Perseteruan para Jenderal di Indonesia

Era reformasi setidak-tidaknya membawa satu kemajuan yaitu keterbukaan. Sejak "reformasi" tahun 1998, banyak buku yg mengisahkan hal-hal yg di jaman pak Harto dulu mustahil diungkap secara terbuka, sekarang malah para penulis seperti berlomba-lomba.

Yang paling hangat adalah buku biografi Sintong Panjaitan tulisan wartawan Hendro Subroto, yg berjudul: Perjalanan Seorang Prajurit Parakomando. Yang menjadi sasaran tembak adalah sekali lagi Prabowo.

Saya tidak ingin menduga-duga dan berspekulasi mana yang benar dan mana yg tidak benar dari catatan-catatan sejarah yg ditampilkan dalam banyak buku yg sdh terbit selama ini. Tapi saya peduli pada satu hal: bahwa hingga saat ini bangsa dan rakyat Indonesia masih menjadi sasaran empuk "pertarungan", "permainan" dan "persaingan" politik para Jenderal.

Para Jenderal penguasa yg nota bene segala kehidupan dan tindak tanduknya dibiayai dengan pajak yg dibayar oleh warga negara, ternyata bertindak sekehendak keinginan dan kepentingan sendiri.

Pertanyaan saya: bila seorang militer atau satu kesatuan militer melakukan tindakan pelanggaran HAM berat seperti penculikan (bahkan diikuti dengan penyiksaan) dan penghilangan nyawa atau kelalaian yg menyebabkan kematian, apakah cukup penyelidikan kasus dilakukan oleh institusi militer seperti Mahmil (Mahkamah Militer) atau DKP (Dewan Kehormatan Perwira). Sedangkan Mahmil atau DKP adalah institusi bentukan militer yang melakukan investigasi secara tertutup dan tidak membeberkan secara terbuka hasil temuan dan penyelidikannya ? Bagaimana menjamin bahwa Mahmil dan DKP bisa bertindak independen dan bebas kepentingan ? Padahal - sekali lagi - operasional militer sepenuhnya dibiayai dengan pajak yang dibayar oleh warga negara.

Selama hal-hal ini masih menjadi tanda tanya besar dan pihak militer belum bisa membuktikan keberpihakan mereka kepada rakyat (yang dibuktikan dengan publikasi terbuka semua hasil penyelidikan serta sanksi dan hukuman tegas bagi pelanggar HAM), maka selama itu pula rakyat akan dibingungkan dan menjadi bulan-bulanan "permainan politik" para Jenderal.