Tuesday, April 08, 2014

PEMILU yang ada dalam Mimpi Saya

Saya bukan ahli ilmu politik dan tidak pernah belajar ilmu politik. Juga tidak pernah secara khusus membaca atau mendalami politik. Tapi saya selalu mengamati proses demokrasi (baca: politik) di Indonesia, yang menurut saya yang awam ini, telah dilakukan dengan cara yang aneh dan mohon maaf -bodoh-.

Tinggal satu hari lagi PEMILU yang akan diselenggarakan besok tanggal 9 April 2014.  Para caleg sudah beratraksi dan berakrobat dengan berbagai poster dan spanduk yang mengotori lingkungan kita. Stiker ditempel di dinding pagar (tentu tanpa minta ijin pada pemilik rumah).  Partai-partai semuanya sudah jual omongan, jual kecap nomor 1, entah kecap rasa apa dan mengandung racun apa.

Apa yang saya lihat, PEMILU yang dilakukan di Indonesia adalah kegiatan sia-sia yang bodoh dan membodohi rakyat serta diri sendiri.Dua hal paling utama yang menjadi titik perhatian saya adalah adanya sistem multipartai dan pemilihan caleg secara langsung.

Sistem banyak partai hingga ada 12 partai peserta PEMILU, banyak partai identik dengan pemborosan.
Dengan banyak partai otomatis surat suara menjadi lebih lebar dan panjang, proses pendaftaran caleg dan sebagainya otomatis juga memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dalam mimpi saya, jumlah partai dibatasi hanya sampai maksimum 3 atau 4 partai saja (bandingkan dengan Amerika Serikat yang selama ratusan tahun hanya mempunyai 2 partai).  Partai-partai kecil harus  bergabung/berkoalisi, partai baru harusnya tidak diijinkan lagi.

Masalah besar kedua yang saya lihat adalah pemilihan caleg secara langsung.  Bagi saya ini adalah pilihan aneh atau bod@3.  Pemilihan caleg secara langsung membuat para caleg berlomba-lomba, bahkan caleg dari satu partai yang sama akan bersaing.  Pemilihan caleg langsung juga mendorong terjadinya transaksi. Patut diduga bahwa untuk mendapatkan nomor urut awal, seorang caleg harus menyetor uang lebih banyak ke kas partai.

Dalam mimpi saya, rakyat cukup memilih partai saja, soal siapa caleg yang akan tampil mewakili di DPR nanti, biarlah itu menjadi mekanisme internal partai.  Partai harus bisa menampilkan dirinya memiliki "platform politik" yang jelas, ideologinya apa, visi dan misinya apa, program kerjanya apa. Dan itu semua harus dirumuskan secara jelas dan ditampilkan di website partai, hingga rakyat bisa dengan mudah membacanya.

Hukum harus tegas, politik uang diharamkan dan jika terbukti ada partai yang melanggar aturan ini, partai tersebut dibatalkan beri sanksi tegas (misalnya dibatalkan keikutsertaannya di daerah pemilihan dimana partai melakukan kecurangan). 

bersambung

Wednesday, February 12, 2014

Ribut soal nama Kapal Perang KRI Usman Harun

Beberapa hari terakhir ini hubungan Indonesia dengan Singapura sedikit terusik dengan pemberian nama Usman Harun kepada sebuah kapal perang TNI AL.   Beberapa pejabat Singapura menyampaikan kekecewaan dan penyesalan atas pemberian nama tersebut, yg dianggap menunjukkan sikap tidak sensitif pemerintah Indonesia.

Pihak TNI AL dan presiden SBY secara jelas menyatakan bahwa keputusan pemberian nama tersebut tidak akan ditarik kembali.

Bagi saya pokok soalnya bukan di situ, kalau hanya bersikukuh soal pemberian nama itu hal yang mudah, tidak ada sulitnya, dan Singapura juga saya kira masih cukup bijak untuk tidak mempermasalahkan lebih jauh.

Tapi menurut saya, ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua terutama tentunya presiden dan pemerintah untuk merefleksi diri kembali, seperti apa posisi negara kita di dunia internasional, terutama di hadapan negara-negara tetangga. Apakah kita mau menjadi negara yang besar, berdaulat, berwibawa dan tentunya mempunyai kekuatan (sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara lain).

Sekali lagi kalau kita bicara soal kedaulatan, mau tidak mau kita harus bicara soal kekuatan, kekuatan di sini pertama-tama bukan kekuatan militer tapi kekuatan ekonomi. Kenapa ? Karena di era globalisasi sekarang ini medan perang bukan lagi dengan tank di darat atau laut dan udara, medan perang ada di dunia bisnis atau perang ekonomi.

Fakta menunjukkan bahwa sekarang ini kita sudah dikuasai oleh asing termasuk Singapura dan Malaysia, silakan Anda cek sendiri bank-bank dan perusahaan telko di Indonesia sudah dikuasai Singapura dan Malaysia.  Jadi tidak ada alasan bagi presiden SBY untuk merasa bangga dan besar kepala bahwa beliau secara tegas tetap pada pemberian nama kapal perang KRI Usman Harun. Hal tersebut tidak membuktikan apapun.

Jika Indonesia ingin menjadi negara yg berdaulat, berwibawa dan dihormati oleh negara lain terutama negara-negara tetangga dekat, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pembangungan ekonomi.

Dan pembangunan ekonomi hanya bisa dilakukan jika pemerintah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan jika hukum dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu.  Pemerintah hanya bisa bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan hukum .jika dipimpin oleh seorang presiden yang (tidak hanya) bersihtapi juga tegas, berani serta punya visi.
 

Thursday, January 30, 2014

Banjir Besar di Indonesia, satu lagi Kebodohan Yang Dilestarikan

Tahun 2014 diawali dengan banjir besar, tidak hanya di Kampung Pulo, yg setiap tahun memang menerima kiriman banjir dari Bogor, tapi juga banyak lokasi lainnya di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di puluhan lokasi lainnya di Indonesia. Bahkan di Menado bukan lagi banjir yg terjadi tapi air bah.   Beberapa lokasi di Jawa Tengah juga mengalami banjir yang sangat parah.

Saya bukan ahli tata kota, juga bukan ahli sumber daya air, bukan insinyur sipil yang paham soal waduk, bendungan atau tanggul air. Saya hanya orang awam biasa. Tapi sebagai orang awam biasa, saya masih bisa memberanikan diri untuk mengatakan bahwa peristiwa banjir besar tahun 2014 ini adalah semata-mata kebodohan kita - tepatnya pemerintah Indonesia -.

Dengan cara pikir "bodo-bodoan" saja, siapapun tahu bahwa banjir terjadi karena permukaan tanah tidak mampu menyerap air hujan yg turun, air yg tidak terserap ini kemudian mengalir ke sungai. Karena debet air yang terlalu tinggi maka sungai meluap sehingga terjadilah banjir. Di beberapa tempat, kondisi saluran begitu buruknya sehingga air terhambat mengalir ke sungai dan menimbulkan banjir.

Pertanyaannya adalah kenapa kemampuan tanah dalam menyerap air rendah, dan semakin rendah dari tahun ke tahun.  Tidak lain tidak bukan, hal itu (dalam pemikiran saya orang awam biasa ini) disebabkan karena alih fungsi lahan, daerah resapan air diubah fungsinya jadi gedung, hutan dibabat habis tanpa sisa dan tidak ada penghijauan kembali.

Tentu penyebab banjir bukan hanya itu, banyak faktor lainnya seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, saluran drainase yang tersumbat dan tidak terawat dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya kita tahu penyebab utama banjir tersebut, yaitu karena adanya kerusakan lingkungan di sekitar kita.

Nah di sinilah (dalam bayangan saya) pemerintah harusnya bertindak cerdas dan cepat, kumpulkan saja para ahli teknik, insinyur sipil dsb dan membuat rencana pengendalian banjir yg komprehensif. Buat target jangka panjang dan target jangka pendek, tentu masing-masing dengan rencana kegiatan yg harus dilakukan.

Buatlah rencana kegiatan mulai dari hal-hal yang sederhana dan bisa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat (misalnya kampanye membuang sampah secara tertib dan membuat biopori), lalu kegiatan yg membutuhkan biaya yg lebih besar (misalnya pemilik Villa di puncak diwajibkan menggali sumur resapan), setelah itu baru proyek besar yang membutuhkan anggaran besar yang harus dipenuhi dengan APBD atau APBN (misalnya membangun kanal atau waduk).  Dalam skala yg lebih tinggi lagi, pemerintah harus membuat Undang-Undang misalnya perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) diwajibkan melakukan penghijauan kembali atas hutan yang telah ditebang, tentu dengan penerapan hukum yang tegas.

Terus terang, saya tidak melihat ada itikad baik dan cerdas dari pemerintah untuk mencari solusi komprehensif untuk mengatasi banjir ini.  Sehingga kita tidak perlu heran, bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, bencana banjir ini masih akan menimpa kita. 

Itulah kebodohan yang dilestarikan..

 
 

Friday, December 27, 2013

Belajar dari Malaysia (3)

Menjelang akhir tahun 2013 ini, saya bertemu dengan seorang teman yg sudah hampir tiga tahun tinggal dan bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia.  Dia pulang ke Indonesia untuk merayakan tahun baru bersama keluarga.

Selalu ada hal menarik yg bisa kita pelajari dari negara lain, yg dibutuhkan hanyalah itikad baik dan rasa ingin tahu, dan tentu keinginan untuk memperbaiki hal-hal yg masih kurang baik di negara kita.

Ada beberapa info menarik yang saya dengar dari teman ini, tapi saya hanya ingin membahas satu hal saja, yaitu bagaimana Malaysia mengelola pajak.  Ada dua hal yg saya catat dari diskusi soal pajak di Malaysia ini..

Bagaimana mengelola pajak yang baik,  salah satunya adalah secara online, dimana sistem dibuat transparan dan tidak ada peluang terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pajak bersama dengan wajib pajak tentunya.   Seluruh proses dilakukan secara online, memasukkan data penghasilan dan pengeluaran, perhitungan besaran pajak hingga proses bayarnya.  Dalam hal ini tentu pajak pribadi atau perorangan, tapi saya kira bisa diterapkan juga untuk perusahaan atau badan usaha lainnya.

Dengan cara online maka tidak ada kemungkinan bahwa kita harus berjumpa dengan petugas pajak, yang mau tidak mau merupakan pintu masuk ke kongkalikong untuk melakukan penyelewengan bersama.

Hal yang kedua adalah bagaimana pemerintah Malaysia "mengatur" atau "mengarahkan" pola belanja masyarakat.  Saya kira ini satu ide inovatif yang sangat bagus, dan tentu bisa juga diterapkan di Indonesia (dengan syarat pemerintah peduli dan punya itikad baik).

Jika seseorang membelanjakan uang atau penghasilannya untuk beberapa benda tertentu misalnya komputer atau buku, maka penghasilan kena pajaknya menurun.  Ini semacam insentif bagi masyarakat yang membeli buku dan/atau komputer. Kenapa ? karena buku dan komputer digunakan atau bisa digunakan untuk mencerdaskan orang untuk proses belajar.

Hal yang ketiga, jika seseorang melakukan kelebihan bayar pajak, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan. Semua perhitungan dilakukan secara online, berapa penghasilan dan berapa pengeluaran termasuk rincian pengeluaran (seperti buku atau komputer tadi).  Bagaimana bukti pengeluaran ?  Pemerintah mewajibkan setiap warga wajib pajak untuk menyimpan semua bon pembelian barang (yang dicatat dalam laporan pajak) selama tujuh tahun.  Pemeriksaan keabsahan data yg dimasukkan dalam laporan pajak akan dilakukan secara acak sewaktu-waktu (dengan memeriksa bon pembelian tersebut). Jadi jangan coba-coba Anda berbuat curang misalnya memalsukan pengeluaran tertentu, jika sampai ketahuan Anda harus membayar denda yang cukup banyak untuk membuat Anda menyesal.

Demikian "pelajaran berharga" dari Malaysia, jika cara tersebut diterapkan di Indonesia, termasuk ke perusahaan-perusahaan, saya yakin kejahatan pajak bisa diminimalkan, tidak ada tempat bagi orang seperti Gayus Tambunan demikian pula kasus penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh Asian Agri bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Tinggal satu hal saja yang kurang yaitu itikad baik dari pemerintah yang cerdas dan punya visi.

Tuesday, December 24, 2013

Selamat Natal (?)

Menjelang Natal di Indonesia selalu muncul kembali perdebatan tentang boleh tidaknya umat muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani/Kristen.

Saya tidak ingin menyampaikan pandangan pribadi saya atas hal ini, saya hanya ingin mencantumkan beberapa link web/blog dari beberapa orang yg punya pendapat tentang isu ini.

Kajian hukum mengucap Selamat Natal.

Natal: memutuskan hubungan kekeluargaan atas nama Islam ?

Tak habis pikir pada halal haram Selamat Natal.

Ketua MUI: Umat Islam mengucapkan Selamat Natal: tidak masalah

Selamat Natal buat Anda yang merayakannya, semoga damai Tuhan menyertai kita semua.

Monday, December 09, 2013

Soal kemacetan di Jakarta: logika bengkok dari Pemerintah Indonesia

Anda yang tinggal atau bekerja di Jakarta, tentu merasakan sendiri dari hari ke hari tingkat kemacetan semakin parah.  Kalau dulu berangkat ke kantor dari rumah cukup jam setengah enam pagi, sekarang (mungkin) harus jam lima seperempat.  Kalau dulu (katakanlah setengah tahun yg lalu), pulang dari kantor jam lima sore, jalan di sekitar Patung Tani masih agak longgar, sekarang mungkin jam lima sore putaran Patung Tani sudah macet.

Titik awal kemacetan saya amati juga sudah bergeser, jika Anda datang dari arah Stasiun Cikini, menuju arah Metropole kemudian ke jalan Diponegoro, katakanlah setengah tahun yg lalu, pada sore hari sekitar jam setengah enam, kemacetan biasanya akan mulai di pertigaan Metropole, sekarang ini pada jam yang sama, awal kemacetan sudah bergeser maju, sudah mulai dari Stasiun Cikini.

Kemacetan di Jakarta sudah terjadi sejak sehingga lama sudah tidak lagi dilihat sebagai hal yang aneh.  Bagi saya yang jauh lebih aneh adalah sikap pemerintah dalam hal ini pak Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono berserta menteri-menterinya.......

Pertama: pernyataan Presiden SBY saat ditanya soal kemacetan Jakarta oleh  Kepala Negara lain, pak SBY menyatakan dirinya malu dan merasa tertusuk (oh betapa pedihnya ?).  Lengkapnya sebagai berikut: “Saat pertemuan ASEAN Summit di Brunei, saya juga seperti tertusuk bertemu teman saya yang perdana menteri. Ada yang bertanya, Pak (SBY), di Jakarta dari airport ke down town (pusat kota) bisa dua jam yah,” kata Presiden saat menerima kunjungan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).


SBY juga menegaskan bahwa beliau tidak bisa berbuat banyak, karena kemacetan adalah tanggung jawab Gubernur.

Pertanyaan saya: apakah pantas seorang presiden menjawab seperti itu, tidak ada sikap gentleman, tidak ada sikap seorang leader, tidak ada sikap seorang negarawan, yang ada adalah mengeluh (malu dan merasa tertusuk) dan melemparkan tanggung-jawab ke orang lain (gubernur).

Alangkah bijaknya jika pak SBY menjawab demikian: "Betul memang kami menghadapi masalah serius dengan transportasi di Jakarta dan sudah menjadi komitmen saya untuk bersama dengan Gubernur mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah ini...."

Kedua: soal kebijakan mobil murah atau LCGC (Low Cost Green Car), mengenai hal ini sudah saya bahas di posting sebelumnya. ..Presiden SBY menyatakan bahwa mobil murah diperuntukkan bagi angkutan pedesaan, (maksudnya bukan untuk kota besar seperti Jakarta ?).  Ini saya kira pernyataan yang aneh bin ajaib dan diucapkan oleh seorang yang tidak paham permasalahan (kalau kita tidak diijinkan menggunakan kata bodoh karena terdengar kasar).

Jika betul mobil murah diperuntukkan bagi angkutan pedesaan, pertanyaan saya: "bagaimana mengatur distribusinya ? bagaimana membatasi atau melarang orang kota yang membelinya ? lalu, apakah betul masyarakat pedesaan membutuhkan mobil untuk transportasi mereka di pedesaan ? apakah mobil hendak dipakai untuk pergi ke sawah atau ke pasar ? ataukah mobil dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen ?"

Sederet pertanyaan sederhana yang saya yakin pak SBY gak bisa jawab, karena statement beliau dari awal sudah tidak tepat dan menunjukkan ketidakpedulian beliau.

Faktanya jalan-jalan di Jakarta saat ini sudah mulai dipenuhi oleh mobil-mobil baru dan murah tersebut, seperti Daihatsu Ayla dan Toyota Agya, dan saya yakin pula bahwa ini adalah penambah kemacetan Jakarta yang sudah parah menjadi semakin parah.

Ketiga: soal kemacetan, pemerintah sudah kehilangan fokus.  Apa yang sesungguhnya dibutuhkan adalah transportasi publik yang massal, yang aman dan nyaman.  Bukan mobil pribadi yang sudah jelas akan memperparah kemacetan sekaligus menambah tingginya konsumsi BBM serta menambah polusi udara.  Tingginya konsumsi BBM secara langsung akan menambah tingginya subsidi BBM yang lagi-lagi dikeluhkan oleh pak SBY (presiden yang begitu gemar mengeluh).

Sekali lagi disini terlihat bahwa pemerintah belum sanggup berpikir secara terintegrasi dalam skala yang luas dan dalam jangka panjang.

Soal pemerintah yg hilang fokus ini juga terlihat dari pernyataan atau argumen pemerintah "...rakyat miskin juga berhak membeli mobil...." atau "....jangan halangi orang miskin untuk memiliki mobil sendiri...."   Sekali lagi isunya bukanlah bagaimana menyediakan mobil murah (entah itu buat orang miskin atau orang kaya) tapi bagaimana menyediakan transportasi publik yang murah, aman dan nyaman, sehingga bukan hanya orang miskin saja  yang mau menggunakan transporasi tersebut, tapi bahkan orang kayapun mau menggunakannya.

Logika dan argumen pemerintah yang terbolak-balik, tidak konsisten dan tidak terintegrasi, lagi-lagi menunjukkan pemerintah kita tidak cerdas.

Wednesday, October 09, 2013

Oleh-oleh (permenungan) dari Pameran Alutsista TNI AD di Monas

Saya termasuk penggemar hal-hal yang berbau kemiliteran, baik itu teknologi persenjataan, strategi/teknik perang, bahkan sejarah perangpun saya tertarik. Itu sebabnya begitu saya dengar ada pameran senjata TNI AD di Monas, saya sempatkan hadir ke sana.

Pameran persenjataan selalu menarik bagi saya, apalagi jika yang dipamerkan adalah apa yg memang sudah dimiliki dan dioperasikan oleh bangsa kita sendiri.

Bagi kita yg sudah dewasa dan berpendidikan (atau setidaknya merasa berpendidikan), menonton pameran tentu tidak sekedar menonton, tetap ada proses pemikiran dan permenungan (tentunya bagi bangsa ini), banyak  pertanyaan kritis yg muncul, yang perlu kita cari jawabnya, dan jika belum bisa bertemu dengan pihak yg kompeten menjawab, setidaknya menjadi sumber pemikiran dan analisa kita sendiri dulu.....

Dari sekian banyak yang dipamerkan, ada beberapa objek yang menarik bagi saya sekaligus menjadi sumber pemikiran yaitu tank tempur utama Leopard 2A4, helikopter angkut Mi 35 dan meriam howitzer FH-2000.

Leopard 2A4

Siapapun yang gemar dg persenjataan tentu tahu bahwa Leopard 2A4 bukan sembarang tank, ini tank kelas berat, biasa disebut MBT (main battle tank), sekekas dengan M1 Abrams dari Amerika dan Challenger dari Inggris, beratnya lebih dari 60 ton, bisa terbayang bagi Anda, berapa besar energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan seberat 60 ton, konsumsi bahan bakarnya rata-rata 4 liter untuk setiap kilometer (cek Wikipedia).

Yang menjadi pertanyaan saya adalah seberapa besar urgensinya Indonesia memiliki tank ini ? terlebih lagi kalau kita lihat kondisi ekonomi negara yang sudah terpuruk saat ini. Baru dua hari lalu tepatnya 7 Oktober 2013, Ivan Hadar di Harian Kompas menulis bahwa hutang Indonesia saat ini sudah mencapai Rp 2.156 Trilyun (artikelnya berjudul Mewariskan Utang).

Dilihat dari sudut pandang pertahanan keamanan, apakah memang saat ini sudah ada ancaman nyata yg harus dihadapi dengan tank sekelas Leopard ?  Siapakah potensi terbesar musuh kita saat ini ? China ? Malaysia ? Singapura ?  Kalau memang negara-negara tersebut kita anggap sebagai musuh maka saya kira medan perangnya bukan di perbatasan Kalimantan atau di Laut Cina Selatan.

Perang di era global saat ini bukan lagi perang fisik dengan lempar granat dan bayonet, perang jaman kini lebih banyak terjadi di pasar ekonomi atau bursa saham.  Faktanya banyak perusahaan nasional Indonesia yg sudah dikuasai asing, silakan Anda cek sendiri bagaimana dunia perbankan Indonesia sudah dikuasai asing, bahkan sektor telekomunikasi juga (Indosat, XL,  termasuk sebagian Telkomsel).  Demikian pula sektor-sektor lain, nyaris tidak ada bagian yg tidak dikuasai oleh pihak asing.

Sekali lagi dalam kondisi seperti ini, apakah masih relevan (setidaknya dalam skala prioritas) kita menghabiskan anggaran negara untuk membiayai pembelian dan pengoperasian tank berat sekelas Leopard.

Kebetulan pula, kira-kira satu tahun yg lalu saya bertemu dengan seorang purnawirawan perwira tinggi mantan direksi di PINDAD.  Beliau mengatakan bahwa PINDAD saat ini sebetulnya sudah mampu membuat kendaraan lapis baja beroda rantai, hanya satu bagian yang PINDAD belum mampu yaitu membuat kubah atau turret. Ini adalah bagian atas tank, yang bisa berputar dan tempat dimana meriam diletakkan.  Mantan direksi PINDAD ini menyayangkan bahwa pemerintah tidak atau belum mau meningkatkan kemampuan PINDAD agar mampu juga membuat turret.

Pada saat di Monas saya melihat Leopard, saya teringat ucapan mantan pejabat PINDAD tadi, seandainya saja anggaran yg dialokasikan untuk membeli Leopard diinvestasikan ke PINDAD.....

Helikopter Angkut Mi 17

Melihat Mi 17, reaksi pertama adalah kagum melihat sosoknya yang sangat besar dan terkesan sangar.  Tapi pertanyaan yang sama muncul dengan pada saat saya melihat Leopard.  Isunya juga sama setidak-tidaknya bagi saya, seberapa besar urgensi kita memiliki helikopter raksasa sekelas Mi 17.

Ndilalah (bahasa Jawanya kebetulan), sebetulnya PTDI juga memproduksi helikopter angkut Puma atau Super Puma.  Saya bertanya-tanya dalam hati kenapa TNI AD tidak menggunakan produk dari PTDI saja ? apakah memang mutlak kebutuhan AD adalah helikopter raksasa yang hanya bisa dijawab dengan Mi 17 ?
Kelas Puma dengan kapasitas angkut 16 orang tentu berbeda dengan Mi 17 yang sanggup membawa 30 tentara, tapi apakah hanya daya angkut saja yg menjadi bahan pertimbangan ? 

Wallahualam, saya tidak tahu, tapi dengan pengetahuan saya yang terbatas, saya menyayangkan kebijakan pemerintah untuk membeli helikopter ini.  Dalam pemikiran sederhana saya (imho), seharusnya produk dalam negeri haruslah diberi prioritas tertinggi.....

Meriam FH-2000


........  mohon maaf bersambung

Monday, September 30, 2013

Mobil Murah: Kebijakan Aneh dari Pemerintahan yg Tak Punya Visi

Beberapa waktu terakhir ini, ada satu isyu baru yang ramai menjadi perbincangan masyarakat. Mobil murah atau pemerintah menyebutnya dg istilah keren: LCGC (Low Cost Green Car).

Mungkin banyak orang yang senang dengan kebijakan ini, karena sekarang orang berkantong terbatas mendapat peluang lebih besar untuk bisa membeli dan memiliki mobil sendiri. Sepintas lalu mungkin betul, tapi jika kita telaah dalam-dalam dengan cermat, Anda akan sependapat dengan saya bahwa dengan kebijakan tersebut sebetulnya pemerintah sedang membodohi rakyat, pemerintah tidak konsisten dan tidak punya visi yang jelas.   Kenapa ?

1. Konsep mobil murah yg diperkenalkan pemerintah, bisa dijual murah bukan karena ada kandungan  komponen lokal yg tinggi, yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri tapi bisa murah karena ditiadakannya pajak penjualan barang mewah.

2. Dengan dihapuskannya pajak penjualan barang mewah tersebut, maka potensi penerimaan negara dari pajak berkurang. Majalah Bloomberg Businessweek Indonesia melaporkan dengan target penjualan mobil murah sebanyak 30.000 unit tahun ini, maka potensi penerimaan pajak yang hilang sebesar Rp 285 Milyar.

3. Betul bahwa kebijakan ini akan menggerakkan roda perekonomian, mendorong industri mobil berinvestasi dan membuka peluang lapangan kerja baru, tapi pihak yang paling diuntungkan tetaplah Industri otomotif (yang nota bene semuanya perusahaan asing, karena Indonesia tidak punya industri mobil nasional).  Industri otomotif asing paling diuntungkan sebab dengan insentif bebas pajak ini mereka berpeluang menggenjot pemasaran dan mendapatkan keuntungan maksimal.

4. Di lain pihak penambahan mobil dalam jumlah besar akan menyebabkan kemacetan yang saat ini sudah parah menjadi semakin parah. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan, karena jalanan macet, mobil tidak bsia bergerak optimal, dan biaya yang sudah dibayarkan oleh rakyat untuk membeli mobil menjadi sia-sia.  Jika saja pemerintah kita cerdas, maka kebijakan yang diambil bukanlah membebaskan pajak supaya mobil bisa menjadi murah tapi membangun transportasi publik yang nyaman sebanyak mungkin.  Sayang sekali fakta menunjukkan bahwa pemerintah sepertinya tidak cerdas.

5. Kebijakan mobil murah tanpa pajak ini sama sekali tidak mendorong tumbuhnya industri mobil nasional, karena pemerintah tidak punya strategi industri otomotif yang jelas, setelah lebih dari 40 tahun, kandungan lokal hanya 40% dan mencakup komponen tidak penting (lebih detail diungkap oleh Lin Che Wei di Mingguan Tempo edisi 30 Sept - 6 Okt 2013).

6. Kebijakan mobil murah yang aneh dan ajaib ini jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan energi. Pada saat pemerintah mengeluhkan tingginya subsidi BBM yang menggerogoti anggaran negara, pemerintah justru memacu konsumsi BBM dengan mobil murah ini. Jelas sekali pemerintah tidak punya visi dan belum bisa berpikir konsisten.

Secara keseluruhan rakyat (sekali lagi rakyat) yang dirugikan, rakyat didorong untuk berperilaku konsumtif, membeli mobil sendiri, yang ujung-ujungnya mobil tersebut tidak bisa digunakan secara optimal karena jalanan macet. Transportasi publik yang memadai tetap tidak tersedia.....

Mau kemana negeri ini, mau dikemanakan bangsa ini.......   

Jangan mau Anda dibodohi, setidaknya di level ide, pikiran dan gagasan, kita tahu bahwa pemerintah sedang membodohi kita......   Setidak-tidaknya kita masih bisa berpikir merdeka.....

Sunday, July 07, 2013

Belajar dari Malaysia (2)

Saya tidak ingin meremehkan bangsa sendiri, apalagi jika kita bicara tentang Malaysia, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai "musuh".  Namun data historis dan fakta menunjukkan bahwa tidak ada salahnya kita rendah hati dan mengakui bahwa Indonesia perlu dan bisa belajar banyak dari Malaysia.  Kenapa Malaysia ? karena ada sangat banyak kesamaan antara Indonesia dengan Malaysia (sama-sama negara berkembang, sama-sama ras Melayu, sama-sama negara bekas jajahan, sama-sama mayoritas Muslin, sama-sama di Asia Tenggara, sama-sama beriklim tropis dsb).

Harian Kompas, edisi Jumat, 5 Juli 2013 lalu memuat satu berita yg menarik perhatian saya.  Malaysia bertekad menjadi negara maju pada 2018, dua tahun lebih cepat dari target semula tahun 2020.  Jujur saja, berita ini langsung menyita perhatian saya, beda sekali reaksi saya dengan beberapa waktu pada saat membaca berita SBY mencanangkan Visi Indonesia 2030.

Sekali lagi bukan bermaksud merendahkan kemampuan bangsa sendiri, tapi kita harus jujur dan berbesar hati mengakui kondisi kita saat ini.   Saya tidak ingin terjebak dalam debat tentang mampu atau tidak kita mencapai cita-cita tersebut.  Tapi kita punya satu pertanyaan yang bersama-sama perlu kita jawab.

Pertanyaannya adalah: dengan cara apa kita mau mencapai cita-cita tersebut ? prasyarat apa yg harus dipenuhi ?  tantangan terberat apa yg dihadapi ?  sikap mental seperti apa yg harus dimiliki oleh bangsa kita (terutama oleh para pemimpin, aparat keamanan, politisi, anggota DPR dsb).

Jujur saja.... sekali lagi jujur saja.... kalau saya melihat kondisi bangsa kita saat ini, saya tidak yakin cita-cita mulia Bapak Presiden SBY tentang Indonesia Maju pada tahun 2030 bisa tercapai.

Pertama, lihat saja, bagaimana korupsi menggerogoti bangsa ini, korupsi di mana-mana, mulai dari tingkat tertinggi sampai rakyat miskinpun korupsi. Celakanya lagi hukum mandul terhadap korupsi.  Koruptor dihukum ringan, diberi remisi pula.  Koruptor tidak disita hartanya, tapi malah jadi bintang di televisi (misalnya Angelina Sondakh), hukuman seorang yg korupsi milyaran rupiah, tidak beda jauh dari hukuman terhadap seorang pencuri sandal.

Kedua, mental aparat kepolisian yang korup.  Kasus yang paling hangat dan masih dalam proses adalah kasus pengadaan simulator oleh Korlantas Polri.  Aneh bin Ajaib bahwa seorang Jenderal polisi bintang satu bisa punya harta milyaran rupiah, mobil dan rumah dimana-mana.  Kasus ini mengingatkan beberapa tahun yang lalu ramai menjadi berita sejumlah petinggi kepolisian yg mempunyai rekening gendut (kekayaan milyaran rupiah).  Bahkan belum lama ini ada berita seorang Bintara polisi di Papua dengan kekayaan hingga Rp 1,5 Trilyun.  Terakhir ada kasus penangkapan dua perwira polisi di Markas Besar Polri membawa uang Rp 200 Juta, diduga hendak menyuap seorang petinggi kepolisian untuk keperluan mutasi dan promosi.

Ketiga, mencapai cita-cita yg tinggi tidak mudah, tidak ada jalan pintas, tidak ada cara instan, yg dibutuhkan adalah etos kerja keras, tekun, rajin, tangguh.  Bagaimana bangsa ini mau menuju ke pencapaian yang tinggi jika kita manja, mau hidup enak, mau kaya dengan cara mudah dan cepat, boros, menghambur-hamburkan uang dsb.   Ini fakta, bahwa bangsa kita banyak memboroskan uang untuk hal-hal yg tidak primer sifatnya, contoh sederhana saja, untuk pelantikan gubernur Jawa Tengah dianggarkan Rp 1 Milyar.  Contoh lain berapa anggaran untuk gaji dan tunjangan para anggota Dewan yg terhormat (silakan googling sendiri), belum lagi anggaran untuk studi banding keluar negeri.  Itu hanya dua contoh yg saya tampilkan, silakan Anda perluas sendiri ke aspek yang lain, saya yakin ada banyak sekali bukti & fakta.

Keempat, mencapai cita-cita tinggi, kita harus punya rencana detail, ada tahapan dan ada indikator keberhasilannya. Jujur saja, apakah kita pernah punya rencana yg detail, lengkap, terukur ?  Tidak usah dalam skala nasional, dalam skala lokal saja di tingkat propinsi, DKI Jakarta, soal banjir sudah puluhan tahun tidak tersolusi, hal yg sama dengan macet.  Sekarang ini, hujan sepuluh menit saja, jalanan sudah tergenang, saluran pembuangan air mampet semua, sungai penuh sampah, sementara di hulu daerah Bogor, Puncak dan Cianjur, pohon ditebang untuk dibuka lahan tempat membangun Villa milik para petinggi dari Jakarta. Daerah resapan air ditutup dengan beton dan aspal.  Rencana apa yg sudah pernah dibuat untuk mengatasi banjir dan macet di Jakarta ?  bagaimana rencana itu dilaksanakan ?

Kelima, seluruh elemen bangsa harus bersatu padu, bahu membahu untuk mencapai cita-cita kita, visi akan negara yg maju dimana masyarakatnya hidup aman, nyaman adil dan sejahtera.  Hal itu hanya bisa dicapai jika kita fokus mengarahkan segala sumber daya dan energi kita untuk membangun peradaban tersebut.  Bagaimana kondisi kita saat ini ?   Jangankan bersatu dan sinergi,


bersambung

 



Friday, June 28, 2013

Belajar dari Hong Kong (kalau mau maju.....)

Minggu lalu saya berkesempatan mengunjungi Hong Kong untuk sebuah liburan singkat selamat empat hari.
Ini adalah kunjungan saya yang kedua ke Hong Kong setelah kira-kira tahun 2001 saya mengunjungi negeri ini untuk keperluan dinas.

Kesan sepintas yang saya dapat adalah negeri ini sangat teratur dan tertata rapi, relatif bersih dari sampah dan polusi udara juga nyaris tidak ada.  Tapi dari semua hal, saya kira transportasi di Hong Kong adalah hal yang paling mengagumkan.  Pilihan transportasi yang beragam, dengan informasi yang lengkap, jadual yang jelas, metode pembayaran baik berlangganan dengan kartu prepaid Octopus atau dengan kartu sekali jalan yang bisa dibeli dengan mudah di mesin otomatis di setiap stasiun MRT. 

Tidak mengherankan bahwa beberapa sumber melaporkan tingkat penggunaan transportasi publik di Hong Hong adalah yang tertinggi di dunia (sekitar 90%).  Silakan cek salah satu referensi di Wikipedia.  Sumber lain menceritakan kisah sukses Hong Kong (dan Singapura) dalam mengelola transportasi dan masalah perkotaan, sebuah studi oleh Murdoch University.

Penyediaan transportasi publik yang bagus dan nyaman terkait langsung dengan keinginan atau kebutuhan orang untuk memiliki mobil pribadi, ujungnya adalah konsumsi bensin dan polusi udara yang ditimbulkannya.

Selain itu pemerintah Hong Kong menerapkan peraturan pembatasan kendaraan pribadi atau lebih tepatnya peraturan yang mempersulit orang yang hendak memiliki kendaraan pribadi, di antaranya pajak yang tinggi, semakin besar dan mewah ukuran mobil semakin tinggi pajaknya.

Selain soal transportasi, kita di Indonesia juga bisa belajar tentang banyak hal yang lain, bagaimana pemerintah Hong Kong bisa mengelola sebuah negara yang kecil dengan tingkat densitas penduduk yang sangat tinggi (lebih dari 6.000 orang per km2, cek di Wikipedia. Bagaimana mengelola sampah misalnya, atau bagaimana menyediakan air bersih dan listrik, bagaimana membuat drainase pembuangan air yang bagus, -asal tahu saja, belum pernah ada berita banjir di Hong Kong-.

Tapi sebelum sampai pada hal-hal yang terlihat "mengagumkan" bagi kita di Indonesia, hal-hal yang modern dan canggih tentang Hong Kong, ada baiknya juga kita belajar bagaimana hukum di Hong Kong memerangi korupsi, bagaimana koruptor diperlakukan.  Bagaimana pemerintah Hong Kong tidak main-main dalam berperang melawan korupsi, bahkan badan antikorupsi Hong Kong secara frontal dan berani mati berhadapan dengan institusi kepolisian yang korup

Beranikah kita mengikuti jejak Hong Kong ?  Lebih tepatnya beranikah Kepala Negara kita memimpin perang terhadap korupsi seperti telah dilakukan oleh Hong Kong ?

Thursday, April 11, 2013

Soal BBM, Pemerintah Tidak Cerdas dan Tak Punya Visi

Konsumsi BBM yang sangat tinggi di Indonesia, sesungguhnya bukan masalah baru. Ini masalah klasik, sudah bertahun-tahun kita hadapi.  Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran negara yang cukup besar untuk membayar subsidi BBM ini. Reportase dari Koran Sindo tanggal 18 Maret 2013 menyampaikan bahwa volume BBM bersubsidi untuk tahun 2013 diperkirakan mencapai 46 Juta Kiloliter.

Problem bagi pemerintah adalah tingginya subsidi BBM ini yang membebani APBN, yang dari tahun ke tahun terus naik.  Solusi yang biasa dilakukan adalah menaikkan harga BBM, yang ujung-ujungnya menuai demo dari masyarakat dan memacu inflasi.

Yang lucu dan aneh adalah, selama bertahun-tahun pemerintah tidak pernah berhasil mengatasi masalah ini.  Jangankan mengatasi masalah, mengenali sumber masalahnya saja, saya kira pemerintah belum sampai. 

Di salah satu SPBU, ada spanduk seperti di bawah ini:

Atau kadang-kadang, di jalan raya Anda bisa menemukan mobil dengan stiker seperti ini:


Dua gambar di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya visi. Pertama bahwa masalah tingginya konsumsi BBM bukan masalah dari kendaraan dinas, instansi pemerintah dan TNI/POLRI.  Seandainya kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM bersubsidi, kita hanya memindahkan pos pengeluaran anggaran dari semula subsidi BBM sekarang berpindah ke anggaran pembelian BBM di instansi pemerintah.

Bagaimana dengan ratusan ribu mobil lainnya, yang mayoritas adalah kendaraan pribadi, bukan bus umum atau truk.  Ratusan ribu kendaraan pribadi tersebut terus setiap hari terus mengkonsumsi ribuan liter bensin setiap hari, sekaligus mengotori udara dengan polusi dan menciptakan kemacetan di mana-mana.

Berita terbaru yang saya baca di media, bahwa Pertamina akan menggunakan teknologi IT untuk memonitor/membatasi pembelian BBM bersubsidi.  Setiap mobil akan dipasangi RFID, demikian pula setiap nozle pipa bensin di SPBU akan diberi RFID.  Setiap liter bensin yang masuk ke setiap mobil akan dimonitor dan dihitung, dengan demikian bisa diberi batas, pada satu angka tertentu secara otomatik pompa bensin akan mati tidak lagi bisa mengisi bensin pada mobil tersebut.

Solusi canggih sekaligus tidak tepat dan mubazir. 

Menurut saya, sekali lagi menurut saya, akar dari masalah ini adalah tidak adanya transportasi publik yang memadai, selama tidak ada transportasi publik yang memadai, selama itu pula banyak orang akan membeli kendaraan pribadi. Populasi mobil terus bertambah, kemacetan bertambah, polusi bertambah dan konsumsi BBM naik terus. Data BPS memperlihatkan dalam dua tahun saja (2009 - 2011) jumlah mobil pribadi bertambah lebih dari 20% atau lebih dari 1,6 juta mobil.

Menurut saya, sekali lagi menurut saya, pemerintah harusnya fokus pada bagaimana menyediakan transportasi publik yang baik dan memadai, yang massal, nyaman, tepat waktu dan cepat.  Dan transportasi massal yang baik seperti ini tidak harus kita menggunakan solusi yang mahal dan import dari luar negeri.  Cukup kita menggunakan teknologi KRL yang sudah bisa dibuat sendiri oleh PT INKA, teknologinya sederhana dan relatif murah kalau dibandingkan dengan subway misalnya. 

Jika transportasi publik yang bagus tersedia, saya yakin orang tidak akan berlomba-lomba membeli mobil pribadi, untuk apa beli mobil bagus dan mahal hanya untuk habiskan waktu berjam-jam di kemacetan.

Masalahnya adalah: seberapa cerdas pemerintah kita dan apakah pemerintah punya visi atau tidak.

Gambar di bawah memperlihatkan KRL produksi PT INKA.



Wednesday, March 27, 2013

Hukum, TNI dan POLRI

Kita yang tinggal di Indonesia berhak merasa khawatir dan resah, bahwa tidak ada jaminan keamanan di negeri ini. Peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, Jawa Tengah oleh sekelompok bersenjata tak dikenal sekali lagi membuktikan bahwa hukum sudah mandul, tidak ada jaminan keamanan, siapapun bisa melakukan apapun, kapanpun mereka mau.

Peristiwa penyerangan Lapas Cebongan terjadi pada Sabtu dinihari, 23 Maret 2013, pk 00.30. Pada peristiwa ini sekelompok orang bertopeng (sekitar 15 orang) menyerbu masuk Lapas Cebongan, setelah sebelumnya menyodorkan surat dari Kepolisian hendak meminjam tahanan. Kelompok ini masuk dengan paksa, merusakkan kamera CCTV, mengancam meledakkan granat, kemudian memaksa masuk ke ruang tahanan dan menembak mati empat orang tahanan pelaku penusukan terhadap Sersan Satu Santoso dari Kopassus, tiga hari sebelumnya. Seluruh rangkaian teror ini dilakukan hanya dalam hitungan belasan menit saja.

Pangdam Jawa Tengah, May Jend Hardiono Saroso sudah menyatakan bahwa anggota TNI tidak terlibat dalam penyerangan tersebut. 

Lepas dari pernyataan apapun dari Pangdam Jawa Tengah, orang bodoh sekalipun akan menghubungkan penyerangan (dan pembunuhan) di Lapas Cebongan dengan peristiwa penusukan terhadap anggota Kopassus tiga hari sebelumnya, yang berakhir dengan kematian Sersan Satu Santoso.
Jika pelaku penyerbuan tersebut bukan tentara seperti pernyataan Pangdam, maka beberapa pertanyaan muncul: kelompok apakah itu ? kenapa mereka bersusah-payah menembaki keempat tahanan yang baru terlibat atas kematian seorang anggota Kopassus, kalau mereka bukan Kopassus kenapa mereka menembak pelaku penusukan seorang Kopassus. Kalau mereka bukan tentara, dari mana mereka mendapatkan senjata api dan granat. Latihan dimana mereka bisa melakukan gerakan cepat, terkoordinasi dan terencana, dan seterusnya…….

Sekali lagi, kita sebagai warga negara berhak khawatir bahwa ada segerombolan orang bertopeng, tak dikenal di luar sana, berkeliaran tak ketahuan tinggal di mana dan datang dari mana, bersenjata api laras panjang, pistol dan granat. Sewaktu-waktu bisa masuk menyerbu Lapas, besok mungkin masuk warung, toko, sekolah atau tempat ibadah lalu menembaki orang yg tidak mereka sukai. Betapa celakanya hidup kita di negeri ini.

Belum lama berselang, kasus serupa terjadi di Baturaja, 7 Maret 2013, ketika sekelompok tentara dari Batalyon Artileri Medan, Martapura menyerang dan membakar kantor polisi di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Empat orang polisi mengalami luka tusuk.

Dalama kasus kedua ini, sangat menarik kita menyimak pernyataan KASAD, Jend. Pramono Edhi: bahwa tentara yang melakukan tindak kekerasan tersebut pasti punya alasan kenapa mereka bertindak demikian....

Apa yang bisa kita simpulkan dari dua peristiwa yang baru saja terjadi ini, saya sendiri punya pemikiran demikian:
1. bahwa tentara tidak punya kepercayaan pada institusi kepolisian, bahwa polisi akan bertindak sesuai hukum, memproses para pelaku kejahatan dengan hukum yang adil
2. bahwa tentara sendiri merasa dirinya ada di atas, terbukti dengan mereka melakukan tindak menghakimi sendiri para pelaku kejahatan, bahkan bila perlu tentara tidak ragu-ragu menghancurkan dan membakar kantor polisi

Dua hal di atas sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sebab jika itu yang terjadi maka tidak ada lagi hukum di negeri ini, yang ada adalah kekuatan dan kekerasan senjata. Pemerintah, negara dan rakyat dilecehkan, bahkan oleh institusi yang dibiayai dari pajak yang dipungut dari rakyat sendiri.

Jika Presiden SBY punya wibawa, ketegasan, keberanian, visi dan sikap yang jelas, saya yakin kekacauan seperti ini seharusnya bisa secara perlahan-lahan diatasi.......

Friday, January 25, 2013

Logika sesat SBY terkait tindak Korupsi

Bahwa bapak presiden SBY tidak serius dalam menangani korupsi saya kira semua orang sudah tahu. Juga bahwa beliau tidak tegas dalam menengahi konflik antara KPK dengan POLRI soal beberapa isu korupsi, saya banyak orang sudah tahu.  Tapi bahwa bapak SBY punya logika berpikir yang sesat tentang perilaku korupsi.....  apakah Anda sudah tahu ?  Saya sendiri baru tahu tadi malam (Kamis, 24 Januari 2013) ketika menyaksikan tayangan Gesture di TV One.

Dalam acara Gesture tersebut ada wawancara dengan Ketua KPK, Abraham Samad, ditampilkan pula rekaman pernyataan presiden soal korupsi yang dilakukan pejabat.  Pernyataan tersebut ternyata diucapkan bapak SBY pada 10 Desember 2012 lalu, beliau antara lain mengatakan: 
".......kasus korupsi yang terjadi karena ketidak-pahaman pejabat......  maka negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat untuk melakukan korupsi tapi bisa salah dalam mengemban tugas-tugasnya....."

Rekaman pernyataan presiden SBY bisa Anda lihat sendiri di youtube: http://www.youtube.com/watch?v=eUgMQV6WE2k silakan dicermati menit 1:08 sampai 1:35.

Menurut saya logika berpikir bapak SBY bukan saja aneh tapi juga sesat.  Hukum tidak mengenal "tidak tahu", lepas dari tahu atau tidak tahu, perbuatan korupsi harus dihukum.

Seandainya hukum di Indonesia merujuk pada pernyataan SBY tersebut, maka saya yakin perilaku korupsi akan semakin subur terjadi di Indonesia.  Para pejabat koruptor dengan mudahnya akan berkilah bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan salah. 

Menurut saya para pejabat yang digaji dengan uang pajak dari rakyat, harus paham prosedur hukum dan harus paham peraturan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.  Jika tidak mampu, seharusnya mereka mundur dari awal, jika merasa mampu mereka harus bertanggung-jawab secara moral untuk mengupayakan kemajuan bangsa ini, tentu dengan tetap mematuhi rambu-rambu peraturan dan hukum.

Jangan salahkan rakyat jika mereka berpikir presiden mereka aneh, tidak tegas, ragu-ragu, lamban dan bahkan sesat......

Wednesday, January 23, 2013

Indonesia Banjir.....(kebodohan yg dilestarikan)

Minggu-minggu ini kita semua dibuat sedih, kesal, prihatin, lelah, mungkin juga marah, dongkol dan sebagainya segala emosi yang negatif bercampur teraduk-aduk, semuanya karena banjir besar yang melanda banyak tempat, tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga Bekasi, Karawang, Jawa Timur, Makasar dsb.

Tentu kita tidak bisa menyalahkan alam, curah hujan yang terlalu tinggi.....  

Menurut saya, banjir di Indonesia, dan khususnya di Jakarta merupakan bukti nyata kebodohan dan kebebalan bangsa ini dalam mengelola dan mengolah alam.  Pengelolaan lahan yang sembarangan, pembabatan hutan secara liar (karena tamak), pengelolaan tata kota juga sembarangan, tidak adanya ruang terbuka hijau untuk menyerap air, bukan hanya di Jakarta tapi juga di Bopunjur (Bogor Puncak Cianjur).

Pengelolaan sampah juga sembarangan, orang tidak malu membuang sembarang benda ke segala tempat, kadang bahkan membuang kasur atau sofa bekas di sungai.   Saluran-saluran air mampet.  Pemerintah membiarkan para pengembang properti berlomba-lomba membangun perumahan dan gedung perkantoran, tanah kosong habis dipakai untuk gedung dan tempat parkir.  Pemerintah tidak ada terpikir untuk membuat ruang terbuka hijau, taman-taman dengan pohon-pohon pelindung, yang bisa berfungsi ganda sebagai paru-paru kota, juga sebagai tempat resapan air.

Kebodohan dan kebebalan kita semakin parah, karena kita tidak pernah belajar dari pengalaman dan masa lalu.  Banjir besar sudah berulang kali terjadi, yang terakhir adalah tahun 2002 dan 2007.  Pemerintah tidak pernah terpikir untuk membuat solusi komprehensif jangka panjang. Pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi atas pembangunan dan pengembangan
yang telah dilakukan.

Menurut saya, kita tidak perlu berpikir tentang proyek-proyek besar bernilai puluhan Trilyun rupiah.  Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dan sederhana, misalnya:
- pemerintah membatasi dan mengatur penggunaan lahan untuk pembangunan gedung
- pemerintah mensyaratkan sekian persen dari setiap lahan yg dibangun harus dialokasikan untuk ruang hijau
- pemerintah mensyaratkan setiap rumah tinggal dengan luas minimal tertentu untuk membuat sumur resapan dan/atau biopori
- pemerintah menghentikan pembabatan hutan tak terkendali
- pemerintah mengkampanyekan pola hidup sehat dan bersih, tidak membuang sampah sembarang di segala tempat
- pemerintah mewajibkan setiap pengembang properti untuk membuat area terbuka hijau, sekian persen dari total luas area yang dipakai. area hijau wajib ditanami pohon pelindung dengan ukuran pohon tertentu
- pemerintah menertibkan kawasan puncak dari vila-vila mewah milik orang kaya Jakarta, yang tidak mengikuti ijin dan peraturan harus dibongkar

Hal-hal sederhana dan mudah yang bisa dilakukan asal ada itikad baik, keberanian dan hati yang bersih (yang tidak tertarik dengan uang suap dari pengusaha properti).  Jadi saya kira belum perlu kita berpikir tentang deep tunnel yang membutuhkan puluhan Trilyun rupiah itu.

Thursday, December 27, 2012

Selamat Natal kepada Warga Kristen/Katolik Indonesia

Lepas dari agama atau kepercayaan yang saya anut, apapun itu, setiap hari Natal saya selalu ingin mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristen/Katolik di Indonesia.
Menurut saya, mengucapkan selamat Natal semata-mata menunjukkan hormat dan toleransi kepada umat Kristen/Katolik dan sedikitpun tidak ada hubungannya dengan iman kepercayaan pada agama Kristen/Katolik.   Sama persis dengan bagaimana saya melihat Saudara-saudara Hindu atau Budha. 
Saya tidak percaya pada konsep Dewa-dewa dalam agama Hindu tapi saya menghormati Saudara-saudara kita di Bali yang memeluk agama Hindu.  Saya menghormati mereka dan kepercayaan yang mereka anut, bahkan saya turut bersuka-cita melihat mereka khusuk beribadat.
Sungguh memprihatinkan bagi saya, bahwa kita yang hidup di Indonesia, negeri yang kita cintai ini, hingga detik ini masih mempermasalahkan ucapan selamat kepada umat beragama lain.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, bukan hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, tapi bahkan hadir mengikuti ibadat Natal di Gereja Santa Katharina di Betlehem. Dia melanjutkan tradisi yang sudah dirintis oleh Yasser Arafat dulu, yang setiap malam Natal ikut menghadiri Misa Natal di Betlehem.
Bagi saya –sekali lagi- , selayaknya kita tidak perlu memasalahkan ucapan Selamat Natal ini kepada umat Kristen/Katolik.  Musuh kita sudah banyak, yaitu kemiskinan, kebodohan dan korupsi.  Korupsi adalah perbuatan yang paling haram dari segala yang haram. 
Kapan ya, muncul fatwa korupsi itu haram ?

Sebagai tambahan saya ingin mengutip sejumlah twit dari Goenawan Mohammad, budayawan dan wartawan senior Mingguan Tempo sbb:

"@gm_gm: Mengucapkan "Selamat Natal" itu artinya: "Selamat bergembira karena anda merayakan Natal". Bukan "Saya seiman dgn anda". @mcrcheen"
"@gm_gm: Mengucapkan "Selamat Hari Kelahiran Ratu Inggris" tak berarti "saya ikut jadi warga Inggris" atau "saya setuju sistem monarki utk RI"."
"@gm_gm: Bapak2 MUI, percayalah kpd teguhnya iman dan akal sehat umat Islam Indonesia. Mengucapkan selamat Natal itu tak membuat kami murtad."
"@gm_gm: Menurut pengalaman anda, sudah berapa orang berpindah jadi Kristen karena mengucapkan Selamat Natal kpd saudara, sahabat, tetangga?"
"@zuhairimisrawi: Selama belajar di al-Azhar, Mesir, saya tdk pernah menemukan ulama yg larang ucapkan SELAMAT NATAL"
"@gm_gm: Ucapan Natal Menko Polhukam, Djoko Suyanto: "Dgn kesediaan kita mengakui dan menghormati "yang lain" dan "berbeda" sbg etika kebersamaan"."


Wednesday, December 19, 2012

Pak Presiden yang Berbelas Kasih

Hampir setiap malam saya pulang ke rumah naik mobil lewat jalan Kol Sugiono (sambungan dari Jl Casablanca, yg menuju ke arah timur Jakarta, persis di samping BKT).  Sekitar jam 7 - 8 malam, saya sering melihat di sisi kiri jalan ada satu keluarga pemulung yg berjalan, si ayah mendorong satu gerobak yg hampir penuh terisi dengan botol plastik, gelas Aqua dsb.  Di dalam gerobak tersebut, di atas tumpukan botol plastik dan gelas Aqua, ada dua anaknya tertidur, yang satu agak besar mungkin usia sekitar 5 tahun, yang lebih kecil mungkin antara 1 - 2 tahun. Ibunya ikut berjalan di belakang gerobak tersebut, di samping ayahnya.   Terkadang saya lihat anak yang kecil digendong ibunya.

Setiap kali melihat mereka, selalu trenyuh hati saya, selalu saya bertanya-tanya di dalam hati, di mana mereka tinggal ? apa mereka punya rumah ?  bagaimana jika hujan, bagaimana mereka berteduh, padahal ada dua anak yg tertidur di atas tumpukan botol dan gelas Aqua bekas.  Bagaimana anak-anak itu makan hari ini, apa bisa kelak mereka bersekolah ? 

Sulit membayangkan ada satu keluarga yang hidup di atas gerobak di jalanan.  Sedih membayangkan hidup mereka. Sedih juga menyadari bahwa saya tidak bisa membantu apa-apa, selain doa dalam hati semoga Allah memberi mereka rezeki hari ini untuk makan minum dan tidur nyenyak tidak kehujanan.  Sedih juga membayangkan, membandingkan dengan banyak saudara kita di DPR sana, anggota Dewan yg terhormat, yang kursi rapatnya saja harganya belasan juta rupiah, yang setiap bulan pergi ke luar negeri untuk "studi banding" dengan anggaran Milyaran rupiah uang rakyat. 

-----------------------------------------------------------------------------

Sering juga saya bertanya-tanya dalam hati, kira-kira terbayang gak ya para pemimpin negeri ini bahwa masih ada (banyak) rakyatnya yang hidup di atas gerobak barang loak.   Kira-kira bagaimana nurani para anggota Dewan yang terhormat yang tanpa malu menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kesenangan dan kepuasan diri sendiri.

-----------------------------------------------------------------------------

Tahukah Anda, bahwa presiden kita bapak SBY ternyata seorang yang berhati lembut dan penuh cinta kasih.   Beliau seorang humanis yang menaruh perhatian pada nasib dan derita orang lain.  Dua bukti nyata dapat Anda lihat dari beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.

Pertama adalah ketika pak SBY memberikan grasi kepada seorang narapidana kasus narkotika yang telah divonis hukuman mati.  Dia adalah Meirika Franola (Ola), yang telah divonis mati pada tahun tahun 2000 karena mencoba menyelundupkan 3 kg heroin dan 3 kg kokain di Bandara Soekarno Hatta saat hendak menuju London.  Jadi sudah 12 tahun, Ola mendekam di penjara.   Aneh bin Ajaib bahwa ternyata Ola yang sudah divonis mati ini ternyata masih menjalankan kejahatannya, mengkoordinasi bisnis narkoba dari balik sel. Dia mendapat keistimewaan boleh menggunakan HP di sel yang disalah gunakannya utnuk kejahatan.  Lebih aneh bin ajaib lagi, orang ini mendapat grasi dari Bapak Presiden SBY, tentu murah hati sekali bapak presiden kita ini.   Beliau pernah gak ya berpikir tentang generasi muda Indonesia yang dirusak dan dibuat bodoh oleh narkoba.

Kedua adalah simpati pak SBY kepada para koruptor, baca beritanya di Harian Kompas, 11 Desember 2012.  Saya tampilkan di bawah ini.



Tidak banyak orang yang tahu, ternyata pak SBY sangat peduli dengan para koruptor dengan keluarga mereka dan penderitaan yang harus mereka alami.  

Tidak hanya para koruptor yang masih dalam proses persidangan, para koruptor yang sudah diputus hukuman penjarapun mendapat siraman kasih yang bertubi-tubi dari pak SBY, terbukti setiap tahun pada Hari Raya, mereka mendapat remisi hukuman, sehingga boleh segera mendapatkan kebebasan lebih cepat dari yang seharusnya.

Monday, November 26, 2012

Mobil Siapa untuk Jakarta

Posting berjudul "Pilih Siapa untuk Jakarta" terjawab sudah.  Jokowi telah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru, saya bersyukur dan lega  dan tentu juga bergembira, bahwa setidaknya ada peluang perubahan untuk Jakarta yang lebih baik. Rekam jejak Jokowi selama menjabat Walikota Solo memberi saya keyakinan bahwa ada harapan baru untuk Jakarta yang baru. Di lain pihak terpilihnya Jokowi juga membuat saya lega dan bergembira bahwa ternyata warga Jakarta cukup cerdas untuk tidak terjebak pada kampanye SARA yang ramai terjadi pada proses kampanye calon gubernur DKI Jakarta.

Ingat Jokowi, saya jadi teringat dengan mobil Esemka hasil rekayasa beberapa siswa sebuah sekolah kejuruan tingkat menengah di Solo.  Keberanian Jokowi untuk kemudian menggunakan mobil tersebut sebagai kendaraan dinasnya, menurut saya juga perlu diacungin jempol.  Lepas dari kelebihan-2 atau kekurangan-2 yang masih ada pada mobil tersebut, dukungan moril dan dukungan politik yang diberikan oleh Jokowi itulah yang membedakan Jokowi dengan pemimpin lainnya di negeri ini.

Indonesia butuh pemimpin yang punya visi. Visi tentang membangun negeri, mensejahterakan rakyat, visi tentang membangun kemandirian, independen, tidak tergantung pada negara atau pihak lain.  Setidak-tidaknya dalam hal mengembangkan mobil nasional, bagi saya Jokowi punya visi. Sekali lagi lepas dari bagus atau tidaknya mobil Esemka, kita perlu memberi apresiasi terhadap karya bangsa. Seandainya -katakanlah mobil Esemka itu buruk dan tidak bermutu, tidak menjadi alasan bagi kita untuk mematikannya, justru seharusnya itu menjadi tantangan untuk memperbaiki kualitasnya.

Kembali ke Jakarta, masih nyambung dengan posting saya sebelumnya tentang "Tambah Mobil untuk Jakarta" dimana setiap hari populasi mobil bertambah, bahkan orang dipacu untuk terus membeli mobil baru.  Pertambahan populasi mobil terkait langsung dengan kemacetan yang saat ini menurut saya sudah di tingkat yang "aneh dan tidak masuk akal".

Dalam kondisi ini, pertanyaan lanjutannya adalah: siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.  Masyarakat jelas dirugikan, karena harus mengalokasikan dana untuk membeli mobil pribadi (yang sebetulnya tidak perlu jika transportasi publik sudah bagus), masyarakat dirugikan karena macet dimana-mana menyebabkan inefisiensi dan pemborosan, masyaralat dirugikan karena tingkat polusi menjadi sangat tinggi, dampak buruk bagi kesehatan.

Siapa diuntungkan ?  sudah jelas para produsen mobil adalah pihak yang paling diuntungkan dari situasi bodoh ini.  Ratusan  juta rupiah dibelanjakan masyarakat untuk memperkaya para pelaku industri mobil, pabrik mobil (yang semuanya adalah pihak asing) karena Indonesia tidak punya mobil nasional, para ATPM (agen tunggal pemegang merk), para dealer dsb. 

Sekali lagi hal ini membuktikan bahwa para penyelenggara negeri ini tidak cukup cerdas untuk bisa mengelola dirinya sendiri dengan baik.  Kok mau-maunya menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh negara lain, kita rakyat Indonesia kebagian harus membayar biaya hidup yang tinggi plus harus menghirup udara yang sudah dicemari asap knalpot dari ribuan mobil di Jakarta.  Di lain pihak, uang yang kita bayar memperkaya para pengusaha dan pabrik mobil (asing).  Plus presiden SBY (jika tidak sedang main gitar) curhat harus mengalokasikan trilyunan Rupiah untuk subsidi BBM.

Dalam konteks inilah, saya mengapresiasi langkah Jokowi yang dengan berani memperkenalkan dan bahkan menggunakan mobil ecek-ecek karya siswa SMKN dari Solo sebagai mobil dinasnya.

Mudah-mudahan di masa mendatang akan lebih banyak lagi Jokowi-Jokowi lainnya........
 

Tuesday, October 02, 2012

Tambah Mobil untuk Jakarta

Jika Anda tinggal di Jakarta, punya kehidupan yang baik (penghasilan cukup dan pekerjaan tetap tentunya). Ingin hidup yang nyaman, rutin berangkat kerja ke kantor setiap pagi tanpa harus berdesakan di bus yang penuh penumpang berkeringat. Ingin menikmati akhir pekan di Jakarta sambil jalan-jalan bersama keluarga.  Maka bisa dipastikan bahwa Anda akan merasa membutuhkan mobil pribadi, dan saya kira hampir pasti Anda akan membelinya -karena Anda mampu-.  

Berapa banyak orang seperti Anda di Jakarta ini ?  Di kantor saya, beberapa pegawai yang belum lama diterima di perusahaan, umum terjadi setelah beberapa tahun bekerja, kemudian menikah, dan tak lama kemudian punya mobil sendiri, yang dipakai berangkat kerja bersama istri atau suami.  Saya kira itu hal yang umum terjadi dimana-mana, angkatan kerja usia produktif, karyawan muda, eksekutif muda, hampir semuanya saya yakin pada satu saat akan merasa membutuhkan mobil pribadi, karena fasilitas transportasi publik yang tidak memadai.

Hal itu yang saya ingin ajak Anda untuk renungkan saat ini.  Berapa banyak populasi mobil di Jakarta dan seberapa cepat laju pertumbuhannya ?   Seberapa macet Jakarta saat ini ? seberapa besar biaya yang terbuang menguap percuma karena macet.

Jika mau jujur, itu sebetulnya adalah potret kegagalan pemerintah menyediakan sarana transportasi publik yang baik.  Jika saja transportasi publik itu cukup nyaman, cukup banyak jumlahnya, maka orang tidak perlu menunggu begitu lama untuk mendapatkan kendaraan berangkat dan pulang kerja. Setelah masuk buspun tidak harus bersesakan dengan penumpang lain.

Hal tersebut tidak hanya menunjukkan kegagalan pemerintah menyediakan transpotasi yang baik tapi juga membuktikan bahwa pemerintah tidak punya visi, bukan hanya tentang bagaimana menyediakan prasarana yang baik tapi lebih jauh adalah bagaimana mengelola negeri ini. Isu transportasi publik dimana semua orang dipacu untuk memiliki mobil pribadi erat sekali kaitannya dengan konsumsi BBM Indonesia yang sangat tinggi.  Pemerintah berulang-kali mengeluhkan tingginya anggaran yang diserap untuk memberi subsidi BBM, tapi di lain pihak pemerintah membiarkan masyarakat berlomba-lomba memiliki kendaraan pribadi yang sudah jelas meng-konsumsi BBM yang sangat tinggi. Pemerintah tidak punya visi, tidak punya konsep.

Bandingkan dengan Malaysia. Sewaktu saya ke Kuala Lumpur beberapa waktu yang lalu, dimana-mana saya lihat poster kampanye hijau untuk mengurangi kendaraan pribadi, polusi berkurang, konsumsi BBM juga berkurang, biaya yang harus dikeluarkan lebih sedikit, hidup lebih sehat dan nyaman. Tapi di lain pihak secara paralel pemerintah menyediakan fasilitas MRT yang bagus dan nyaman dalam jumlah cukup.   Saya kira pemerintah Indonesia tidak cerdas dalam hal ini.


Sabtu lalu tanggal 30 September 2012 saya berkesempatan ke pameran mobil IIMS (Indonesia International Motor Show 2012).  Luar biasa ramainya pengunjung, kendaraan masuk ke area parkir antri dan macet.    Kesempatan bagus yang dimanfaatkan penyelenggara, karcis masuk mobil Rp 10.000.- plus "ongkos parkir tak resmi" antara Rp 2.000.- sampai Rp 5.000.-



Di satu sisi pamerannya OK banget, mobil-mobil bagus dengan model terbaru, harga promosi tentu sangat menarik. Jumlah transaksi saya yakin terjadi hingga Milyaran Rupiah, dari sudut pandang penyelenggara (dan secara ekonomi) pameran ini berhasil baik sekali.

Tapi di lain pihak, kita patut prihatin. Bahwa semakin banyak mobil yang terjual, semakin penuh Jakarta. Semakin macet, semakin tinggi polusi, semakin besar konsumsi BBM, semakin tinggi alokasi budjet untuk subsidi BBM.  Hidup kita tidak menjadi lebih nyaman, malah sebaliknya....

(gambar terlampir adalah iklan pembiayaan mobil dari BII, diambil dari tempat pameran IIMS 2012)

Wednesday, September 19, 2012

Pilih Siapa untuk Jakarta

Tanggal 20 September besok adalah hari penting bagi warga Jakarta, karena proses pemilihan gubernur baru.  Tentu ini sangat menarik, karena bagaimanapun Jakarta adalah (diharapkan) barometer bagi kota-kota lain di Indonesia. Kalau Pilkadanya oke dan lancar, serta gubernur yang terpilih nantinya terbukti bisa membawa perubahan dan kemajuan bagi Jakarta dalam lima tahun ke depan, tentu kita boleh berharap hal yang sama untuk kota-kota lainnya.

Namun apa yang terjadi dalam proses Pilkada di Jakarta ini jauh sekali dari yang diharapkan, memprihatinkan dan membuat hati getir (galau kata anak muda jaman sekarang).  Bagaimana tidak, kampanye calon gubernur yang seharusnya menjadi ajang untuk adu visi, misi dan konsep diselewengkan menjadi tempat untuk menyudutkan pihak lainnya dengan isu SARA.  Isu yang kalau menurut Mingguan Tempo, "tidak bermutu" (Majalah Tempo edisi 17-23 September 2012).

Saya setuju sekali, mengusung issue SARA, entah itu agama atau etnis dari salah satu calon sungguh-sungguh tidak bermutu. Sesempit itukah cara kita berpikir ?

Saya ingat sekitar akhir tahun 1998 lalu setelah jatuhnya Soeharto, saya melempar pertanyaan ke teman-teman sekantor, "Kalau ada seorang Cina yang bisa membangun Indonesia sedemikian maju hingga menaikkan nilai tukar Rupiah, 1 Dollar AS setara Rp 2.000.-, relakah kalian orang Cina tersebut menjadi Presiden Indonesia ?".  Aneh bin Ajaib, tak seorangpun berani menjawab YA, lebih tepatnya tak seorangpun yang berani menjawab apapun. Semua hanya terdiam......  (mungkin dalam hati menyesalkan kenapa ada pertanyaan seperti itu).

Saya sekali lagi mengajak Anda merenungkan pertanyaan yang sama tersebut, sebuah perenungan imajiner.

Katakanlah kita hendak memilih pemimpin. Ada dua calon, yang satu seiman dengan kita, pandai, Doktor lulusan negara maju, tapi dia arogan, korup dan tak punya visi.  Calon lainnya beda iman dengan kita, sederhana, hanya Sarjana lulusan lokal, tapi dia jujur, adil, rendah hati, bersih dan transparan, dan yang paling penting punya visi tentang membangun masyarakat (tidak hanya bagian masyarakat yang kaya tapi juga terlebih memikirkan nasib rakyat miskin dan menderita).   Calon mana yang hendak Anda pilih ?

Bagaimana Anda akan menilai aspek "seiman dengan kita" dibandingkan dengan banyak aspek lainnya.  Ini hanya renungan imajiner saja, jadi silakan Anda pikirkan dengan bebas tanpa beban.

Monday, September 17, 2012

Selamat datang di Bumi Indonesia yang Getir

Bagi saya kelahiran adalah selalu kegembiraan. Karena dalam kelahiran selalu ada harapan, keinginan dan doa.  Ketika seorang bayi lahir dan menangis, seketika itu juga diucapkan doa dalam hati orang tuanya. Doa agar anak ini sehat, pintar, berbudi luhur, membawa kegembiraan,.......

Bahkan kelahiran itu sendiri bagi banyak orang adalah jawaban dari doa, dari penantian (yang mungkin) bertahun-tahun lamanya.  Bagi sejumlah orang mungkin kelahiran anak adalah hal biasa dan cepat, namun bagi sejumlah orang lain bisa jadi ada klimaks dari penantian bertahun-tahun dan upaya dan doa tak henti-henti.  Di sini kegembiraan dan kebahagiaan menjadi semakin terasa.



Tidak hanya kelahiran bayi manusia, bagi saya kelahiran hewan sekalipun adalah kegembiraan, terutama hewan-hewan langka, yang dilindungi, hewan-hewan yang menjadi bukti hidup atas kekayaan aneka ragam hayati di Indonesia.  Kelahiran hewan langka menjadi semakin disyukuri jika kita lihat pemerintah negeri ini sudah terlalu sibuk dengan begitu banyak urusan sehingga lupa merawat dan memelihara kekayaan alam kita.

Ucapan selamat disampaikan dengan hati yg getir, prihatin. Ada harapan tapi juga ada kekhawatiran, apakah hidup hewan-hewan langka ini bisa berlangsung lama, adakah cukup perhatian dari kita semua, ada cukup kecerdasan dan kearifan kita untuk sekali lagi mensyukuri anugerah yang tak terkira indahnya ini.

Kenyataan berbicara bahwa di Bumi Pertiwi ini jangankan hewan, bahkan nyawa manusia saja tidak dihargai. Tentu kita masih ingat  berapa orang yang tewas sia-sia pada peristiwa mudik tahun ini. Ratusan orang tewas karena tidak adanya kepedulian pada sesama manusia.  Nasib hewan tentu jauh lebih parah, hewan Anoa yang dilindungi, dagingnya diperjual-belikan secara bebas (foto dari Harian Kompas, 1 September 2012).

 

Monday, September 10, 2012

Senjata Apa, Untuk Siapa

Percaya nggak, Indonesia punya kapal siluman ?   Sabtu, 1 September 2012, saya sempat kaget membaca harian Kompas, bahwa TNI AL baru saja meluncurkan kapal silumannya, yg diproduksi di dalam negeri oleh PT Lundin Industry Invest, Banyuwang, Jawa Timur.

Antara kagum, heran dan bertanya-tanya, itu reaksi saya, saya bukan pengamat militer, namun saya hobby mempelajari hal-ihwal yang terkait militer persenjataa dan sejarah perang.   Dan berdasarkan apa yang saya pahami, banyak hal yang tak jelas bagi saya.

Dua pertanyaan terbesar saya yang bisa menjadi bahan diskusi bagi Anda yang tertarik:
  1. kenapa Indonesia meluncurkan kapal siluman ini, apa urgensinya, apakah memang ada ancaman nyata yang perlu dihadapi dengan kapal perang jenis ini
  2. kenapa Indonesia begitu yakin dengan kapal buatannya sendiri, apakah sudah diuji dan ditest dengan baik, sekedar info saja di dunia saat ini hanya ada satu negara yang mengoperasikan kapal siluman yaitu Amerika Serikat, belum ada satupun negara di luar AS yg mengoperasikan kapal serupa.
Pertanyaan pertama terkait apakah memang Indonesia membutuhkan kapal seperti ini.  Apakah ancaman nyata yang dihadapi Indonesia saat ini ? apakah pencurian ikan, atau ancaman agresi Malaysia merebut sejumlah pulau Indonesia ? atau ancaman dari Cina ?  Saya tidak ingin berdebat kusir, hal-hal seperti ini adalah wewenang Dephankam untuk menjelaskan, mudah-mudahan mereka sudah menjelaskan, hanya informasinya saja yang tidak sampai ke publik.

Jika pertanyaan pertama sudah terjawab dengan baik, barulah kita perlu masuk ke pertanyaan kedua. Yang menjadi keheranan saya, bahwa fakta selama ini Indonesia dikenal tidak begitu menghargai produk dalam negerinya sendiri, selalu cenderung lebih percaya pada produk luar negeri.  Di sinilah keheranan muncul, reaksinya bisa kagum karena keberanian petinggi TNI AL mengambil keputusah untuk percaya pada produk dalam negeri.  Reaksi sebaliknya adalah mempertanyakan kebijakan tersebut, kenapa percaya pada produk dalam negeri yang belum teruji.

Isu senjata ini menjadi semakin hangat dipergunjingkan sejak munculnya kabar TNI AD hendak membeli tank berat (MBT Main Batrle Tank) type Leopard 2 dari Jerman dalam beberapa bulan terakhir.  Pertanyaan yang utama masih sama, apakah urgensinya membeli tank kelas berat itu, apakah memang ancaman nyata yang ada perlu dihadapi dengan tank berat.  Apakah sekedar supaya tidak kalah dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura yang sudah terlebih dahulu mempunyai tank serupa ?

Bagi saya isu ini menjadi semakin menarik setelah membaca sebuah kolom di majalah Mingguan Tempo, edisi 10-16 September 2012, kolom berjudul "Ruwetnya pengadaan persenjataan TNI" ditulis oleh Djoko Susilo, mantan anggota Komisi Pertahanan DPR 1999-2009.

Betapa ruwetnya proses pengadaan, menunjukkan betapa tidak seriusnya pemerintah (dan tentara) dalam urusan pengadaan persenjataan.  Menurut saya problem terbesar adalah adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan langsung dari proses pengadaan (baca: korupsi), dan pemerintah tidak mampu atau tidak mau mengendalikan proses pengadaan ini dan menjaganya tetap bersih dan transparan.

Saya tidak setuju dengan Djoko Susilo terkait keprihatinannya dengan keterbatasan budjet anggaran pertahanan.  Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana budjet yang tersedia digunakan dengan sebaik-baiknya, secara bersih, akuntabel, transparan, terencana.  Yang terjadi saat ini budjet yang sudah kecil dikorupsi pula, jika budjet diperbesar tanpa membuang terlebih dahulu mental korup, maka yang terjadi adalah korupsinya juga semakin besar.

Thursday, August 23, 2012

Prihatin di Kebon Binatang

Hari Rabu kemarin tanggal 22 Agustus 2012, saya ajak keluarga jalan-jalan ke Kebon Binatang Bandung, mumpung masih libur, kami manfaatkan waktu untuk berwisata sejenak.   Namun dalam kesempatan ini saya bukan ingin cerita tentang wisata di Kebon Binatang itu, melainkan pada dua hal yang agak mengganggu saya terkait parkir dan pengelolaan karcis masuknya.

Pertama adalah biaya parkir sebesar sepuluh ribu rupiah. Saya sempat kaget oh tinggi sekali biaya parkirnya. Saya menerima karcis parkir dan setelah saya amati, bagian tarif parkir ditulisi dengan spidol hitam Rp 10.000.- menutupi tarif yang aslinya tercetak di karcis tersebut.  Setelah saya amati lebih teliti, tarif asli yang tertera pada karcis tersebut adalah Rp 1.000.- saja, jadi tarif telah dilipatgandakan sebesar 10 kali.

Bukan saya tidak ikhlas membayar parkir sebesar sepuluh ribu, tapi yang terpikir oleh saya, dikemanakan uang tersebut, apakah pungutan tersebut resmi, apakah disetorkan ke Pemda Bandung ?   Atau itu merupakan "kejahatan" yang dilakukan tukang parkir bekerja sama dengan aparat kepolisian ?  Karena mustahil polisi (yang saya lihat ada beberapa berjaga-jaga di tempat tersebut) tidak mengetahui hal ini.

Kejanggalan kedua terjadi pada pintu masuk. Harga karcis Rp 20.500.- perorang (anak usia 3 tahun ke atas bayar penuh).   Setelah saya membayar karcis dan melewati pintu masuk, karcis diminta oleh petugas, tapi anehnya karcis tidak disobek dan diserahkan kembali ke saya, melainkan karcis tersebut tetap utuh dan dipegang oleh petugas pintu masuk.  Lewat beberapa langkah, saya baru sadar kemudian kembali ke petugas dan meminta sobekan karcisnya.

Jelas bahwa petugas pintu masuk telah lalai atau melanggar prosedur, karcis harus disobek, sebagian diserahkan kembali ke pengunjung dan sebagian ditahan oleh petugas, prosedur ini dimaksudkan agar karcis tidak bisa digunakan kembali oleh pengunjung karena memang hanya berlaku untuk satu kali masuk.  Dengan tetap ditahan utuh oleh petugas, terbuka peluang dilakukannya penyelewengan, karcis yang masih utuh bisa dijual kembali oleh petugas dan uang yang diterima tidak disetorkan ke pengelola Kebon Binatang tapi ke kantong petugas yang menyalahgunakan wewenangnya.

Sekali lagi bukan saya tidak ikhlas dengan Rp 20.500.- tapi kita berkewajiban untuk turut memastikan bahwa uang yang kita bayar sampai pada mereka yang berhak mendapatkannya, dalam hal ini pengelola Kebon Binatang yang membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit untuk merawat, memelihara dan memberi makan semua satwa koleksi Kebon Binatang.

Kebetulan hari Rabu kemarin adalah H+3 Idul Fitri, banyak sekali warga yang datang berkunjung, Kebon Binatang sangat padat dan ramai.  Silakan Anda bayangkan sendiri jika petugas menyalahgunakan wewenangnya, berapa banyak uang yang seharusnya disetorkan untuk pengelolaan tempat ini, "menguap" begitu saja, atau tepatnya diambil untuk keuntungan pihak-pihak yang tidak berhak.

Saya prihatin, sekali lagi prihatin, peristiwa ini semakin menguatkan "tuduhan" saya atas bangsa dan negeri ini sebagai negeri para maling, sinis memang tapi itulah fakta.  Tidak salah kiranya kalau dari tahun ke tahun negara kita dikenal sebagai negara yang paling korup, karena memang korupsi sudah mengakar di hampir semua sendi kehidupan. 

Wednesday, August 22, 2012

Mohon maaf Lahir & Batin, Selamat Idul Fitri 1433H

Dari tahun ke tahun, suasana menjelang dan selama Idul Fitri di Indonesia tidak banyak berbeda.  Khusus di Jakarta, pola waktu macet sedikit berubah.  Macet mulai lebih awal, karena jam kerja lebih singkat, dan orang ingin cepat segera sampai di rumah supaya bisa berbuka bersama keluarga.  Yang saya rasakan (dari tahun ke tahun sama) adalah para pengemudi menjadi lebih bringas, tidak sabaran, ingin cepat jika perlu serobot kiri kanan.  Lucu memang, jadinya seperti ada yang tidak pas, di saat kita diajak untuk mengendalikan hawa nafsu (bukan hanya nafsu makan dan minum tentunya).... tapi justru di jalanan orang berperilaku sebaliknya. 
---------

Berulang dari tahun ke tahun hal yang sama terjadi, ratusan ribu orang mudik pulang ke kampung halaman. Bagi yang beruntung memiliki mobil kondisinya masih lumayan, tapi bagi banyak saudara kita yang tidak punya mobil dan terpaksa harus naik sepeda motor, sungguh memprihatinkan.

Miris hati saya membaca berita di koran, para pemudik dengan sepeda motor, membayangkan kelelahan dan penderitaan yang harus mereka alami. Panas terik, beban berat, jalan rusak, kemacetan dan belum lagi bahaya yang mengancam sepanjang perjalanan, dan itu semua harus dijalani dalam kondisi berpuasa. Terlebih yang membawa anak-anak kecil.........   Di satu sisi ada rasa haru, saya melihat ada iman, ada ketangguhan, ada kekuatan, ada kesabaran, ada cinta kasih dalam diri saudara-saudara kita yang harus bersusah payah mudik dengan sepeda motor. 

Di lain sisi saya melihat -sekali lagi- betapa kurangnya perhatian pemerintah pada mereka, jika kita tidak mau menggunakan kata "gagal".  Jujur saja, bahwa penderitaan para pemudik ini terjadi karena pemerintah telah gagal menyediakan transportasi yang layak bagi mereka. Pemerintah telah gagal mengadakan pemerataan pembangunan dan kemakmuran, sehingga rakyat dari desa dan pelosok semuanya berangkat ke kota besar mencari rezeki. 

Lebih miris lagi membaca tingginya korban tewas para pemudik, Kompas, 22 Agustus 2012 melaporkan angka korban tewas sudah mencapai 574 orang, dimana sekitar 70% kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor. Ini tentu menjadi duka cita bagi kita semua.  Yang lebih memprihatinkan lagi adalah pertanyaan sadarkah pemerintah bahwa ini adalah tanggung-jawab mereka.

Mohon maaf lahir dan batin, Selamat Idul Fitri 1433 H.

Sunday, August 19, 2012

Dirgahayu Republik Indonesia 67 Tahun

Tahun 2012 ini Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-67.  Kondisi masih memprihatinkan.

Kita sudah bebas dari kolonialisme Belanda dan Jepang, tapi sekarang kita dijajah oleh bangsa sendiri, oleh para pemimpin korup, para Jendral Polisi yang korup, anggota DPR yang korup dst dst.

Pagi-pagi dengar berita di televisi, koruptor kakap Gayus Tambunan mendapat remisi 4 bulan.  Lagi-lagi menunjukkan inkonsistensi Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi.  Sementara Harian Kompas memberitakan KPK menangkap dua hakim Pengadilan Tipikor di Semarang karena diduga menerima suap.

Prihatin, sekali lagi prihatin kata yang paling tepat untuk menggambarkan perasaan kita saat ini.  Namun saya masih optimis bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik.  Kita masih punya pejuang: Abraham Samad dengan KPKnya.  Samad sudah membuktikan keberaniannya, kebulatan tekadnya dan perjuangannya tak kenal takut melawan korupsi.

Mengutip editorial dari Mingguan Gatra yang mengatakan bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai lewat dua cara: diberikan (oleh penjajah) dan direbut/diperjuangkan (dari penjajah).  Jika benar Indonesia masih dijajah oleh bangsa sendiri, oleh pemimpin dan penguasa yang korup, maka kita diajak untuk melawannya. Melawan tidak harus secara frontal dengan kekerasan, minimal berangkat dari diri sendiri untuk bekerja jujur dan besih (jangan jadi koruptor), mengajari anak-anak kita untuk bersih dan jujur, tidak mengambil hak orang lain.  Bentuk yang lebih nyata lagi misalnya dengan ikut menyumbang langsung untuk KPK.  Sampai akhirnya bentuk yang paling ekstrim dan berani, adalah seperti yang dilakukan Abraham Samad.

Mari dukung KPK, mari dukung Samad. Dirgahayu Indonesia Raya !

Thursday, August 16, 2012

Mari Dukung KPK perangi korupsi !

Indonesia sudah terkenal sebagai salah satu negara paling korup di dunia.  Sedemikian korupnya, hingga kejahatan korupsi dilakukan oleh hampir semua pihak dari hampir semua sektor dan instansi pemerintah, termasuk aparat penegak hukumnya.  Sedemikan parahnya korupsi di Indonesia, sehingga upaya penyidikan/pengusutan kasus korupsipun dihalang-halangi, bahkan oleh aparat hukum sendiri.

Kisruh antara KPK dengan POLRI terkait kasus pengadaan simulator mengemudi oleh Korlantas POLRI semakin meneguhkan dugaan itu.  Silakan baca reportase lengkap dan lugas dari Mingguan Tempo (salut saya untuk Mingguan Tempo), edisi 13 Agustus 2012.

Aneh bin tidak masuk akal bahwa upaya KPK untuk melakukan penyidikan dihalang-halangi oleh POLRI. Bahkan polisi melakukan penyadapan dan menguntit para pimpinan KPK. 



Foto diambil dari Harian Kompas, 16 Agustus 2012.

















Belum cukup rupanya upaya menentang KPK oleh POLRI.   Upaya lain lewat jalur yang lebih terstruktur rupanya juga dilakukan oleh DPR. Saat ini mereka sedang melakukan revisi atas UU tentang KPK, anehnya revisi ini justru melemahkan KPK antara lain dengan memangkas beberapa kewenangan KPK.

 







Wednesday, August 15, 2012

Sengketa POLRI vs KPK, Menguji nyali (dan akal) Presiden SBY

Setelah dulu pernah ribut-ribut antara POLRI dengan KPK, dengan isu Cicak vs Buaya.  Akhir-akhir ini kisah serupa terulang lagi. Diawali dengan langkah berani dan proaktif dari KPK menyelidiki kasus pengadaan Simulator oleh Korlantas Polri.

Bagi Anda yang tertarik mendalami kasus ini, silakan baca reportase lengkap dari Mingguan Tempo. Dua edisi terakhir Tempo (6 dan 13 Agustus) membahas kasus ini.

Saya akan menyarikan saja informasinya dalam tabel untuk memudahkan Anda mempelajari fakta yang terjadi.








... bersambung...

Friday, August 10, 2012

Demokrasi Aneh di Negeri Orang Bodoh

Paska tahun 1998, negara kita sering disebut-sebut sudah menerapkan demokrasi dengan sangat baik.  Mungkin yang dimaksud adalah rakyat punya kebebasan yang besar, bebas memilih, bebas dipilih, bebas mencalonkan diri, bebas membuat partai politik dst. dst. 

Di satu sisi mungkin OK, tapi apa iya demokrasi seperti itu yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh negara kita ?

Pemilu Indonesia mungkin yang paling unik di dunia (atau paling aneh ?) sebab diikuti banyak sekali partai politik, bukan belasan tapi puluhan.  Jumlah partai politik bisa bertambah sewaktu-waktu, kalau dalam satu partai terjadi konflik internal, misalnya ada dua atau tiga tokoh sama-sama ingin mencalonkan diri jadi presiden, potensial sekali partai tersebut bakal pecah menjadi dua atau tiga.  Hal ini terbukti sudah terjadi, Hanura adalah "pecahan" dari Golkar setelah Wiranto tidak mendapat dukungan yang dia harapkan dari Golkar.  Demikian pula Partai Nasdem yang didirikan oleh Surya Paloh yang tadinya salah satu tokoh Golkar.

Berita terakhir saya baca di Koran Tempo edisi 9 Agustus 2012, Yenni Wahid sedang mengurus pembentukan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) yang merupakan gabungan dari Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara dan Partai Indonesia Baru. 

Kenapa kira-kira rakyat Indonesia dan wakil-wakilnya ini begitu gemar mendirikan partai ?  Anda punya dugaan ?

Saya punya dugaan -hanya dugaan- bahwa hal konyol tersebut di atas terjadi karena siapapun yang membentuk partai pada saat proses pembentukan partai tersebut, pada dasarnya bukan berpikir tentang bagaimana mensejahterakan rakyat, bukan berpikir tentang bagaimana memajukan negara ini.  Para pendiri partai pertama-tama berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya atau golongannya. 

Dalam perjalanan waktu, begitu sang pendiri partai mengalami konflik dengan pengurus yang lain, dan konflik tersebut berdampak langsung pada kepentingan pribadinya, maka perpecahan akan sulit dihindarkan.

Saya yakin hasilnya akan berbeda, jika sejak awal partai didirikan, seluruh elemen partai, para pendiri, para pengurus memusatkan seluruh perhatian pada kepentingan rakyat dan bangsa.  Tidak ada niat untuk -misalnya- memperkaya diri sendiri atau memberi keuntungan bagi golongan sendiri.

Coba kita bandingkan dengan Amerika Serikat.  Saya bukan pengagum Amerika Serikat, tapi harus diakui dalam banyak hal kita bisa belajar dari mereka. Sejak puluhan tahun di Amerika hanya ada 2 partai saja: Republik dan Demokrat.  Sejauh yang bisa saya lihat para kader di kedua partai ini solid dan saling mendukung. Menjelang pemilihan presiden misalnya, ada mekanisme internal masing-masing partai untuk memilih calon yang akan mewakili partai mereka dalam pemilihan presiden. Selama proses ini berlangsung akan terjadi kompetisi ketat di antara para calon, tapi begitu ditetapkan satu pemenang yang akan mewakili partai, maka pihak yang kalah secara ksatria akan mengakui dan menerima kekalahannya dan terhitung saat itu memberikan dukungannya penuh kepada rekan satu partai untuk maju bersaing melawan calon presiden dari partai lainnya.

Apakah hal serupa itu terjadi di Indonesia ? silakan lihat sendiri bagaimana proses pencalonan presiden di Indonesia. 

Sistem multipartai Indonesia menimbulkan masalah lain. Karena banyaknya partai yang berebut suara, akhirnya perolehan suara masing-masing juga tidak begitu besar.  Korelasinya dengan jumlah wakil yang menduduki kusi anggota DPR juga akan sedikit untuk masing-masing partai.  Katakanlah presiden yang terpilih berasal dari Partai Demokrat, dia akan didukung oleh wakil Partai Demokrat di DPR, nah karena jumlah anggota DPR dari Partai Demokrat juga tidak besar atau tidak mendominasi  maka presiden terpilih kemudian sibuk menggalang koalisi dari banyak partai supaya kekuasaannya aman, langgeng, tidak digoyang. Itulah yang terjadi pada SBY.

Kerugian lainnya adalah tingginya cost pelaksanaan Pemilu, semakin tinggi jumlah partai semakin tinggi costnya.  Berapa lembar kertas suara harus dicetak untuk mencakup seluruh lambang partai dan foto para Caleg ?

Aneh bin ajaib, begitu banyak kerugian dan keanehan dari mekanisme demokrasi di Indonesia, tidak ada satupun pihak yang mempermasalahkan atau minimal mempertanyakan hal itu.  Tidak ada misalnya gagasan untuk membatasi jumlah partai, minimal pembentukan partai baru harusnya tidak diijinkan lagi. Tidak ada usaha usaha untuk menyederhanakan dan mengurangi jumlahnya.  Partai-partai yang sudah terlanjur terbentuk dianjurkan untuk bergabung.

Saya yakin penyederhanaan dan pengurangan jumlah partai dampaknya akan positif.   Para pengurus partai harusnya "dipaksa" untuk berpikir tentang rakyat negeri ini.  Harus dibuat mekanisme jika ada pengurus partai yang hendak mencari keuntungan diri sendiri, maka yang bersangkutan akan terlempar keluar dari partai dan tidak bisa membangun partai baru lagi karena pintunya memang sudah ditutup.

Konon hanya keledai yang jatuh terantuk berkali-kali pada satu lubang yang sama.