisuri Sultan HB X) ? Saya kira karena konsep RUU ini tidak jelas, yang katanya hendak melindungi bangsa dari pornografi tapi aturan-aturanya masuk terlalu jauh ke dalam wilayah privat perempuan (yang hendak dilindungi tadi).

Sekali lagi bila mau jujur, ancaman pornografi terutama muncul dari penyebaran material VCD-VCD porno, yang sekali lagi bila kita jujur, bisa tersebar luas kemana-mana karena kontrol yang lemah dari aparat kepolisian yang korup. Jika saja ada kemauan dari pihak aparat kepolisian untuk secara konsisten memberantas peredaran VCD dan majalah porno, pelacuran dan kejahatan susila lainnya, maka saya yakin itu sudah lebih dari bagus sebagai tindakan memerangi pornografi. Pertanyaan saya: apakah itu sudah dilakukan ?

Pertanyaan terakhir sama dengan pertanyaan di awal: manakah lebih penting: memerangi pornografi atau memerangi korupsi ?

Neoliberalisme dan kebodohan Indonesia

Awal Desember 2007, saya pernah membuat posting berjudul Indonesia Bangkrut. Ada beberapa isu menarik terkait hal itu, terutama paham neoliberalisme yang "dipaksakan" oleh negara-negara maju Amerika Serikat dan Inggris melalui instrumen keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang yang "bodoh" dan korup, dengan cepat segera masuk ke dalam perangkap yg sudah disediakan para kapitalis global tadi.

Ide atau paham neoliberalisme ini saya kira sangat perlu kita pelajari, bila ingin memahami bagaimana Indonesia yang sedemikian kaya bisa menjadi begitu terpuruk, jatuh miskin dan bangkrut. Ini adalah buah dari kombinasi antara keserakahan para kapitalis global serta kebodohan dan perilaku korup dari para elit penguasa di negeri ini.

Terkait paham neoliberalisme ini, ada satu acuan yang saya kira sangat bagus: buku berjudul Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia, tulisan Tim dari Centre for International Relation Studies Universitas Indonesia, Penerbit Marjin Kiri, 2007.

Apa yg dimaksud Washington Consensus, tidak lain adalah neoliberalisme itu sendiri dan diberi nama demikian karena memang kelahirannya melibatkan para politisi Kongres, teknokrat, birokrat, pimpinan lembaga finansial dan agen-agen ekonomi pemerintah AS yang semuanya ada di Washington.

Sedangkan Post Washington Consensus adalah kritikan dari para ekonom yang melihat kelemahan-kelemahan dari teori neoliberalisme tersebut. Perlu dicatat bahwa penganut Post Washington Consensus tidak sepenuhnya menolak liberalisme, mereka hanya memberi beberapa catatan penting.

Motor dari Post Washington Consensus adalah Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001.

PLTN di Indonesia (1)

Semalam saya nonton National Geographic (beruntunglah saya punya akses ke Indovision sehingga masih bisa nonton NG). Kisahnya tentang Bahrain yang sedang membangun gedung Bahrain World Trade Center. Apa yang luar biasa dari gedung ini ? adanya tiga buah turbin pembangkit listrik bertenaga angin yang diletakkan di antara kedua gedung tersebut. Pembangunan gedung ini menunjukkan bhw Bahrain sudah mempunyai visi bagaimana memanfaatkan energi angin yang tersedia berlimpah dan cuma-cuma, tepat pada momen dimana energi fosil sudah menipis dan dunia dilanda pemanasan global.

Sebagai seorang yg punya minat besar terhadap hal-hal berbau teknologi, saya sangat mengagumi maha karya Bahrain WTC tersebut, pertama-tama bukan karena kemegahan, kemewahan dan keindahannya, tapi adanya satu visi tentang konservasi energi. Padahal Bahrain sendiri merupakan salah satu negara petrodollar yang kaya raya karena minyak, tapi mereka tidak mau dimanjakan oleh kondisi alam tersebut.

Selama dan setelah menonton acara tersebut, saya terus merenungkan kekaguman saya, dan tiba-tiba saya teringat pada rencana pemerintah Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir.

Terkait isu ini, sudah banyak pro dan kontra terjadi. Saya sendiri pada awalnya turut mendukung rencana ini. Kisahnya berawal sekitar beberapa tahun yg lalu saat saya menghadiri sebuah seminar tentang Energi Listrik. Pembicara mengatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi air sudah habis tergarap (artinya tidak mungkin membangun PLTA lagi), sementara penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik akan menimbulkan polusi udara yang berat, sumber lain seperti panas bumi tidak akan cukup memenuhi kebutuhan sehingga alternatif tersisa adalah nuklir. Waktu itu saya manggut-manggut saja.

Tetapi sebagai seorang manusia yang mempunyai kemampuan berpikir, saya kira tidak bertanggung-jawab kalau kita menerima begitu saja laporan dari Seminar tersebut. Kalau diibaratkan dengan seorang sakit parah yang datang ke satu dokter dan divonis harus operasi, maka wajiblah kita mencari "second opinion" ke dokter lain. Dokter juga manusia toh ? dan diagnosanya belum tentu 100% benar.

Sebagian argumen dari pihak pro PLTN sdh saya pahami, meskipun masih jauh dari lengkap. Di sinilah sekali lagi kita tidak bisa serta merta percaya pada argumen kelompok pro PLTN. Sehingga kita perlu mencari tahu bagaimana argumen dari pihak kontra. Sebagai acuan saya coba berangkat dari beberapa artikel yang dimuat di majalah Basis edisi Maret-April 2008 lalu, di antaranya tulisan Dr Liek Wilardjo (fisikawan), Dr Karlina Supeli (astronom & dosen) serta Prof Dr Franz Suseno (guru besar ilmu filsafat).

bersambung.....

Impor kereta api bekas disetop

Berita bahwa Indonesia lebih suka membeli kereta bekas dari Jepang daripada menggunakan produknya sendiri pernah sy sampaikan di blog ini: http://peduli-indonesia.blogspot.com/2006/10/indonesia-bisa-mengekspor-kereta-api.html

Isu di atas sudah tidak berlaku lagi sejak pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor kereta api bekas dari Jepang. Keputusan muncul setelah Menteri Perhubungan Jusma Syafii Djamal dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke PT Industri Kereta Api (INKA) pekan lalu.

Berita selengkapnya ada di harian Bisnis Indonesia, hari Selasa, 16 September 2008, di rubrik Industri, halaman pertama.

Siapa Tan Malaka

Pada awalnya saya membuat blog ini dulu, sebetulnya tidak saya maksudkan untuk menjadi sebuah blog sejarah. Blog ini adalah ungkapan keprihatinan saya atas negeri ini, sebuah negeri yang kaya raya, gemah rimah loh jinawi kalau kata orang Jawa, tapi tak diurus dengan baik: hutannya dibabat, hewan-hewannya dibiarkan mati, hasil tambangnya dibiarkan dikuras oleh negara lain, sementara aparat pemerintah sibuk korupsi dan memperkaya diri sendiri. Saya selalu berharap bhw blog ini dikunjungi oleh teman-teman yg mempunyai keprihatinan sama, lalu meninggalkan komentar dan alamat blognya untuk balas saya kunjungi.

Bila Anda cinta seseorang, tentu Anda ingin tahu banyak tentang orang tersebut, sejarahnya, permasalahannya, kepedihannya, keriangannya. Dalam konteks sebuat negara, mungkin bisa kita pakai bahasa muluk patriotisme atau nasionalisme ?

Dalam perjalanan waktu belajar mengenal dan memahami Indonesia, mau tidak mau saya harus belajar tentang sejarah Indonesia, tokoh-tokohnya, bagaimana proses lahirnya negara ini, bagaimana perjuangannya. Dan ketika saya belajar sejarah, saya baru sadar bahwa ternyata banyak bagian dari Sejarah ini yg ditutup-tutupi, digelapkan supaya tidak diketahui orang dan akhirnya dilupakan.

Tan Malaka adalah salah satu bagian dari sejarah Indonesia yg ditutup-tutupi. Siapa dia, tak banyak orang tahu, meskipun pada tahun 1966 Tan Malaka telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tapi kenyataan namanya telah dihapus dari buku-buku pelajaran sejarah.

Apa yang terjadi 1965 (3) ?

Misteri 1965 belum terungkap sampai saat ini, dan mungkin tidak akan pernah terungkap sampai kapanpun. Namun beruntunglah bahwa sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, banyak penulis dan ahli sejarah yg bisa dengan leluasa menyampaikan analisis mereka, sehingga kita tidak dipenjara lagi hanya pada satu gagasan bhw peristiwa 1965 semata-mata karena ulah PKI.

Belum lama ini telah terbit satu buku baru karangan John Roosa berjudul "Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto", terbitan Hasta Mitra, Jakarta 2008. Buku ini adlh terjemahan dari Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Soeharto's Coup d'Etat in Indonesia, Univ of Wisconsin Press, USA, 2006. Bagi Anda yang peduli pada kebenaran (dan keadilan) saya kira buku ini cukup menarik. Dibandingkan dengan buku lain dengan tema sama, John Roosa menampilkan beberapa informasi baru, antara lain "Dokumen Supardjo" dan beberapa wawancara dengan pelaku G30S, yang karena alasan keamanan, identitas pelaku harus dirahasiakan.

Salah satu hal yg menarik adalah adanya satu bab pembahasan tersendiri untuk Sjam dan Biro Chususnya. Seperti kita tahu, Sjam Kamaruzaman adalah tokoh kunci dalam peristiwa G30S, dia adalah Ketua Biro Chusus PKI yang bertugas menggalang perwira-perwira ABRI. Namun beberapa analis justru curiga Sjam adalah intel ABRI yang disusupkan ke PKI.

Namun siapapun itu Sjam, sangat jelas bahwa klaim Rezim Soeharto bahwa PKI bertanggung-jawab atas peristiwa G30S tidak bisa diterima, karena banyaknya fakta yang kabur dan tidak logis. Juga karena "pelaku utama" DN Aidit tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri, dia sudah ditembak mati tanpa proses pengadilan.

Bab 6 tentang Suharto dan relasinya dengan Angkatan Darat dan Amerika Serikat, saya kira juga sangat menarik. Banyak hal yang tidak diketahui publik diungkap di sini, tentang bagaimana Amerika Serikat menjalin relasi begitu intens dengan AD. Roosa menyebutkan sbb:
...Dari 1958 sampai 1965 Amerika Serikat melatih, mendanai, memberi nasihat dan memasok Angkatan Darat sebegitu rupa sehingga dapat mengubahnya menjadi negara di dalam negara. Di bawah Nasution dan Yani Angkatan Darat berangsur-angsur memperluas kekuasaannya, mengonsolidasi korps perwiranya, dan menjadikan institusi ini sebagai pemerintahan dalam penantian. Selama bulan-bulan Oktober 1965 Amerika Serikat dan Angkatan Darat menginginkan terjadi suatu peristiwa semacam G30S... (halaman 252).

Lebih detail lagi Roosa mengungkapkan "konspirasi" antara Angkatan Darat dan Amerika Serikat yang menginginkan satu momen tepat untuk menjatuhkan Soekarno. Demikian ditulisnya di halaman 268:
...Agar sebuah kudeta berhasil di Indonesia, ia harus diberi kedok yang sebaliknya: usaha untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Angkatan Darat harus tampil sebagai penyelamat Soekarno dan bukan sebagai penggali liang kubur baginya. Masalahnya bagi Angkatan Darat adalah bahwa kudeta berkedok seperti itu memerlukan adanya suatu dalih. ….Dalih untuk kup yang paling masuk akal haruslah merupakan percobaan kup oleh PKI.

Di halaman berikutnya 269, tertulis demikian:
….Duta Besar itu, sesuai dengan tugasnya melapor kepada atasannya di Islamabad bahwa suatu “kup komunis prematur” yang “sengaja dirancang untuk gagal” akan memberi “kesempatan yang sah dan memuaskan bagi Angkatan Darat untuk menghancurkan komunis dan membikin Soekarno sebagai tawanan niat baik Angkatan Darat.”