Pertanyaannya masih sama, soal apa yang sesungguhnya terjadi saat itu dan seberapa besar Prabowo terlibat di dalamnya.
Hingga saat ini, Prabowo dikaitkan dengan 1998 sebatas peranannya dalam penculikan aktivis pro reformasi saat itu. Tapi apakah betul hanya sampai di situ ? Laporan dari TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang dibentuk pemerintah, jelas-jelas menyebutkan bahwa peristiwa kerusuhan 1998 bukanlah sesuatu yang terjadi spontan begitu saja oleh masyarakat tanpa rencana. Berbagai penyelidikan menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut sudah dirancang dengan baik, terstruktur dan terorganisasi dengan rapi, serta ada indikasi melibatkan pasukan khusus atau pasukan berkemampuan khusus.
Sayang sekali bahwa pemerintah enggan atau tidak berani menindaklanjuti laporan TGPF tersebut. Jangankan laporan TGPF, kasus penculikan aktivis itu sendiri yang sudah jelas-jelas ada pelanggaran oleh sekelompok perwira Kopassus, tidak dilanjutkan dengan pengadilan pidana.
Saya sempat terkejut membaca salah satu reportase tentang "Tim Mawar", nama group yang melakukan penculikan aktivis pada tahun 1998. Selengkapnya Anda bisa baca "Melacak Tim Mawar"
Jika Anda baca reportase tersebut, sadarlah kita bahwa kita hanya ditipu, pengadilan sandiwara dan hukuman bohong-bohongan, semuanya hanyalah dagelan semata-mata. Faktanya para pelaku penculikan karir militernya justru semakin cemerlang, beberapa bahkan - aneh bin ajaib - bisa menjalani pendidikan SESKOAD, pada saat (menurut hitung-hitungan) masih menjalani hukuman kurungan.
Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan bahwa di negeri ini memang hukum belum ditegakkan atau memang tidak ada hukum di negeri ini ?
Bagaimana kita berharap negeri ini bisa maju dan makmur, jika hal yang paling mendasar seperti penegakan hukum hanyalah dongeng. Penguasa (baca: pemegang senjata) bisa berbuat apapun semaunya dengan dalih keamanan nasional.
Mudah-mudahan peristiwa ini bisa mengingatkan Anda untuk bersikap bijak dalam memilih presiden mendatang negeri ini.
No comments:
Post a Comment